DINAMIKAKEPRI.COM

Tuesday, 26 March 2019

Angkut Tenaga Kerja illegal ke Malaysia, Terdakwa H. Mus Ahmad Akbar divonis 2 tahun 6 bulan penjara

Terdakwa H. Mus Ahmad Akbar (baju merah)
Dinamika Kepri, Batam - Terbukti bersalah, terdakwa H. Mus Ahmad Akbar divonis  2 tahun 6 bulan penjara denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam Selasa (26/3/2019).

Dalam amar putusan, Ketua majelis hakim Marta Napitupulu didampingi dua hakim anggota, hakim Renni Pitua Ambarita dan hakim Egi Novita, menyatakan terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana dengan melaksanakan penempatan pekerja migran indonesia secara illegal sebagaimana diatur di dalam pasal 69 jo pasal 81 Undang-undang (UU) nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

Adapun yang memberatkan terdakwa, kata hakim yakni berbelit-belit saat memberikan keterangannya dalam sidang dan berusaha melindungi seorang saksi oknum polisi.

Bahkan hakim juga memerintahkan jaksa penuntut umum, agar segera melakukan pemanggilan terhadap oknum polisi yang dimaksud itu.

"Tolong ya pak jaksa agar oknum polisi itu segera dipanggil, karena terdakwa dalam keterangannya seperti melindunginya," perintah hakim Marta.

Sedangkan pertimbangan untuk meringankan terdakwa, kata hakim terdakwa belum pernah ditahan sebelumnya.

"Bukan di Airut yang mulia, tapi tugas di Polresta Barelang," kata terdakwa kepada hakim.

Terhadap putusan itu, terdakwa menyatakan menerima hukumannya. Sama halnya dengan jaksa penuntut, Manuel menggantikan jaksa Ritawati Sembiring, juga menyatakan menerimanya.

Mengenai vonis yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa yakni lebih ringan 1 tahun dari tuntutan jaksa sebelumnya yang dituntut 3 tahun 6 bulan penjara.

Sebelumnya H. Mus Ahamad Akbar ditangkap oleh anggota Kepolisian Dirpolairud Polda Kepri, di Pantai Teluk Mata Ikan, Batam pada hari Rabu 18 Juli 2018 malam hari sekitar pukul 22:30 Wib saat hendak membawa tenaga kerja ilegal ke Malaysia menggunakan speed boat.(Ag)

Di Nota Pembelaan Terdakwa Hotman Hutapea, PH Sebut Barang Bukti tidak Sah

Terdakwa Ir. Hotman Hutapea.

Dinamika Kepri, Batam - Dalam nota pembelaan (pledoi) terdakwa Hotman Hutapea di sidang perkara dugaan tindak pidana Pemilu, Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Parulian Situmeang dalam sidang membacakan bahwa alat bukti praga berupa jam dinding dan kartu nama yang didapatkan dari warga, dan tidak menghadirikannya menjadi saksi, tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang untuk menjerat terdakwa.

Selain itu, Parulian juga mengatakan bahwa pasal yang dikenakan jaksa terhadap terdakwa tidak layak digunakan untuk menjerat terdakwa.

"Kita juga mempertanyakan, apakah surat edaran lebih tinggi dari UU, yang mana pasal 280 ayat (1) huruf h UU itu, tidak ada unsur pidananya. Selain itu barang bukti jaksa penuntut juga tidak sah karena barang bukti berupa kartu nama milik terdakwa, tidak tahu siapa orang yang memberikannya ke pihak Bawaslu. Selain itu, barang bukti jam dinding yang diambil dari rumah samping gereja, yang memberikannya juga tidak tahu dan tidak dihadirkan untuk bersaksi dipersidangan," baca Parulian Situmeang, Selasa (26/3/2019).

"Terdakwa juga datang ke gereja itu bukan inisiatif sendiri melainkan atas undangan dari penanggung jawab pihak gereja. Diketahui bahwa terdakwa juga adalah penasehat pembangunan gereja tersebut,” sambung Parulian.

Terkait nota pembelaan itu, kepada majelis hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menanggapinya hari ini dengan cara tertulis.

“Kita akan menjawabnya secara tertulis yang mulia, dan kami butuh waktu untuk itu,” kata jaksa penuntut, Rumondang Manurung.

Mendengar itu, majelis hakim lalu menunda sidang hingga pukul 17:00 Wib.

“Ok, kita tunggu sampai pukul 17:00 Wib ya, sementara ini sidang kita skor dulu sampai JPU menyelesaikan jawabannya,” kata Ketua majelis hakim, Jasael Manullang.

Pada sidang kemarin, Senin (25/3/2019), oleh JPU, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar tindak pidana tentang Pemilu sebagaimana diatur di pasal 521 juncto pasal 280 ayat (1 ) huruf h dengan ancaman pidana 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun denda  Rp 10 juta subsider 1 bulan kurungan.

Sebelumnya, perkara ini berawal pada awal Januari 2019 silam, terdakwa Ir. Hotman Hutapea calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kepulauan Riau nomor urut 1 dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan  (Dapil) 5 itu, diduga melakukan tindak pidana Pemilu di rumah ibadah (Gereja) di HKBP Munson Lyman di Dapur 12, Sei Langkai, Sagulung, Batam, yang mana foto-foto kegiatan itu dimuat di Facebook, lalu dikasuskan oleh pihak Bawaslu Kota Batam. (Ag)