Friday, 9 November 2018

Komisi I DPRD Batam Sebut akan ke Pulau Putri Melihat Kegiatan PT.Fatimah

 

Suasana RDP warga Pulau Putri bersama PT.Fatimah di Komisi I DPRD Batam, Kamis (8/11).

Dinamika Kepri, Batam - Komisi I DPRD Kota Batam bersama puluhan warga Pulau Putri Nongsa dan kontraktor penimbunan lahan di Pulau Putri PT. Fatimah, mengelar rapat dengar pendapat umum (RDPU), Kamis (8/11/2018).

Agenda (RDPU) dilakulan kata ketua Komisi I Budi Mardianto yakni atas permintaan warga Pulau Putri sendiri dikarenakan para nelayanan merasa terganggu dengan aktivitas yang dilakukan kontaraktor dengan penyedotan pasir dan penggalian.

Suhaini, salah satu warga dari kelompok nelayan dalam rapat mengatakan, kesepakatan dari keputusan pada RDP sebelumnya di tanggal 11 Oktober 2018 di mana pernyataan dari 26 orang nelayan yang secara sah diakui oleh dinas perikanan dan sumber daya setempat terdiri dari 94 Kepala Keluarga (KK) menyatakan permintaan biaya konvensasi dana CSR sebesar Rp 326 juta akan diberikan, namun nyata tidak ada.

"Hasil RDP sebelumnya setuju akan diberikan, tapi nyatanta sampai saat ini dana CSR itu tidak ada," kata Suhaini.

Kepada warga nelayan pulau putri,  yang berhalangan hadir dalam rapat melalui

Mewakili Lurah Sambau yang tidak dapat hadir, ke para nelayan Dedi Suretno menyampaikan pesan dengan menengahi.

“Saya meminta ke dua belah pihak bisa menemukan kesepakatan hasil yang terbaik. Sesuai hasil pemeriksaan tenaga ahli, kegiatan yang dilakukan tidak ada dampak yang ditimbulkan terkait kegiatan penimbunan dan penyedotan pasir," kata Dedi menyampaikan pesan Lurah Sambau.

Hal senada juga disampaikan pihak kontraktor PT Fatimah, katanya,  pihaknya sudah sepakat memberikan komvensasi sebanyak Rp 300 juta kepada nelayan.

Terkait izin kegiatan tersebut, pihaknya juga sudah mengantongi izin Amdal dari Provinsi Kepri.

Selain itu, kegiatan itu juga telah disampaikan instansi pemerintahan terkait, dan telah meninjau lokasi sehingga mengeluarkan izin pengolahan Pulau Putri bisa dilakukan.

“Izin kita lengkap, izin Amdalnya dari Provinsi. Dan kita juga sanggupnya bayar konvensasi kepada nelayan Rp 300 juta,” kata pihak perusahaan.

Menilai rapat itu belum memiliki titik terang dan pasti, Budi Mardianto mengatakan, kata dia bersama anggotanya, jika tidak ada waktu akan turun mengecek kegiatan perusahaan di lapangan, dan mengecek seluruh izinnya.

"Jika ada waktu, kami akan turun melihat kegiatan itu, pingin tahu, apakah sudah sesuai mekanisme yang berlaku dan kegiatam sesuai dengan izinnya, sebab setiap ada kegiatan, pasti ada dampaknya," ujar Budi.

“Ya, benar, kalau enggak salah anggaran proyek itu Rp 24 Milyar, kalau merasa kegiatan itu tidak berdampak, okey, kita akan cek semua izin-izinnya, kita mau lihat, apakah sudah sesuai prosedur,” sambung Ruslan Ali Wasim.(Ril)