Tuesday, 20 November 2018

Duplik atas Replik JPU, PH Erlina Tetap pada Pledoi, Manuel P Tampubolon: Segala Sesuatu akan Indah pada Waktunya


Sidang duplik terdakwa Erlina, di PN Batam, Senin (19/11) sore.

Dinamika Kepri, Batam - Sidang lanjutan terdakwa Erlina, mantan Direktur BPR Agra Dhana perkara dugaan penggelapan dalam jabatan dengan kerugian bunga uang Rp 4 juta BPR Agra Dhana, dengan nomor register perkara 612/Pid.B/2018/PN/Btm, digelar kembali dalam agenda jawaban (duplik) atas replik Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Senin (18/11) sore.

Dalam agenda sidang pembacaan duplik dipimpin hakim Mangapul Manalu didampingi hakim anggota Jasael dan hakim Rozza ini, Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Manuel P Tampubolon pada prinsipnya tetap pada isi pledoi sebelumnya yakni meminta agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Menjawab replik JPU soal masa penahanan terdakwa yang melebihi ketentuan KUHAP, pada duplik ini, penasehat hukum terdakwa membenarkan pendapat JPU.

"Kami penasehat hukum terdakwa membenarkan pendapat JPU tentang adanya kelebihan masa penahanan terdakwa 31 hari. Karena itu merupakan kewenangan dari majelis hakim PN Batam, dan diminta majelis hakim untuk memasukkan permasalahan penahanan terdakwa itu pada pledoi, maka kami memasukannya ke dalam pledoi terdakwa. Perlu kami sampaikan dalam persidangan ini, terhadap permasalahan kelebihan masa penahanan terdakwa, saat ini terdakwa ditahan di lapas perempuan klas II B Kota Batam dengan status tahanan baru, terhitung mulai hari Kamis tanggal 15 November 2018." baca Manuel Tampubolon.

Selain itu pada duplik, Manuel P Tampubolon juga membacakan soal kebebasan sesaat terdakwa Erlina dari Lapas perempuan klas II B Kota Batam. Sesuai faktanya bahwa pada hari rabu tanggal 14 November 2018 sekira jam 18:30 Wib terdakwa telah dikeluarkan dari rumah tahanan oleh Kalapas perempuan klas II B Kota Batam, karena terhitung hari Rabu tanggal 14 November 2018 jam 00:00 Wib, status terdakwa adalah bebas demi hukum, namun sekira jam 20:30 Wib, terdakwa kembali dijebloskan ke dalam penjara karena perintah Ketua PN Batam.

"Karena perintah Ketua PN Batam, maka dengan dijebloskan kembali terdakwa ke dalam penjara, terhitung mulai hari Kamis tanggal 15 November 2018, status terdakwa berubah menjadi tahanan baru dan kembali masuk masa karantina, dan tidak boleh dibesuk selama 7 hari," sebut PH terdakwa.

Mengenai surat pengantar yang dibuat dan ditandatangani oleh panitera muda perdata Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru, I.A.N Ratnayani, SH.,MH dengan melampirkan penetapan Ketua PT Pekanbaru tentang perbaikan perpanjangan penahanan atas nama terdakwa Erlina yang diterimanya pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira jam 23:50 Wib, hingga membuat status terdakwa menjadi tahanan baru, sebutnya dalam duplik, surat itu bukanlah dasar hukum untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa.

Lebih lanjut dibacakannya, Panitera muda perdata PT Pekanbaru yang juga menyatakan bahwa dalam surat pengantar itu dicantumkan ”dan penetapan yang diperbaiki tertanggal 12 Oktober 2018 dan tertanggal 13 November 2018 kami tarik kembali dan tidak berlaku lagi" sebutnya itu, telah jelas telah melampaui kewenangan seorang Panitera muda perdata.

"Pernyataan panitera muda perdata PT Pekanbaru di surat tersebut jelas telah melampaui kewenangannya, karena kalau seorang panitera muda perdata PT bisa menarik serta menyatakan tidak berlaku lagi penetapan perpanjangan penahanan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua PT Pekanbaru, kenapa tidak sekalian saja panitera muda perdata itu menarik, serta menyatakan tidak berlaku lagi penetapan penahanan terdakwa oleh hakim Ketua PN Batam (31 hari=red), dan penetapan perpanjangan penahanan terdakwa oleh Wakil Ketua PN Batam, karena telah mengakibatkan tumpang tindihnya masa penahanan terdakwa Erlina saat ini," sebut Manuel

"Oleh karena itu, maka kami tetap berpegang kepada keputusan kalapas perempuan klas II B Kota Batam pertanggal 14 November 2018 yang telah menandatangani surat pelepasan terdakwa dengan dasar bebas demi hukum. Dengan demikian, terhitung mulai hari kamis tanggal 15 November 2018, penahanan terdakwa adalah penindasan terhadap hak asasi manusia," sambungnya.

