Wednesday, 28 November 2018

Gugurkan Dakwaan Alternatif Pertama, Hakim Malah Gunakan Dakwaan Kedua Memvonis Erlina Bersalah


Erlina.

Dinamika Kepri, Batam - Walau tidak terbukti bersalah sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam, tampaknya tetap bersekukuh untuk menghukum terdakwa Erlina mantan Direktur BPR Agra Dhana dengan menjatuhkan vonis 2 tahun penjara, Selasa (27/11) sore.

Oleh majelis hakim yang diketuai oleh Mangapul Manalu didampingi hakim anggota Jasael dan hakim Rozza, dalam amar putusan menyatakan, dengan menggunakan dakwaan kedua, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan pelanggaran pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan.

Terhadap putusan itu, setelah melakukan kordinasi dengan penasehat hukumnya Manuel P Tampubolon, kepada majelis hakim, terpidanan Erlina mengatakan tidak terima dan menyatakan banding.

Baca juga: Status Erlina jadi Tahanan Baru, PH Terdakwa Apresiasi Kinerja Mulyani Kalapas Perempuan Batam

Selain itu terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Samsul Sitinjak dan Rosmarlina Sembiring, kepada majelis hakim mengatakan, pikir-pikir.

Pantuan awak media ini selama persidangan, terkesan begitu banyak kejanggalan. Kendati dakwaan alternatif pertama dengan pasal 49 ayat (1) undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana digugurkan majelis hakim karena tidak terbukti selama fakta persidangan, majelis hakim bukannya membebaskan Erlina, tapi malah tetap menghukum Erlina dengan menggunakan dakwaan kedua, seolah-olah dakwaan yang dituntut terhadap terdakwa dakwaan subsidair.

Agenda sidang saat pembacaan putusan terdakwa Erlina oleh hakim Mangapul Manalu, di PN Batam, Selasa (27/11/2018).
"Dengan menggugurkan dakwaan alternatif pertama, maka secara otomatis telah menggurkan semua dakwaan kedua dan ketiga. Harusnya dakwaan itu tidak bisa digunakan lagi untuk menghukum terdakwa, namun majelis hakim masih tetap melakukannya dengan menggunakan dakwaan yang kedua," kata Manuel P Tampubolon usai sidang pembacaan putusan.

Menurutnya, dengan gugurnya dakwaan alternatif pertama tersebut, maka terdakwa harusnya divonis bebas karena dakwaan yang dituntut oleh JPU terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif bukan dakwaan subsidair, artinya dakwaan alternatif harus memilih antara satu dakwaan menurut fakta persidangan untuk menuntut terdakwa.

Baca juga: Diduga Diperas Habis-habisan, Tak Sanggup Setor Rp 1,2 Miliar Erlina Dilaporkan

Oleh JPU, sebelumnya dengan menggunakan dakwaan alternatif pertama, Erlina dituntut 7 tahun penjara denda Rp 10 miliar subsidier 6 bulan kurungan penjara, namun karena tidak terbukti di fakta persidangan, maka majelis hakim menggugurkan tuntutan tersebut dan malah menggunakan dakwaan kedua untuk menghukum Erlina.

Sebelumnya menurut analisa Yuridis fakta persidangan yang dituangkan oleh JPU di dalam tuntutannya, menyebutkan bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu dakwaan disusun JPU secara alternatif maka akan langsung membuktikan unsur-unsur dan dakwaan yang menurut JPU terbukti yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 49 ayat (1) undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. "Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank"
2. "Yang dengan sengaja"
3. "A. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

B. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan mu dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

C. Mengubah, menyembunyikan, mengaburkan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut".

4. "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggran, ada hubungannya sedemiklan rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut".

Demikian analisa Yuridisnya JPU di dalam tuntutannya dan digugurkan oleh majelis hakim. Dengan gugurnya tuntutan JPU tersebut, pihak keluarga Erlina yang hadir di dalam persidangan tampak begitu mengharapkan agar majelis hakim membebaskan Erlina dari tuntutan.

Begitu harapannya, tuntutan memang digugurkan, namun hakim berkata lain, walau sang pelapor dalam perkara ini Bambang Herianto tidak pernah hadir untuk bersaksi dipersidangan alias kabur entah kemana, dan kerugian yang timbul hanya kerugian bunga uang Rp 4 juta di BPR Agra Dhana, majelis hakim tetap memvonis Erlina bersalah dengan menabrak surat edaran nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan dari Jaksa Agung.

Ada dugaan vonis hukuman 2 tahun penjara dijatuhkan terhadap Erlina itu untuk menyenang hati sang pelapor yang kini tidak tahu entah dimana keberadaannya, karena dalam perkara ini, majelis hakim terkesan terlalu memaksakan diri untuk memvonis terdakwa bersalah dengan menggunakan dakwaan kedua yang seharusnya otomatis gugur dalam perkara tersebut sebagaimana telah digugurkannya dakwaan alternatif pertama.

Mengigat dan menyadari betapa pentingnya peranan surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Jaksa Agung sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan agar dipatuhi.

Surat edaran tersebut ditujukan agar dapat keseragaman para penuntut umum dalam membuat surat dakwaan. Dalam Surat Edaran tersebut, disebutkan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan antara lain:

1. Dakwaan Tunggal
Dalam surat dakwaan ini hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.

2. Dakwaan Alternatif
Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan.

Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk surat dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.

Baca juga: Sadis, Dilaporan Polisi Ruginya Rp 4 Juta, Dakwaan Jaksa Rp 117 Juta

3. Dakwaan Subsidair
Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematik lapisan disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah.

Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.

4. Dakwaan Kumulatif
Dalam surat dakwaan ini, didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

5. Dakwaan Kombinasi
Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair.

Demikian isi sebagian surat edaran dari Jaksa Agungt tersebut. Sedangkan untuk pengertian dari makna kata dakwaan alternatif adalah dakwaan lebih dari satu, jika dakwaan yang pertama tidak terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dibuktikan, namun dalam perkara ini, itu tetap dibuktikan oleh majelis hakim PN Batam. Terkait hasil putusan itu, ada kesan seperti pribahasa yang mengatakan, tak ada rotan akar pun jadi.(Ag)