Thursday, 1 November 2018

Sebut Dakwaan Jaksa Kabur, PH Minta Terdakwa Dorkas Lominori Dibebaskan Demi Hukum


Suasana agenda sidang pembacaan nota keberatan terdakwa Dorkas Lominori di PN Batam, Kamis (1/11/2018).

Dinamika Kepri, Batam - Sidang lanjutan terdakwa Dorkas Lominori dengan nomor perkara 882/Pid.B/2018/PN Btm, sidang perkara dugaan penipuan kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Kamis (1/11).

Majelis sidang yang diketuai hakim Yona Lamerosa Ketaren, SH.MH didampingi hakim Taufik Abdul Halim, SH, hakim Rozza El Afrina, SH., KN.MH dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Frihesti Putri Gina, SH ini, terdakwa Dorkas Lominori, SH didampingi 6 orang penasehat hukumnya yakni 2 orang dari Peradi, DR. Zevrijin Boy Kanu, SH.MH dan Sofumboro Laia, SH serta 4 orang dari Ikadin, Kaspol Jihanda, SH.MH, Netty, S.sos, SH, Ricardo, SH dan Hawalan Herdianto, SH.MH.

Baca juga: Sidang Prapid Sah Tidaknya Penangkapan Dorkas Lominori akan Digelar, Ini Kata Pelapor

Menjawab isi dakwaan JPU di sidang sebelumnya, di agenda sidang pembacaan nota keberatan (eksepsi) terdakwa ini, kepada majelis hakim, tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa, meminta agar terdakwa dibebaskan demi hukum, karena terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan.

"Dakwaan JPU terhadap terdakwa terlalu dini, tidak jelas dan kabur, karena apa yang dituduhkan pelapor terhadap terdakwa, sangat tidak mendasar sehingga terdakwa harus dibebaskan hukum dan nama baik serta martabatnya dipulihkan," baca PH terdakwa.

Usai sidang pembacaan eksepsi terdakwa dilakukan, majelis hakim lalu menunda sidang ke pekan depan tanggal 5 November 2018 dengan agenda untuk mendengarkan tanggapan JPU atas keberatan terdakwa.

Baca jugaPH Dorkas Lami Nori Janji akan Mempraperadilkan Unit III Polresta Barelang

Ketika awak media ini mempertanyakan alasan minta terdakwa harus bebas demi hukum, DR. Zevrijin Boy Kanu mengatakan, karena terdakwa tidak bersalah.

"Seperti yang dibacakan tadi, terdakwa tidak bersalah dan harus bebaskan demi hukum. Dakwaan jaksa juga tidak jelas. Lagian ini bukan perkara pidana tapi perdata, namun tetap dipaksakan jaksa jadi pidana," ujar DR. Zevrijin Boy Kanu ke awak media ini usai sidang sembari melangkah meninggalkan lokasi PN Batam.(Ag)