Kasihan, Meski tak ada Surat Perintah Penahanan dari MA, Pegawai Lapas Perempuan Batam tetap Ngotot Tahan Erlina - DINAMIKA KEPRI.COM

Thursday, 28 February 2019

Kasihan, Meski tak ada Surat Perintah Penahanan dari MA, Pegawai Lapas Perempuan Batam tetap Ngotot Tahan Erlina

  Dibaca: 1 kali


Terdakwa Erlina.

Dinamika Kepri, Batam - Kasihan wanita ini, meski tidak ada surat perintah penetapan perpanjangan penahanan dari Mahkamah Agung, Agustina pegawai Lapas Perempuan Batam tetap ngotot dengan mengatakan akan tetap menahan terdakwa Erlina.

Adapun alasan Agustina tetap menahan terdakwa Erlina yakni dengan berdasarkan email petikan putusan yang dikirim dari Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru.

"Dasar penahanan terdakwa Erlina berdasarkan email petikan putusan dari PT Pekanbaru. Saya juga sudah koordinasi dengan PN Batam dan Kasi Pidum Kejari Batam," kata Agustina kepada PH terdakwa, Manuel P Tampubolon, Kamis (28/2/2019) sore di Lapas Perempuan Batam.

Terhitung, masa penahanan terdakwa Erlina dari Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru, sudah berakhir sejak tanggal 27 Februari 2019 yang lalu, namun terdakwa Erlina perkara dugaan penggelapan di Bank BPR Agra Dhana kerugian bunga uang Rp 4 juta itu, masih tetap ditahan tanpa adanya surat penetapan perpanjangan penahanan dari Mahkamah Agung (MA).

Menurut PH terdakwa, Lapas tidak berhak menahan terdakwa berdasarkan hanya dari email petikan putusan dari PT.

"Jika tidak ada surat penetapan perpanjangan penahanan dari Mahkamah Agung (MA), Maka Lapas tidak berhak menahan terdakwa. Terdakwa harus bebas demi hukum karena masa penahanan dari PT sudah habis. Email petikan putusan banding dari PT, juga tidak bisa dijadikan dasar untuk menahan terdakwa," kata Manuel P Tampubolon kepada media.

Menurutnya, penahanan yang dilakukan pihak Lapas terhadap Erlina adalah suatu tindak pidana merampas Hak Azasi Manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam pasal 333 KUHP tentang perampasan hak kemerdekaan seseorang dengan ancaman pidana 8 tahun penjara.

"Tidak ada surat penetapan perpanjangan penahanan, tapi tetap ditahan, jelas itu sudah melanggar pasal 333 KUHP dengan ancamannya 8 tahun penjara," tegasnya.

Terkait senjata ampuh pihak Lapas tetap menahan Erlina dengan menggunakan Email petikan putusan banding dari PT, kata Manuel itu tidak bisa.

"Sekali lagi saya katakan, email petikan putusan banding yang dikirim dari PT itu, tidak bisa dijadikan dasar untuk menahan terdakwa, kecuali sudah inkrah itu boleh, tapi ini belum, prosesnya masih lanjut ke tingkat kasasi. Artinya walaupun terdakwa bebas demi hukum proses kasasi tetap lanjut," ujar Manuel.

Lanjut dia menjelaskan, terhitung sejak tanggal 27 Februari 2019 yang lalu, masa penahanan Erlina dari PT sudah berakhir. Sedangkan untuk hasil putusan banding tingkat PT kata dia, sudah keluar atau dicantumkan di SIPP PN Batam pertanggal 18 Februari 2018.

Tak hanya itu, Manuel P Tampubolon juga membacakan isi putusan banding dari PT Pekanbaru tersebut.

"Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis tanggaI 24 Januari 2019 oleh kami H. Hen Sutanto sebagai hakim ketua majelis, Agus Suwargi dan Tony Pribadi sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 oleh hakim ketua majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta Ida Ayu Ngurah Ramayani," ucap Manuel P Tampubolon, membacakan petikan putusan dari PT Pekanbaru yang sudah diterimanya dari PN Batam, pada hari Kamis (28/2/2019) sore.

Selain itu, Manuel juga mempertanyakan soal lamanya masa pemberitahuan hasil putusan.

"Sidang itu katanya dilakukan tanggal 24 Januari 2019, tetapi putusannya tanggal 18 Februari 2019, Satu bulan durasinya, itukan aneh?," ujarnya.

Menurutnya lagi, untuk melakukan pengajuan ke tingkat kasasi, butuh proses dan butuh waktu, dan ia mengatakan punya waktu 14 hari soal itu.

"Semuakan butuh proses dan waktu. Kita punya hak waktu selama 14 hari untuk melakukan itu. Nah sekarang yang menjadi permasalahannya bukan itu, tetapi soal penahanan terdakwa saat ini, dasarnya apa?," pungkasnya.  

Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Humas Ditjenpas Kemenkumham, Ade Kusmanto ketika dikonfirmasi awak media, ia mengatakan, jika seperti itu terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan.

"Jika masa penahanan dari PT sudah habis dan tidak ada surat perintah penetapan perpanjangan penahanan dari MA, maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan. Dalam hal ini, Kalapas Perempuan Kota Batam harus berani bersikap. Tidak ada dasarnya terdakwa ditahan sebab sudah ada kekosongan hukum dalam penahanan itu," tegas Ade Kusmanto via selulernya.(Ag)

Apa reaksi anda tentang artikel ini?

Loading...