Tuesday, 22 January 2019

Terdakwa Erlina Belum Juga Disidangkan, Ada apa ya? Ini Kata Manuel P Tampubolon


Terdakwa Erlina waktu menjalani sidang di PN Batam beberapa waktu lalu.

Dinamika Kepri, Batam - Sampai saat ini, sidang pengajuan banding terdakwa Erlina perkara dugaan penggelapan dalam jabatan dengan kerugian bunga uang sebesar Rp 4 juta di BPR Agra Dhana Batam, yang sebelumnya sudah masuk ke Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru, belum juga dilakukan oleh majelis hakim PT Pekanbaru.

Tidak tahu apa yang sedang ditunggu, padahal majelis hakimnya sudah ada yaitu diketuai oleh hakim Syafrullah Umar dengan dua anggota hakim Herman Nurman dan hakim Heri Susanto serta dengan Panitera Muda (Pamud) Perdata pengganti, Ratnayani.

Baca juga: Meski Sudah Dimutasi, Mantan Wakil Ketua PT Pekanbaru Masih Ditunjuk Tangani Perkara Baru Banding Terdakwa Erlina

Seperti diberitakan sebelumnya, hakim Syafrullah Umar yang sebelumnya menjabat wakil ketua PT Pekanbaru, diberitakan sudah dimutasi untuk menjabat sebagai wakil ketua di PT Banten, sedangkan hakim Herman Nurman, menurut informasi yang diterima awak media ini, juga sudah masuk di dalam daftar pejabat habis masa jabatan (pensiun=red).

Ada dugaan, sidang perkara terdakwa Erlina lambat dilakukan karena adanya unsur mutasi dan pensiun tersebut.

Aneh memang, bagaimana bisa hakim yang sudah mutasi dan yang akan segera pensiun, dapat ditunjuk menjadi majelis hakim dalam perkara baru.

Mirisnya lagi, perkaranya hanya kerugian bunga uang Rp 4 juta, tapi harus setingkat wakil ketua yang menyidangkan, itupun hakim yang sudah dimutasi.

Berdasarkan dari hasil Rapim Badilum Mahkamah Agung RI tertanggal 27 November 2018 lalu, hakim Syafrullah Umar sudah dimutasi ke PT Banten. Sedangkan hakim Herman Nurman dalam kurun waktu dekat ini sudah habis masa jabatan. 

Baca jugaSaksi Beni BPR Agra Dhana Diduga Ingin Permalukan Jaksa dalam Persidangan

Parahnya lagi dengan paniteranya, bagaimana mungkin seorang Panitera Muda Perdata yang menjadi panitera pengganti, sementara perkara tersebut adalah perkara pidana sebagaimana yang telah dinyatakan oleh hakim PN Batam.

Sebelumnya, di dalam amar putusan di PN Batam, terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tidak pidana pasal perbankan sebagaimana tuntutan jaksa.

Meski pasal yang dijeratkan dakwaan alternatif, namun majelis hakim yang menyidangkan Erlina, tetap memvonisnya bersalah dengan menggunakan dakwaan alternatif pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan dengan menjatuhi hukuman 2 tahun penjara. Putusan itu jauh dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut 7 tahun penjara denda Rp 10 miliar.

Meski vonis jauh dari tuntutan, itu pun jaksa tidak melakukan banding, malah terdakwa yang mengajukan banding.     

Terkait belum disidangnya terdakwa Erlina sampai saat ini, Penasehat Hukum terdakwa, Manuel P Tampubolon, ketika dikonfirmasi awak media ini membenarkanya.

"Benar, sampai saat belum disidangkan, pihak kita juga masih menunggunya," kata Manuel P Tampubolon, Senin (21/1/2019).

Tak hanya itu, Manuel juga menguraikan bahwa perkara Erlina yang divonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, juga tidak memiliki izin tertulis dari Bank Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam UU nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.

Menurutnya, dalam pasal 42 sudah jelas tertulis bahwa untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.

Baca jugaDiduga Diperas Habis-habisan, Tak Sanggup Setor Rp 1,2 Miliar Erlina Dilaporkan

Namun faktanya, sejak ditetapkan menjadi tersangka, penyidik, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Majelis Hakim, dan saksi saksi tidak memiliki Izin tertulis dari Bank Indonesia.

