DINAMIKAKEPRI.COM - DINAMIKAKEPRI.COM

Kamis, Juli 09, 2020

Azman bin Usman Muharam Disidangkan Didakwa Pasal Keimigrasian

Dinamika Kepri,  Batam - Terdakwa Azman bin Usman Muharam yang merupakan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Biro Umum Pemerintah Provinsi Kepri yang diduga nyambi sebagai tekong TKI ilegal, pada hari Rabu (8/7/2020) menjalani sidang perdananya di ruang sidang Prof. R. Soebekti, Pengadilan Negeri (PN) Batam.

Sidang terdakwa Azman bin Usman Muharam ini berlangsung diketuai oleh hakim Yoedi Anugrah Pratama dengan didampingi dua hakim Anggota, Christo Evert N. Sitorus dan hakim Efridayanti.

Oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Herlambang Adhi Nugroho, dalam surat dakwaannya terdakwa
diancam pasal tentang tentang Keimigrasian.

Membacakan kronologinya, JPU Herlambang menuturkan terdakwa Azman bin Usman Muharam pada hari senin (20/4/2020) ditelefon Opan (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk menjemput orang dari Malaysia dengan bayaran senilai Rp 1 juta per orang.

Selanjutnya, sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bergerak menuju ke Malaysia dengan menggunakan speed boat warna biru abu abu bertuliskan warna merah dengan mesin merk Yamaha 75 PK berangkat dari daerah dapur arang Kecamatan Nongsa, Kota Batam.

Sesampainya, di Pantai Batu Layar Atas, terdakwa menaikjan dua orang pekerja imigran tanpa memiliki dokumen dan mengarah kembali ke Indonesia.

Setelah bersandar di Kota Batam tepatnya di daerah Nongsa terdakwa ditangkap oleh tim Opsnal Polsek Nongsa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Nongsa.

Rencanannya, ada sekitar 11 orang pekerja imigran yang akan dibawa terdakwa dari perairan Malaysia ke Indonesia. Dikarenakan cuaca angin kuat dan gelombang tinggi di Malaysia, terdakwa tidak berani membawa sebanyak TKI karena speed boat yang dimilikinya kecil.

Atas perbuatannya, terdakwa Azman Bin Usman Muharam diancam pidana berdasarkan Pasal 120 ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, atau kedua Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian atau ketiga Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, baca JPU Herlambang mengakhiri.

Dari pasal yang didakwakan JPU, terdakwa Azman bin Usman Muharam terancam pidana paling singkat 5 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 1,5 miliar.

Seusainya pembacaan dakwaan, kemudian majelis hakim menunda sidang satu minggu ke depan yakni pada Rabu 15 Juli 2020 dengan agenda sidang pemeriksaan saksi. (Ag)

Rabu, Juli 08, 2020

Ini Kata Danlantamal IV Terkait ABK WNI yang Meninggal di Kapal Asing

Dinamika Kepri, Batam – Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, S.E., M.Han., bersama Kapolda Kepri, Ka Zona Bakamla Batam, Kabinda Kepri, Dirpolairud Polda Kepri, Ks Guskamla Koarmada I, Palaksa Lanal Batam, Kepala KPLP Tanjunguban, Kepala BC Batam dan DanKRI Bubara-86, memberikan keterangan pers dihadapan awak media di Dermaga Lanal Batam Kepri, terkait meninggalnya Anak Buah Kapal (ABK) WNI di atas Kapal Ikan Asing (KIA) berbendara Cina Lu Huang Yuan Yu 118, Rabu (08/7/2020).