Tak hanya itu, terkait pasal yang dijeratkan terhadap terhadap terkdakwa, pada duplik PH terdakwa juga mengingatkan JPU.

"Perlu kami jelaskan kepada JPU, berdasarkan surat panggilan nomor : Sp.Gil/671/Xl/2016/Reskrim tertanggal 30 November 2016, disebutkan bahwa terdakwa dipanggil untuk datang ke Polresta Barelang yakni sebagai tersangka penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 jo 372 KUHPidana. Jadi sangat jelas penyidik hanya mencantumkan pasal 374 jo 372 KUHPidana. Selain itu, ahli yang dihadirkan juga dalam kapasitas ahli tindak pidana penggelapan dalam jabatan," bacanya lagi.

"Jadi, apabila penyidik dan jaksa peneliti berambisi untuk mengembangkan perkara terdakwa menjadi perkara tindak pidana khusus, maka sudah seharusnya penyidik dan jaksa peneliti menyuruh Bambang Herianto selaku pelapor yang telah melarikan diri untuk membuat laporan polisi baru terkait tindak pidana khusus perbankan, bukan dengan cara menumpang dalam laporan polisi tindak pidana umum. Karena terhadap proses penyidikan tindak pidana khusus perbankan, maka sangat dibutuhkan penyidik serta jaksa peneliti yang memiliki pengetahuan serta pemahaman khusus terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perbankan," lanjutnya.

Tak hanya itu, dalam dupliknya, terkait adanya pernyataan JPU dalam replik sebelumnya yang menyebutkan bahwa kompetensi absolut yang dimiliki oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di bank indonesia tidak ada kaitannya perkara terdakwa, padahal JPU telah mendakwakan tertadakwa pasal 49 ayat (1) undang- undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan jo pasal 64 ayat (1) KUHpidana.

Di duplik, menurutnya itu adalah suatu pernyataan yang sangat fatal, dan meminta kembali agar JPU mempelajari pledoi PH terdakwa, karena fakta-fakta yuridis di persidangan telah membuktikan bahwa JPU lebih memilih untuk menjadikan bukti setoran yang tidak divalidasi oleh bank sebagai barang bukti di persidangan, sehingga akhirya terungkap bahwa JPU sama sekali tidak memahami perbedaan antara bukti setoran yang divalidasi oleh bank dengan yang tidak divalidasi oleh bank.

Sambungnya, yang paling parahnya lagi, tanpa menjelaskan dasar hukumnya, JPU telah juga telah menjadikan photo copy laporan pemeriksaan khusus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap PT BPR Agra Dhana tanggal 22 September 2018 yang dibuat oleh Afif Alfarisi dan Radhiyatul Fitriyeni yang bersifat sangat rahasia karena belum dikonfirmasi dan belum diklarifikasl kepada terdakwa, sehingga itu tidak diserahkan OJK untuk dijadikan sebagai barang bukti, karena hanya untuk kepentingan internal dan tidak untuk dipublikasikan, sebagai dasar untuk memenjarakan terdakwa.

Terkait ketentuan pasal 40, pasal 42 dan pasal 47 undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, sebutnya bahwa pihaknya juga sangat memahami jika JPU saat ini tengah  berusaha melepaskan diri dari sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dengan menyatakan bahwa ke- 2 buah buku tabungan atas nama terdakwa telah dilakukan penyitaan secara sah, serta telah dimintakan persetujuan penyitaan kepada Ketua PN dikeluarkan penetapan persetujuan penyitaan.

Dalam duplik Manuel juga mengingatkan JPU soal kedua buah buku tabungan atas nama terdakwa yang selama sidang, transaksi di buku tabungan dibahas dan diperdengarkan kepada seluruh pengunjung sidang tanpa adanya izin tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 42 undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.

Terkait penyitaan kedua buku tabungan terdakwa yang sebelumnya disita dari tangan Beny selaku Direktur Bank BPR Agra Dhana sebagaimana yang termuat dalam berita acara penyitaan yang dibuat serta ditandatangani oleh penyidik pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 pada butir (a) dan (b) dapat menyatakan penyitaanmya sah menurut hukum, dalam duplik juga dipertanyakan Manuel P Tampubolon.

"Kedua tabungan itu bukan disita dari terdakwa melainkan disita dari tangan Beny, lantas bagaimana mungkin JPU dapat menyatakan penyitaan tersebut sah menurut hukum?," tanya penasaram Manuel saat membacakan duplik.

Menjawab replik JPU tentang permitaan majelis hakim agar PH maupun terdakwa menghadirkan saksi ahli yang bisa meringankan terdakwa di sidang sebelumnya, baca Manuel di duplik, pendapat JPU sangat keliru.

