DINAMIKA KEPRI.COM

Monday, 18 November 2019

Presiden Jokowi Ingatkan TNI dan Polri Jaga Agenda Besar Pembangunan

 Fadjroel Rachman. (F/setneg.go.id)

Dinamika Kepri, Jakarta - Presiden Joko Widodo pada Senin, 18 November 2019, sekira pukul 09.30 WIB menerima Pimpinan Komando Kewilayahan TNI Angkatan Laut di Istana Merdeka Jakarta. Sementara pada pukul 10.30 WIB, giliran Pimpinan Komando Kewilayahan TNI Angkatan Udara yang diterima oleh Kepala Negara.

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, dalam keterangannya mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan kelanjutan pertemuan serupa pada Kamis, 14 November 2019 lalu. Pada pertemuan hari Kamis, Kepala Negara menerima Panglima Kodam (Pangdam) seluruh Indonesia dilanjutkan dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) seluruh Indonesia.

"Yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara adalah agar Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian memegang teguh konsensus kebangsaan," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, selepas pertemuan.

Konsensus kebangsaan tersebut meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Selain itu, Presiden juga menyampaikan agar TNI dari seluruh matra menjaga agenda besar pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Yang pertama adalah peningkatan sumber daya manusia, yang kedua menyelesaikan pembangunan infrastruktur, yang ketiga adalah penyederhanaan birokrasi, yang keempat juga penyederhanaan regulasi, dan yang kelima transformasi ekonomi," jelas Fadjroel.

Adapun dalam pertemuan tersebut, Panglima TNI Hadi Tjahjanto serta para Kepala Staf seluruh matra menyampaikan terima kasih atas dukungan Presiden Joko Widodo untuk memajukan dan memodernisasi TNI.

"Terutama dalam penyediaan alat-alat yang terkait untuk keperluan militer, sosial, maupun keperluan pasukan. Sekaligus juga berterima kasih untuk semua kemajuan yang diberikan untuk perkembangan pada personel TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, maupun Kepolisian," sambung Fadjroel, seperti dilansir dari siaran pers Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Erlin Suastini.

Untuk diketahui, mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.(HK)


Source: Setneg.go.id

Ditreskrimsus Polda Kepri Ungkap Tindak Pidana Korupsi Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu

Wadirreskrimsus Polda Kepri, Akbp Nugroho dan Kabidhumas Polda Kepri, Kombes Pol Drs Erlangga beserta tiga tersangka saat konferensi Pers di Media Center Polda Kepri, Senin (18/11).

Dinamika Kepri, Batam - Ditreskrimsus Polda Kepri berhasil ungkap kasus tindak pidana korupsi  Belanja Modal pengadaan konstruksi bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II antara PT. Sumber Tenaga Baru dengan dinas kebudayaan provinsi Kepri yang menggunakan dana APBD T.A 2014.

Demikian disampaikan oleh Kabidhumas Polda Kepri, Kombes Pol Drs Erlangga dengan didampingi Wadirreskrimsus, Akbp Nugroho S.IK saat konferensi Pers di Media Center Polda Kepri, Senin (18/11).

"Hasil penyidikan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri, bahwa kasus Tindak Pidana Korupsi Monumen Bahasa Melayu Tahap II diawali pada hari senin tanggal 16 Juni 2014 telah di tandatangani surat perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II Nomor : 010 / SP – PPK / Disbud / VI / 2017 antara tersangka inisial AN, dengan tersangka inisial Y. Adapun total harga kontrak atau nilai kontrak adalah sebesar Rp.12.585.555.000,00 (dua belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)," terang Erlangga.

Dilanutkannya, Kontrak kerja berlaku sejak tanggal 16 juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014. Paket pekerjaan belanja modal pengadaan konstruksi bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II mulai dari perencanaan pelaksanaan sampai dengan pembayaran bertentangan dengan perpres No. 54 tahun 2010 dan perubahannya tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Peran dari masing-masing tersangka yakni, tersangka AN mengetahui dan menyetujui pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama kepada pihak lain,dan sebagai PPK tidak melakukan tugas pokok dan kewenangannya untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak.

Tersangka Y selaku penyedia barang telah mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama kepada tersangka MY dengan cara meminjamkan PT.Sumber Tenaga Baru dan mendapat fee sebesar 3 % sejumlah Rp.66.634.245,-

Tersangka MY tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dimana progres pekerjaannya dibawah mutu beton K 250 (tidak sesuai dengan spek).

"Akibat dari perbuatan para tersangka tersebut negara telah dirugikan sebesar Rp. 2.219.634.245,00 (dua miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) sebagaimana tersebut dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara BPKP perwakilan Provinsi Kepulauan Riau nomor : SR-508/PW28/5/2019 tanggal 17 september 2019," kata Kombes Pol Drs Erlangga.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dikenakan Pasal UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pembersantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun denda paling sedikit Rp.200 juta dan paling banyak Rp.1 miliar atau pasal 3 dengan ancaman dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun denda paling sedikit Rp.50 juta. (Ril)