Tim Gabungan yang diterjun  tersebut terdiri dari TNI AL (KRI Bubara-868, Patkamla Combat Boat 58 Lanal Batam) Bakamla (KN. Belut Laut dan KN Catamaran), Polri (Kapal Polisi KPC XXXI – 2006,  Kapal Polisi KPC-1009,  Patroli Helly Ditpolairud Polda Kepri dan  K9 Ditsamapta Polda Kepri),

Kemudian Kapal BC (Kapal Patroli BC. 20010 dan Kapal Patroli BC. 7005)  dan Kapal Patroli KPLP P.115 KN. Kalimasadha, yang selanjutnya Tim Gabungan tersebut telah berhasil  menangkap Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera Cina Lu Huang Yuan Yu 118 yang diduga terdapat mayat ABK WNI.

“Kronologisnya seperti ini, berdasarkan informasi dari Binda Kepri maka Tim Gabungan TNI AL, Polri, Bakamla, KPLP dan BC berkoordinasi untuk  melaksanakan pencarian  pengejaran dan penangkapan terhadap kapal tersebut," kata Danlantamal IV dalam memberikan keterangan persnya.

Danlantamal IV saat press rilis ungkap dugaan penganiayaan ABK WNI di Kapal Lu Huang Yuan Yu 118, di Lanal Batam, Rabu (8/7/2020).
Lebih lanjut dikatakannya, pada hari Rabu tanggal 8 juli 2020, sekira pukul 11.00 WIB, KIA Lu Huang Yuan Yu 118 terdeteksi melintas disekitar perairan Pulau Nipa lintas transit (Perairan Indonesia) dan dilakukan penyekatan terhadap kapal tersebut. Kemudian kapal tersebut memasuki perairan Indonesia atau disekitar perairan Batu Cula pada posisi koordinat 01° 03' 319" N - 103° 43' 304" E, selanjutnya diberhentikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh KRI Bubara-868, Patkamla Combat Boat 58, Kapal Patroli KPLP P.115 KN. Kalimasadha.

Sambung  Danlantamal IV, dari hasil  pemeriksaan diatas kapal tersebut, bahwa benar ada seorang mayat ABK WNI atas nama HA yang diperkirakan sudah meninggal sejak hari Senin tangga 29 Juni 2020, penyebab kematiandiduga karena tindakkan kekerasan. Kapal tersebut dengan dikawal oleh Tim Gabungan dibawa ke Dermaga Lanal Batam untuk pemerikasaan lebih lanjut.

"Setelah ini pihak Kepolisian akan membawa jenazah tersebut ke RS.Bhayangkara untuk dilaksanakan Otopsi guna mengetahuai berapa lama meninggaldunianya dan apa yang menjadi penyebab kematian dari korban," tutupnya. (Ril).

Sekda Kepri: Pentingnya Digitalisasi Sebagai Alat untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Dinamika Kepri, Tanjungpinang - Sekda Prov. Kepri, H. T. S. Arif Fadillah mengatakan bahwa sesuai arahan dari Deputi Kemenko Perekonomian saat membuka Webinar Percepatan Digitalisasi Daerah bahwa pentingnya digitalisasi sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan untuk semakin baik lagi kedepan, serta dalam meningkatkan pendapatan daerah dengan inovasi elektronifikasi ini,” ujar Arif usai Webinar dari Rupatama lt.4, kantor Gubernur Dompak, Rabu (8/7).

Adalah ETP (Elektronifikasi Transaksi Pemda) yang menjadi fokus pembahasan dalam Webinar, yang menurut Deputi Kemenko Perekonomian menjadi kebutuhan utama yang terus di dorong.