"Sesungguhnya pendapat JPU tersebut adalah keliru, karena dari sejak awal proses penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan terdakwa dipersidangan, sudah pasti kami ingin menghadirkan saksi dan ahli yang meringankan terdakwa yaitu Afif alfarisi selaku pemimpin rapat OJK yang sebelumnya dilakukan pada hari jumat tanggal 26 Januari 2018, ditambah minimal 1orang peserta rapat dari pihak OJK yaitu Mohammad Rizky yang hadir serta ikut menandatangani risalah rapat OJK nomor : RR25/K0.0502/2018, akan tetapi terdakwa maupun penasehat hukum tidak ada mengajukan saksi ataupun ahli yang meringankan terdakwa," ucap Manuel.

"Perlu kami tegaskan dalam duplik ini, rapat tersebut bertujuan untuk mengklarifikasi serta mengkonfirmasi hasil laporan pemeriksaan khusus otoritas jasa keuangan terhadap PT BPR Agra Dhana tanggal 22 September 2018 yang dibuat oleh Afif Alfarisi dan Radhiyatul Fitriyeni yang bersifat sangat rahasia, karena belum dikonfirmasi dan belum diklarifikasi kepada terdakwa, dan hasil pertemuan tersebut telah dituangkan sebagaimana yang tertulis dalam risalah rapat OJK nomor : RR-ZS/K0.0502/2018 ditandatangani OJK Kepri, Iwan M.Ridwan, sehingga risalah rapat tersebut adalah alat bukti yang sah dan dapat dijadikan barang bukti dipersidangan, serta telah diserahkan sebagai barang bukti di persidangan," pungkasnya.

Untuk menguatkan pledoi terdakwa, di duplik Manuel P Tampubolon juga mengatakan bahwa risalah rapat OJK nomor :  RR-ZS/K0.0502/2018 yang'telah dibacakan oleh Afif Alfarisi dipersidangan sebelumnya, telah membuktikan bahwa surat tuntutan JPU sesuai surat dakwaan pertama, tidak terbukti.

Ia juga menegaskan kalau pihaknya sangat menyayangkan pernyataan JPU di dalam replik yang menyebutkan bahwa salah satu alasan JPU memenjarakan terdakwa adalah karena adanya itikad baik dari terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan.

Sebelum mengakhiri duplik, Manuel selain mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ia juga mengatakan, bahwa segala sesuatu itu akan indah pada waktunya.

Mengakhiri duplik, kepada majelis hakim, PH terdakwa, Manuel P Tampubolon meminta agar menolak surat tuntutan JPU untuk seluruhnya dan mengabulkan surat pembelaan (pledoi) terdakwa untuk seluruhnya. Pintanya, apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, harapnya mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Setelah mendengarkan duplik dari PH terdakwa Erlina, hakim Mangapul Manalu lalu menunda sidang hingga hari Selasa tanggal 27 November 2018 mendatang dengan agenda putusan.

Kembali ke terdakwa Erlina, pada sidang sebelumnya saat pemeriksaan terdakwa, Erlina mengatakan kalau dirinya tidak pernah melakukan penggelapan seperti apa yang dituduhkan oleh pelapor yang Bambang Herianto yang kini tidak tahu di mana keberadaannya.

Keyakinannya itu disampaikannya kepada majelis hakim waktu itu dengan meneteskan air mata. Dengan tegas Erlina mengatakan, bahwa selama dirinya bekerja di BPR Agra Dhana tersebut dilakukannya sesuai Standart Oprasional Prosedur (SOP).
 
Parahnya lagi, kendati yang dituduhkan terhadapnya tentang pidana penggelapan dalam jabatan, namun di dalam tuntutan JPU, terdakwa dituntut pidana perbankan.

Yang dituduhkan sebelumnya sesuai dilaporan polisi, terdakwa dijerat pasal pidana penggelapan dalam jabatan dengan kerugian bunga uang di BPR Agra Dhana Rp 4juta, namun didakwaan JPU kerugiannya berubah menjadi Rp 117 juta, begitu juga dengan pasalnya, juga berubah menjadi pasal pidana perbankan.

Tak hanya itu, selain jumlah kerugian dan pasal yang dijeratkan berubah, masa detail penahanan terdakwa di data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Batam, juga kerap berubah-ubah. Dan yang lebih parahnya lagi, register nomor perkara terdakwa saat pengajuan perpanjangan penahanan terdakwa yang dilakukan oleh hakim Mangapul Manalu  ke PT Pekanbaru, berubah dari Pid.B menjadi Pid.Sus, kata hakim Mangapul, itu salah ketik.

Bukan hanya itu, panitera muda perdata PT Pekanbaru juga menarik beberapa surat penetapan perpanjangan penahanan terdakwa Erlina dari peredaran karenaadanya salah ketik.

Dan yang paling sedihnya lagi, terdakwa yang seharusnya sudah bebas demi hukum dan bhakan sudah sempat keluar dari Lapas, ditahan kembali oleh Ketua PN Batam, Dr. Syahlan, SH.,MH dan malah dijadikan tahanan baru oleh Mulyani, Kalapas Rutan Baloi, Batam.(Ag)