Monday, 19 November 2018

Ditpolair Polda Kepri Ungkap Kasus Tindak Pidana Perlindungan Pekerja Migran


Dirpolair Polda Kepri, Kombes Pol Benyamin Sapta T. Sik., M.si gelar Konferensi Pers ungkap kasus tindak pidana perlindungan pekerja migran, di Pendopo Polda Kepri, Senin (19/11).

Dinamika Kepri, Batam - Direktur Kepolisian Perairan dan Udara (Dirpolair) Polda Kepri melakukan Konferensi Pers ungkap kasus tindak pidana perlindungan pekerja Migran indonesia, di Pendopo Polda Kepri, Senin (19/11).

Didampingi Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Drs. S. Erlangga, dihadiri KA KSDA, Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kepri Kombes Pol Benyamin Sapta T. Sik., M.si, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 23.00 Wib, Personel Kapal Patroli Polisi Baladewa 8002 Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri telah berhasil menggagalkan pengiriman pekerja migran indonesia secara ilegal dan mengamankan 1 unit Speed Boat yang di Nakhodai oleh Inisial Y dan 1 orang Anak Buah Kapal (ABK) berinisial OA di Teluk Mata Ikan, Perairan Nongsa, Batam.

Katanya, setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa speed boat tersebut digunakan untuk membawa 24 orang pekerja migran indonesia yang akan di berangkatkan ke Negara Malaysia.

Pekerja migran indonesia itu akan diberangkatkan ke Jiran tanpa dokumen apapun atau tanpa melalui Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).

Selanjutnya terhadap 1 unit speed boat beserta nakhoda dan 1 orang ABK berikut 24 orang warga Negara Indonesia Pekerja Migran Indonesia illegal itu terdiri dari 22  orang laki-laki dan 2 orang perempuan, kemudian dibawa kepelabuhan Batu Ampar Batam dengan menggunakan Kapal Patroli Polisi Baladewa 8002 Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri.

Selanjutnya pada hari kamis tanggal 15 November 2018 tersangka dan barang bukti diserahkan kepada penyidik subditgakkum ditpolairud polda kepri di Sekupang – Batam guna proses penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 81 jo pasal 69 undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran indonesia dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 15 Milyar. (Ril)