Arif pun saat berkesempatan untuk memberikan paparan menyampaikan sejumlah aplikasi berbasis online yang sudah diterapkan terkait pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, Arif juga menyampaikan langkah-langkah percepatan Implementasi Eklektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) Provinsi Kepri menuju Era New Normal, maka Pemprov Kepri:
  1. Bekerjasama lebih intens lagi dengan Bank Indonesia dalam upaya mendukung aplikasi QRIS di lingkungan Pemprov dan kabupaten/kota, baik bagi OPD terkait: BPKAD, BP2RD, DISDUKMKOP, Dispar, Disperindag, Distanpangan, Disdukcapil, Diskominfo maupun para mitra (pihak ketiga)
  2. Saat ini sedang menerapkan aplikasi daftar hadir berbasis online melalui smartphone guna memberiksn kemudahan kepada seluruh pegawai di masa pandemi covid-19 ini.
  3. Transformasi Provinsi, Kabupaten dan Kota Indsutri 4.0. yakni:
A. Wisata: Menerapkan IT sebagai pendukung servis di area wisata agar memiliki standar internasional dan mendukung transformasi ekonomi kreatif melalui smartphone.
B. Pendidikan: Meningkatkan kualitas murid dan guru melalui teknologi IT mendukung transformasi digital.
C. UKM: Membuat transformasi UMKM melalui mobile aplikasi dan QRIS.
D. IKM: Membuat transformasi Industri kecil dan menengah melalui mobile aplikasi dan QRIS.
E. Kominfo: Smart City mentransformasikan pelayanan agar masyarakat lebih mudah dan cepat.

“Jika semua sudah lengkap, Tahun 2021 smart city kita insya Allah berjalan maksimal. Apalagi dengan adanya Keppres nanti bisa semakin mempercepat,” lanjut Arif.

Pemprov pun kata Arif menyambut baik serta ikut mendukung penuh pelaksanaan ETP ini kedepan, tentunya tetap terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat bagaimana mekanisme pelaksanaannya.

“Dengan webinar ini kita bisa tahu tahapan dan rangkaian pelaksanaan ETP ini kedepan seperti apa. Juga untuk menyamakan persepsi baik di pusat maupun di daerah,” lanjut Arif.

Dalam pada itu, Deputi Bidang Koordinasi Daerah Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan bahwa dalam rangka percepatan digitalisasi ini menjadi semakin relevan karena tidak terlepas dengan kondisi pandemi saat ini, peran digital semakin vital terhadap perekonomian nasional, karena hampir semua aspek kegiatan perekonomian tidak terlepas dari digitalisasi.

“Apalagi ditengah pandemi, di era new normal maupun kedepan nanti kebiasaan digital role ini perlu di kembangkan dan di perluas,” kata Iskandar.

Berbagai tantangan dalam pelaksanaan ETP ini seperti regulasi dan kelembagaan maupun pengetahuan pelaksana juga koordinasi dari pusat daerah yang harus di selesaikan bersama.

“Berkembang pesatnya Ekonomi digital menjadi hal yang utama. Pemerintah mendorong Pemda agar tidak ketinggalan untuk melakukan digitalisasi semua transaksinya,” lanjut Deputi.

Dalam data yang tertera per Mei 2020, Deputi mengatakan bahwa sebanyak 81,16 persen Pemda tingkat Provinsi juga kabupaten dan kota sudah masuk kedalam tahap transformasi dan sudah 13,83 persen yang telah masuk ketahap ekspansi

“Digitalisasi menjadi kebutuhan utama, perkembangan digital semakin melesat maka perlunya percepatan dan perluasan digitalisasi ini di semua aspek kegiatan perekomian,” tambahnya.

Deputi juga menambahkan bahwa saat ini sedang di susun Keppres untuk ETP, yang mana mencakup 3 hal, yakni: 1. Penguatan landasan hukum; 2. Landasan pembentukan forum/lembaga koordinasi dan harmonisasi kebijakan ETP; 3. Mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat, terwujudnya keuangan inklusif dan integrasi ekonomi serta keuangan digital nasional.

Senada dengan Kemenko Perekonomian, Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng juga mengatakan, dalam situasi penuh tantangan saat ini, teknologi dapat semakin meningkatkan kinerja.

“Adapun tema yang di usung dalam webinar ini relevan karan menjadi salah satu prioritas visi Pemerintah yakni Indonesia Maju,” kata Sugeng.

