Thursday, 6 December 2018

Ditreskrimum Polda Kepri Gagalkan Aksi Pengiriman TKI Ilegal ke Malaysia, 29 Korban Diselamatkan, 4 Pelaku Ditangkap


Dinamika Kepri, Batam - Wadirreskrimum, Kasubdit IV Ditreskrimum dan Kabidhumas Polda Kepri, melakukan konferensi Pers terkait berhasilnya penggagalan pengiriman 29 orang TKI ilegal ke Malaysia, Kamis (6/12).

Pada Konferensi Pers yang dilakukan di Pendopo Polda Kepri tersebut, Kabidhumas Polda Kepri, Kombes Pol Erlangga menyampaikan, bahwa pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 lalu, penyidik Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri telah berhasil menggagalkan aksi pengiriman TKI ilegal ke Malaysia.

"Sebanyak  29 orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur laut pada hari Senin malam, berhasil digagalkan penyidik Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri, sedangkan pelaku yang diamankan, ada 4 orang," terang Kombes Pol Drs. S.Erlangga.

Dalam melakukan aksi ilegal pengiriman TKI itu, ke empat pelaku yang ditangkap tersebut, memiliki perannya masing-masing.

"Pelaku Z BIN R alias L  perannya sebagai penanggung jawab, RM alias I  pemilik kapal, M BIN D sebagai penampung dan pengantar sedangkan pelaku J berperan sebagai pengarah TKI Ilegal saat menaiki kapal," lanjutnya.

Adapun saksi-saksi (korban) sejumlah 29 Orang tersebut berasal dari berbagai daerah diantaranya, dari Flores 15 orang, Lombok 6 orang, Makasar 4 orang, Aceh 1 orang, Bengkulu 1 orang, Medan 1 orang dan dari Sumba 1 orang.

Sedangkan Barang Bukti (BB) yang disita dari hasil penangkapan 4 pelaku itu, polisi menyita BB 1 buku kwitansi pembelian minyak kapal, uang tunai senilai Rp 10,3 juta, 4 unit handphone, 1 unit mobil Toyoya Avanza warna putih, 1 unit mobil Mitsubishi Pajero warna hitam silver, 5 buku paspor yang sudah di black list, 1 unit kapal pancung dengan 2 mesin gantung merek yamaha 200 PK dan 115 PK.

Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 2, pasal 4, pasal 6 dan pasal 10 Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pasal 81 jo pasal 83 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara.(Ril)