Dengan barang bukti yang dijadikan dasar oleh JPU di persidangan yakni seluruh transaksi  transaksi keuangan nasabah di BPR Agra Dhana tahun 2012 hingga tahun buku 2015 dan termasuk 2 buku tabungan atas nama terdakwa itu dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

"Maka secara otomatis berlaku ketentuan pasal 40, pasal 42 dan pasal 47 UU perbankan," tegas Manuel.

Di dalam pasal 40 jelas tertulis bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah peyimpan dan simpanannya namun faktanya didalam berkas yang di ajukan JPU buku tahunan transaksi keuangan nasabah di BPR Agra Dhana yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara Erlina pun tampak ada dijadikan barang bukti ucapnya.

Yang menjadi fakta dan tidak bisa di sangkal adalah hakim Pengadilan Negeri Batam menolak tuntutan JPU yang menuntut mantan Direktur BPR Agra Dhana ini dengan UU Perbankan 7 Tahun penjara dengan denda 10 Milyar, namun hakim mevonis 2 tahun penjara atas pelanggaran Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Alasan hakim dalam putusan itu berdasarkan pasal 30 UU perbankan ayat 1,2 dan 3 yakni:

(1). Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(2). Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

(3). Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

Bersifat rahasia dan tidak diumumkan itulah yang harus di jaga oleh setiap bank manapun, dan pegawai bank yang baru bekerja harus mengetahui bagaimana cara menjaga kerahasian data nasabah, karena telah diatur dalam UU Perbankan terang Pria sarjana hukum jurusan internasional, Universitas padjajaran bandung itu.

Bahkan Mohammad Rizky yang ditunjuk oleh OJK sebagai ahli telah memberikan pernyataan di persidangan bahwa untuk membuka data transaksi keuangan serta buku tabungan terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum, wajib harus memiliki izin tertulis sebagaimana tertera di pasal 42 UU Perbankan, yakni:

 (1). Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.

(2). Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa agung, atau Ketua Mahkamah Agung.

Baca jugaHakim Perintahkan Jaksa Jemput Paksa Mantan Manager Marketing BPR Agra Dhana

(3). Permintaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka /terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Fakta fakta yuridis dalam persidangan jelas Manuel, telah membuktikan bahwa penyidik, Jaksa dan penuntut umum, majelis hakim dan saksi saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti tidak memiliki izin tertulis dari Bank Indonesia sebagaimana yang di maksud dalam ketentuan UU RI nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.

Jika itu tetap di lanjutkan pemeriksaan dalam tingkat banding secara otomatis berlaku sanksi pidana sebagaimana yang tertuang dalam pasal 47 yakni:

(1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10 miliar dan paling banyak Rp 200 miliar.

(2). Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4 miliar dan paling banyak Rp 8 miliar.

Baca jugaSelain Salah Ketik, Hakim Mangapul Akui Kelebihan Masa Penahanan Terdakwa Erlina

Perkara terdakwa Erlina memang sangat unik. Selain pelapornya Bambang Herianto kabur entah kemana, sebelumnya di BAP penyidik, terdakwa Erlina dikenakan pasal penggelapan dalam jabatan dengan kerugian uang di BPR Agra Dhana sebesar Rp 4 juta.

Anehnya khusus BAP terdakwa bisa langsung P21 sementara tidak pernah melalui tahap P19, sebagaimana seperti diucapkan oleh pensehat hukumnya.

Di dalam dakwaan jaksa penuntut umum, kerugian BPR berubah menjadi Rp 117 juta dan menjerat terdakwa dengan menggunakan pasal perbankan di tuntutannya.

Tak hanya itu, surat perpanjangan penahanan terdakwa Erlina yang dimohonkan majelis hakim PN Batam ke PT Pekanbaru, juga katanya salah ketik, perkara Pid.B dibuat jadi perkara Pid.Sus. Duduga itu dilakukan agar permohonan perpanjangan penahanan di kabul.

Soal salah ketik itu, ketua majelis hakim yang menyidangkan terdakwa Erlina, Mangapul Manalu juga sebelumnya telah mengkalrifikasinya halitu ke media, kalau hanya itu salah ketik.

Ya, mereka salah ketik, tapi orang yang menderita. Mirisnya lagi, bukan hanya surat permohonan penahanan penahan dari PN Batam yang ketik, balasan dari PT Pekanbaru juga salah ketik, seakan salah ketik berjemaah.

Tak hanya itu, meski pasalnya yang dikenakan jaksa penuntut  terhadap terdakwa dakwaan alternatif, namun hakim memutuskan dengan membuatnya pasal alternatif itu seakan-akan seperti dakwaan subsidier.(Ag)