Visi yang di jabarkan itu terdapat kata Indonesia yang berpendapatan tinggi dan Indonesia yang digital. Dalam menjaga dan meningkatkan pendapatan baik di daerah maupun nasional maka sumber ekonomi baru yang harus terus digali.

“Maka dukungan pemerintah daerah penting bagi kemajuan indonesia kedepan dengan digitalisasi daerah,” lanjutnya.

Untuk itu, dalam mendorong tranformasi ekonomi kedepan, BI sudah menyusun blue print sistem Pembayaran Indonesia 2025, berbagai upaua dalam mendorong integrasi dan program elektronifikasi. 3 area utama dalam fokus digitalisasi, antara lain: 1. Bansos; 2. Transportasi dan 3.Transaksi Pemerintah Daerah.

Membahas Transaksi Pemerintah Daerah, dengan elektronifikasi maka akan berprinsip aman, efisien dan terjangkau untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik lagi, transparansi serta tentunya memberikan kemudahan,” tambahnya.

Usai dibuka, webinar di lanjutkan dengan paparan dan sesi tanya jawab, untuk narasumber sendiri hadir Kepala DKSP Bank Indonesia Filianingsih Hendarta, Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Moch. Ardian, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto dan Perwakilan Ditjen Aptika Kementerian Kominfo Bambang Dwi Anggono. (Ril)

Tim Gabungan Polda Kepri Berhasil Ungkap Dugaan Penganiayaan ABK di Kapal Lu Huang Yuan Yu 118

Kapal Lu Huang Yuan Yu 118 di Dermaga Lanal Batam, Batuam Ampar.

Dinamika Kepri, Batam – Tim gabungan dari Polda Kepri, TNI AL, BIN Daerah Kepri, Bakamla, Bea Cukai dan KPLP akhirnya berhasil mengungkap dugaan tindak penganiayaan ABK WNI di Kapal berbendera China Lu Huang Yuan Yu 118. Hal ini disampaikan Kapolda Kepri Irjen Pol Aris Budiman dampingi Ka Bakamla, Danlantamal IV, Kabinda Kepri dan jajaran pejabat Utama TNI Polri pada saat press rilis di Lanal Batam, Rabu (8/7/2020).

"Informasi awal yang diterima, ada seorang warga negara kita diduga dianiayai hingga meninggal dunia. Seperti pengalaman sebelumnya, sebagian besar tenaga kerja kita yang bekerja di kapal ikan asing itu diperlakukan secara tidak manusiawi, dan berdasarkan dokumen untuk mereka bekerja sering kali dipalsukan dan tidak benar isinya sehingga dugaan kami kedua kapal ini salah satunya merupakan tempat dilakukannya penganiayaan dan kapal lainnya sebagai saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Dan warga negara kita juga yang menyampaikan informasi bahwa di kapal tersebut ada mayat. Kuat dugaan kami bahwa yang bekerja di kapal tersebut merupakan korban Trafficking (perdagangan manusia) yang dipekerjakan secara paksa di atas Kapal Ikan tersebut," kata Kapolda Kepri Irjen. Pol. Dr. Aris Budiman.

"Informasi tentang kejadian ini saya terima tadi pagi sekitar jam 06.00 Wib, namun rekan-rekan dari Bakamla dan TNI AL telah mengetahuinya dari tadi malam. Selanjutnya pada jam 06.00 wib itu juga saya perintahkan jajaran Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Kepri untuk bergabung melakukan deteksi dan mencari kapal tersebut termasuk juga Helikopter ikut bergabung melakukan pencarian melalui udara. Dan berdasarkan pengalaman bahwa anggota rawan sekali terkena serangan untuk itu kami saling bersinergi, saling membantu dalam mengamankan Kapal ini, termasuk juga tim Brimob kita terjunkan" sambung Kapolda.

