Tuesday, 6 November 2018

Sadis, Dilaporan Polisi Ruginya Rp 4 Juta, Dakwaan Jaksa Rp 117 Juta, Terdakwa Erlina Dituntut 7 Tahun Penjara Denda Rp 10 Miliar


Suasana sidang terdakwa Erlina di PN Batam.
Dinamika Kepri, Batam - Terdakwa Erlina, mantan Direktur BPR Agra Dhana perkara dugaan penggelapan dalam jabatan dengan kerugian BPR Agra Dhana bunga uang Rp 4 juta pada sidang agenda tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Batam,  dituntut 7 tahun penjara denda Rp 10 miliar subsider 6 bulan kurungan penjara.

Oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Samsul Sitinjak saat membacakan tuntutan di dalam persidangan menyatakan terdakwa Erlina terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 49 ayat (1) UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan jo pasal 64 ayat (1) KUHpidana.

Terhadap tuntutan itu, kepada majelis hakim yang diketuai hakim Mangapul Manalu, Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Manuel P Tampubolon akan melakukan nota pembelaan di agenda sidang berikutnya.

Baca juga: Diduga Diperas Habis-habisan, Tak Sanggup Setor Rp 1,2 Miliar Erlina Dilaporkan

Setelah mendengar pernyataan dari PH terdakwa akan melakukan nota pembelaan di agenda sidang berikutnya, hakim Mangapul lalu menunda sidang hingga satu pekan ke depan.

"Sidang hari ini ditunda, dan akan dilanjutkan kembali pada hari selasa tanggal 13 November 2018 dalam agenda nota pembelaan terdakwa," ucap Mangapul sembari mengetuk palu.

Sebelumnya, terdakwa Erlina dikenakan pasal penggelapan dalam jabatan dengan nomor register perkara 612/Pid.B/2018/PN Btm, namun saat dituntutan, terdakwa malah dikenakan pasal pidana perbankan.

Terkait hal itu, usai mengahadiri sidang tuntutan, kepada media Manuel P Tampubolon mengatakan, katanya selain pihaknya akan melakukan nota pembelaan (pledoi) terhadap terdakwa, juga akan melalukan upaya perlawanan hukum.

"Kita akan melakukan perlawanan hukum, artinya jika pasal perbankan yang menjadi dasar jaksa menuntut terdakwa, maka secara otomatis ketentuan pasal 40, 42 dan pasal 47 undang-undang (UU) nomor 10 tentang perbankan berlaku," ujarnya.

Baca juga: Terdakwa Erlina: Saya Tidak Bersalah karena Bekerja sesuai SOP

Menurutnya, dengan berlakunya UU perbankan, maka jaksa penuntut telah melanggar ketetuan pasal 40, 42 dan pasal 47 tentang perbankan, karena selama persidangan, jaksa penuntut tidak pernah dapat menunjukan satu pun alat bukti pendukungnya.

"Terdakwa dikenakan pasal perbankan,  sementara alat bukti audit internal, audit akuntan kantor publik, audit keuangan sesuai dakwaan jaksa dan hasil audit matriks, sama sekali tidak ada. Dan parahnya lagi, tampa ada izin surat tertulis dari pimpinan Bank Indonesia (BI), rekening terdakwa dibuka di persidangan," katanya.

"Tidak satu pun ada alat bukti yang mendukung, lantas dasarnya jaksa membuat pasal perbankan itu dari mana? Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar buat kami," sambung Manuel penasaran.

Tak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa semua yang tuduhkan terhadap terdakwa, sama sekali tidak ada dituangkan pada hasil risalah rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditanda tangani oleh Kepala OJK Kepri, Iwam M. Ridwan pada tanggal 26 Januari 2018.

Baca juga: Hakim Perintahkan Jaksa Jemput Paksa Mantan Manager Marketing BPR Agra Dhana

"Apa yang dituduhkan terhadap terdakwa itu tidak ada dituangkan pada hasil risalah rapat dengan OJK Kepri pada tanggal 26 Januari 2018, dan malah sebaliknya karena di risalah hasil rapat OJK saat itu, terdakwalah yang telah menjadi korban pemerasan oleh pihak BPR Agra Dhana," pungkasnya.

Selama berjalannya proses dari sidang ke sidang terdakwa Erlina, pantuan awak media ini ada begitu banyak keanehan.

Awalnya, Erlina dilaporkan ke polisi dengan kerugian bunga uang di BPR Agra Dhana sebesar Rp 4 juta, namun didakwaan jaksa berubah menjadi Rp 117 juta.

Selain Bambang Herianto sebagai pelapor tidak pernah hadir bersaksi di pengadilan, surat permohonan perpanjangan penahanan terdakwa Erlina ke Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru, kata hakim salah ketik.

Salah ketik itu terjadi di nomor register perkara terdakwa dari Pid.B menjadi Pid.Sus.

Tak hanya itu, balasan permohonan hakim Mangapul untuk perpanjangan penahanan terdakwa Erlina dari PT Pekanbaru, juga salah ketik, karena data terdakwa dicantum berjenis kelamin laki-laki berkebangsaan perempuan.

Sebelum Erlina dilaporkan ke polisi, pihak BPR Agra Dhana, sebelumnya menuduh Erlina menggunakan uang BPR Agra Dhana sebesar Rp 420 juta untuk keperluan pribadinya.

Kendati Erlina sudah membayarkan melebihi dari yang dituduhkan hingga Rp 929 juta, namun pihak BPR Agra Dhana masih memaksa Erlina untuk membayar Rp 1,2 miliar.

Baca juga: Saksi Jerry Diamond Komisaris BPR Agra Dhana Bantah Surat Dakwaan JPU dan Akui tidak ada Izin dari BI

Diduga merasa telah diperas, Erlina pun tidak mau menyanggupi untuk membayar Rp 1,2 miliar itu. Karena tidak mau membayar, Erlina pun akhirnya dilaporkan Bambang Herianto ke polisi dengan kerugian bunga uang Rp 4 juta.

Selain itu, masa penahanan terdakwa Erlina sesuai hak hakim pengadilan negeri, juga sudah melebihi masa penahanan hingga 90 hari.

Tak hanya itu, di dalam surat tuntutan jaksa, saksi Beny yang menjabat sebagai Direktur BPR Agra Dhana saat ini, disebut sudah juga menjabat sejak tahun 2012.

Artinya, jika Beny sudah menjabat sebagi Direktur saat itu sesuai akta nomor 115 tentang risalah rapat perseroan terbatas  PT BPR Agra Dhana tanggal 11 Desember 2012, ada dugaan terlibat dalam hal ini. Apakah ini juga salah ketik?

"Tahun 2012, saksi Beny belum bekerja di BPR Agra Dhana," tutup Manuel P Tampubolon. (Ag)