Wednesday, 14 November 2018

PT. Hanka Gugat PSDKP Batam, 6 Saksi yang Dihadirkan Kebingungan


Sidang Peradata PT.Hanka menggugat PSDKP Batam.
Dinamika Kepri, Batam - Lanjutan sidang perdata gugatan PT. Hanka, perusahaan jasa pengirim ikan ke Singapura melawan tergugat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, digelar kembali dengan agenda sidang mendengar keterangan saksi dari penggugat, Rabu (14/11/2018).

Pada sidang ini, 6 orang saksi di hadirkan oleh kuasa hukum PT.Hanka, Rudi Sirait, SH.

Para saksi yang dihadirkan tersebut adalah para toke pengepul ikan di Pulau Kijang yang memakai jasa pengiriman ikan ke Singapura melalui kapal Bahari 1 yang sebelumnya ditangkap PSDKP Batam di tahun 2017.

Dalam persidangan, ke-6 saksi tersebut tampak kebingungan saat menjawab ketika dicecar pertanyaan dari kuasa hukum PSDKP Batam.

Sidang ini juga tampak berjalan alot,  diduga para saksi tidak mengetahui tentang permasalahan yang sedang disidangkan.

"Untuk para saksi, tahu tidak kenapa dihadirkan dalam persidangan ini?," tanya kuasa hukum PSDKP.

"Tidak tahu," jawab ke-6 saksi kompak.

Mendengar itu, lalu majelis hakim yang diketuai Hera Folosia, SH, hakim anggota Raditte dan M.Candra, menjelaskan mengapa para saksi dihadirkan di persidangan.

Setelah penjelasan hakim, sidang pun berjalan, sidang pun berjalan dengan alot.

Usai mendengarkan keterangan para saksi, hakim lalu menunda sidang hingga dua minggu ke dapan.

Di sidang sebelumnya, penggugat PT Hanka mengajukan gugatannya ke PSDKP Batam ke PN Batam.

Pada sidang itu, Hakim PN Batam mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya

Menyatakan secara hukum, tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat.

Menghukum para tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian yang diderita penggugat sebesar Rp. 2.681.437.970 (dua miliar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari tergugat atau pihak lainnya (uitvoerbaar bij Vorraad).

Menghukum tergugat dan turut tergugat untuk membayar Kerugian immateriil Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) apabila lalai dikenakan uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.

Menghukum tergugat dan turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.

Merehabilitasi nama baik dan martabat Nahkoda kepada keadaan semula

Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.(Ril)