Thursday, 15 November 2018

Terkait Bendungan Sei Gong, BP Batam Digugat ke Pengadilan


Dinamika Kepri, Batam - Merasa terzolimi, para pemilik lahan di Bendungan Sei Gong, Sijantung, Batam, Kepri, melalui 5 orang kuasa hukumnya, 9 orang warga menggugat pemerintah republik indonesia.

Surat gugatan itu telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Batam pada hari Kamis (15/11/2018) siang.

"Benar, kami sudah mendaftarkan gugatan ke PN Batam. Kami mengugat pemerintah. Gugatan itu terkait proyek Bendungan Sei Gong yang tidak memberikan ganti rugi kepada pemilik lahan," kata M.Anwar salah satu dari kuasa hukum penggugat.

Adapun pihak-pihak yang digugat dari 9 warga Sei Gong tersebut yakni Menteri PUPR, Dirjen Sumber Daya Air (SDA), Balai Besar Wilayah Sungai Regional Sumatera IV, Gubernur Kepri dan BP Batam.

Selain itu, yang turut tergugat, Kementerian BPN, BPN Batam, Kemenhut cq KHL Batam, Tim terpadu, PT Wika dan  PT.Tusen Trida Utama.

"Masyarakat menuntut tergugat agar seluruh tanah dan benda-benda di atas lahan, baik tanam tumbuh, pohon dan yang lainnya, diganti rugi dengan layak," ujar M.Anwar.

Sedangkan untuk gugatan itu, pihak kuasa hukum penggugat mengatakan,  sudah mempersiapkan semua bukti-buktinya.

"Untuk bukti-buktinya itu sudah kita persiapkan. Ada sekitar 700 bukti diantaranya berupa surat pernyataan, Sket lokasi tanah, PBB, keterangan dari perangkat desa dan keterangan ganti rugi. Selain itu, lahan tersebut juga sudah dikuasai oleh para penggugat dari sejak tahun 1982," tutup M.Anwar.

Pembangunan Bendungan Sei Gong sebelumnya dimulai pada akhir 2015. Bendungan yang menelan investasi Rp 238,44 miliar itu memiliki luas genangan 355,99 hektar dengan kapasitas tampung 11,8 juta meter kubik, namun sejak berjalannya pembangunan, diduga banyak menyimpan permasalahan dengan para pemilik lahan, sehingga yang terlibat di dalamnya, digugat warga  ke PN Batam.(Ag)