Monday, 7 January 2019

Sidang Gugatan Masyarakat Sei Gong Ditunda, Razman Arif Minta Tergugat Patuhi Hukum


Razman Arif Nasution (tengah) saat memberikan keterangan kepada media di Kantin PN Batam, Senin (7/1).

Dinamika Kepri, Batam - Sidang perdana gugatan masyarakat Sei Gong melawan Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Cq Direktorat Jendral Sumber Daya Air,  Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam, terpaksa ditunda hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam, lantaran satupun dari pihak tergugat tidak ada yang hadir, Senin (7/1/2019).

Meski sidang sempat digelar sesaat dan memeriksa berkas perkara No.301/Pdt.G/2018/PN Btm tersebut, Majelis Hakim, Taufik Abdul Halim Nainggolan didampingi dua hakim anggota hakim Yona Lamerossa Ketaren dan Rozza El Afrina menunda sidang dan kembali menjadwalkannya pada tanggal 28 Januari 2019.

 "Karena pihak tergugat tidak hadir, maka sidang ini ditunda dan akan dilanjutkan pada 28 Januari 2019 mendatang. Untuk selanjutnya diharapkan para pihak bisa agar hadir," kata Taufik sembari mengetuk palu.

Saat itu, Gio Penni Tambunan, Patricia Magdalena, Joni Tarigan, Hariyadi, Juwadi, Hariyanto, Paiman, Sukoco dan Ato selaku para penggugat hadir didampingi oleh tiga pengacaranya yakni Razman Arif Nasution, Muhammad Anwar dan Sukarno JB.

Usai penundaan sidang, atas ketidak hadiran para tergugat itu, baik Razman Arif Nasution, Muhammad Anwar maupun Sukarno JB, sangat menyayangkan sikap dari para tergugat itu.

"Ketidakhadiran tergugat sangat disayangkan. Patut kami duga, tergugat tidak taat hukum," kata Razman.

Ditambahkan Muhammad Anwar,  gugatan kliennya terkait lahan yang terkena dampak pembangunan waduk Sei Gong di Kelurahan Sijantung, Galang, Batam itu, katanya 9 penggugat telah mengalami kerugian dari dampak lahan sekitar 162 hektar dengan nilai kerugian materiil sebesat Rp 37 miliar dan immateriil Rp 500 miliar.

"Nilai kerugian itu kami sudah masukan permintaan dalam gugatan kami. Insya Allah, pada putusan nanti, semua kerugian yang kami uraikan dikabulkan majelis hakim," kata Muhammad Anwar optimis.

Selain itu, pengacara penggugat juga meminta agar para tergugat Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Cq Direktorat Jendral Sumber Daya Air,  Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk koperatif pada sidang mendatang.

"Kami minta supaya BP Batam dan tergugat lain koperatif. Jangan sampai tak datang lagi. Kita ini negara hukum, harus patuhlah" tambah Muhammad Anwar.

Tak hanya itu, Razman Arif Nasution juga menyesalkan terkait adanya statement Deputi IV BP Batam, Eko Budi Soepriyanto yang menyatakan bahwa masyarakat penggarap di Sekitar Sei Gong adalah penggarap liar dengan mengatakan alasan status lahan itu hutan lindung adalah sesuatu hal yang ceroboh.

"Alasan Eko mengungkapkan itu tidak berdasarkan hukum dan cenderung ceroboh," cetusnya.

"Biar aku kasih sama dia ya,  kalau ilegal itu tanpa surat. Ini klien kami, ada surat dari Lurah dan Camat. Berarti Lurah dan Camat di sana ilegal dong? Yang benar saja kita ini. Paham gak dia soal ilegal dan status hutan lindung," sambungnya dengan nada tinggi.

Razman juga menuding, katanya BP Batam telah salah dalam memberi informasi kepada Presiden RI Joko Widodo, sehingga pembangunan waduk itu jadi bermasalah.

 "Saya ini kan TKN Jokowi-Maruf, jadi saya tahu. Dari sekian pembangunan waduk di Indonesia, cuman Sei Gong yang bermasalah. Dalam hal ini BP Batam salah memberikan informasi," tutupnya.(Ag)