Kapolda Kepri saat press rilis ungkap dugaan penganiayaan ABK WNI di Kapal Lu Huang Yuan Yu 118, di Lanal Batam, Rabu (8/7/2020).
"Tempat Kejadian Perkara (TKP) dugaan penganiyaan hingga menyebabkan meninggal dunia ini terjadi dibawah wilayah yurisdiksi Indonesia dan yang dianiayai adalah warga negara Indonesia walaupun dia bekerja di Kapal Asing. Sehingga kewenangan itu ada di Aparat Kepolisian termasuk juga di TNI AL dan Bakamla termasuk aparat Indonesia lainnya dapat melakukan tindakan hukum. Kapal ini kurang lebih sudah berlayar selama 7 bulan bertolak dari Singapura ke Argentina dan begitu melewati perairan kita langsung dilakukan penyergapan dengan seluruh aparat yang ada di laut," tutupnya.

Selanjutnya, Danlantamal IV Kolonel Laut (P) Indarto Budiarto menambahkan bahwa saat pengejaran Kapal itu sempat tidak berhasil.

"Kedua kapal tersebut bersama-sama mencari ikan dan cumi-cumi dan merupakan satu pengurusan, saat kita lakukan pengejaran Kapal 117 sempat hampir lepas namun berhasil digiring untuk memasuki wilayah perairan Indonesia, saat ini kondisi jenazah sedang menjalani pemeriksaan oleh tim dokter, kondisi jenazah sendiri masih utuh dengan menggunakan pakaian serta diberi selimut. Untuk hasil visum nya kita masih menunggu dari tim dokter," tutur Danlantamal IV. (Ril)

Dirresnarkoba Polda Kepri Pimpin Pemusnahan Sabu 2,1 Kilo

Dinamika Kepri, Batam – Sebanyak 2.155,06 gram (2,1 Kg) Narkotika jenis sabu dimusnahkan, Rabu (8/7/20). Pemusnahan barang bukti Narkotika dipimpin oleh Dirresnarkoba Polda Kepri Kombes Pol Muji Supriyadi didampingi oleh Kasubdit Gakkum Dit Polair Polda kepri dan perwakilan dari BBNP Kepri.

"Berdasarkan dari tiga Laporan Polisi (LP)  dan Surat Ketetapan Sita dari Kejaksaan Negeri Batam maka pelaksanaan pemusnahan barang bukti dilaksanakan pada hari ini, selama Periode Juni 2020 didapati barang bukti sebanyak 2.363,56 gram sabu, yang akan dilakukan pemusnahan adalah sebanyak 2.155,06 gram sabu sedangkan sisanya seberat 180,5 gram sabu untuk dikirim ke Labfor cabang Polda Riau dan 28 gram sabu untuk pembuktian dipersidangan," tutur Dirresnarkoba Polda Kepri.

Lebih lanjut dikatakan Dirresnarkoba Polda Kepri, barang bukti jenis sabu dimusnahkan dengan cara direbus dengan air panas dan selanjutnya dibuang ke dalam septi tank. Sebelum dimusnahkan tim dari Biddokkes Polda Kepri terlebih dahulu melakukan cek keaslian barang haram tersebut, dari hasil pemeriksaan dapat dipastikan bahwa serbuk Kristal tersebut merupakan narkoitka jenis sabu dan jika 1 gram sabu diasumsikan dapat digunakan oleh 5 orang pengguna, maka jumlah orang yang dapat diselamatkan adalah 11.817 orang atau jiwa.

Pada saat pemusnahan, juga menghadirkan para pelakunya."Dari tiga Laporan Polisi tersebut sebanyak 6 orang tersangka berhasil kita amankan dan akan terus kita lakukan pengembangan lebih lanjut secara maksimal untuk mengungkap sampai dengan kejaringan lainnya," terang Dirresnarkoba Polda Kepri.

"Para tersangka dikenakan pasal Pasal 114 Ayat (2) dan atau Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 114 ayat (2) dan atau pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman Mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun atau paling lama 20 tahun," tutupnya. (Ril)