Wednesday, 14 November 2018

Di Nota Pembelaan Erlina, Selain Jaksa Penuntut Terancam Pidana, PH Minta Terdakwa Dibebaskan Demi Hukum


Sidang Pledoi terdakwa Erlina di PN Batam, Selasa (13/11).
Dinamika Kepri, Batam - Mantan Direktur BPR Agra Dhana, terdakwa Erlina perkara dugaan penggelapan jabatan kerugian bunga uang Rp 4 juta namun didakwaan Rp 117 juta, kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Batam dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) dari penasehat hukum terdakwa, Selasa (13/11/2018).

Sidang yang diketuai hakim Mangapul Manalu didampingi hakim Jasael dan hakim Roza dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rosmarlina Sembiring ini, Penasehat Hukum terdakwa Erlina, Manuel P Tampubolon menilai bahwa pasal yang dijeratkan (dakwaan pertama=red) JPU terhadap terdakwa dengan pasal 49 ayat (1) undang-undang (UU) nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dianggap tidak sesuai dengan fakta-fakta yuridis di persidangan.

Sebelumnya, pasal yang diterapkan penyidik kepolisian terhadap terdakwa adalah pasal tindak pidana penggelapan dalam jabatan, bukan tindak pidana perbankan.

PH terdakwa menilai pasal perbankan yang diterapkan selama persidangan tidak ada yang sesuai. Tidak ada fakta persidangan yang mendukung maupun alat bukti untuk menguatkan jeratan pasal tindak pidana perbankan terhadap terdakwa.

Disebutnya, dalam melakukan dakwaan dan tuntutan terhadap terdakwa, jaksa penuntut hanya berimajinasi.

Selain itu, disebutnya jaksa penuntut menyusun surat dakwaan secara alternatif, hanya berdasarkan dakwaan pertama dengan mengabaikan dakwaan kedua pasal 374 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) ke 1 dan dakwaan ketiga pasal 372 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHPidana tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Katanya, kendati jaksa penuntut sudah mengetahui bahwa alat bukti hasil audit keuangan yang dibuat oleh Beny dan Bambang Herianto tidak ada, begitu juga hasil audit internal, hasil audit yang dibuat oleh kantor akuntan publik dan hasil matriks juga tidak ada, namun jaksa penuntut masih bersesikukuh menerapkan pasal tindak pidana perbankan terhadap terdakwa yang akhirnya jaksa menuntut terdakwa Erlina dengan tuntutan 7 tahun penjara, denda Rp 10 miliar subsidier 6 bulan kurungan penjara.

Dalam nota pembelaan itu, PH terdakwa juga mengingatkan jaksa, bahwa dengan telah menuntut terdakwa dengan pasal perbankan, berarti secara otomatis jaksa penuntut juga telah melanggar ketentuan pasal 40, pasal 42 dan pasal 47 UU RI nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan terancam pidana sekurang-kurangnya 2 tahun penjara dan paling lama 4 tahun penjara denda Rp 10 miliar paling banyak Rp 200 miliar, dimana selama persidangan dilakukan, tampa ada izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia (BI), jaksa penuntut telah membentangkan isi transaksi yang tercatat di buku rekening Bank Panin milik terdakwa Erlina di muka persidangan, di sidang terbuka untuk umum.

Selain itu, terkait pasal penggelapan dalam jabatan yang dijeratkan terhadap terdakwa sebagaimana dipersangkakan oleh pelapor Bambang Herianto Direksi BPR Agra Dhana ke Polresta Barelang pada tanggal 9 April 2016 lalu, juga sangat tidak mendasar dimana nilai kerugian BPR Agra Dhana yang dilaporkan ke polisi kerugian bunga sebesar Rp 4 juta, itu tidak diketahui terdakwa dari mana asal usulnya kerugian, atau dicatatkan sebagai apa, karena sampai sidang digelar hingga ke pembuktian, pihak BPR Agra Dhana tidak dapat menunjukan bukti jurnalnya dipersidangan.

Parahnya lagi, laporan itu dilakukan Bambang Herianto di mana setelah terdakwa tidak mampu menyanggupi permintaan pelapor yang meminta untuk menyetorkan Rp 1,2  miliar.

"Dalam perkara ini, posisi terdakwa adalah diposisi selaku pihak korban pemerasan dari pihak BPR Agra Dhana. Terdakwa dilaporkan karena tidak menyanggupi permintaan pelapor yang meminta Rp 1,2 miliar," baca Manuel.

Tak hanya itu, Bambang Herianto sebagai pelapor yang telah memenjarakan Erlina, juga tidak pernah hadir bersaksi di persidangan.

Walau hakim sebelumnya sudah memerintahkan jaksa untuk melakukan penjemputan paksa pelapor, namun jaksa penuntut tidak mampu menghadirkannya.

"Adalah sangat berdosanya kita apabila memenjarakan orang yang tidak bersalah, karena seIain  bertanggung jawab terhadap hukum itu sendiri, Kita juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini jelas tergambar dari Asas Hukum Pidana itu sendiri yang menyatakan, adalah Iebih baik membebaskan seribu orang penjahat dari pada memenjarakan satu orang yang tidak bersalah," baca PH terdakwa.

Lanjutnya, sesuai dengan pasal 188 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan, penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif Iagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Berdasarkan pasal 188 ayat (3) tersebut PH terdakwa Manuel P Tampubolon berharap agar majelis hakim perkara ini diberi hikmat serta petunjuk dari Tuhan Yang maha Esa untuk dapat melihat kebenaran yang sesungguhnya dari hati nurani yang paling dalam terhadap seluruh penderitaan yang telah dialami oleh terdakwa selaku korban tindak pidana pemerasan.

Mengakhiri pledoinya, adapun inti dari nota pembelaan tersebut ialah meminta majelis hakim agar membebaskan terdakwa demi hukum.

Dibacakan PH terdakwa, majelis hakim dapat menerima atau mengabulkan pledoi terdakwa, menolak surat tuntutan jaksa penuntut, menyatakan terdakwa tidak terbukti melanggar tindak pidana perbankan, menyatakan terdakwa bebas demi hukum, memerintahkan agar terdakwa dilepaskan dari tahanan, menyatakan barang bukti 2 buah buku tabungan Bank Panin atas nama terdakwa dikembalikan kepada terdakwa, memulihkan nama baik, harkat, martabat, serta kehormatan terdakwa dan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Setelah mendengarkan nota pembelaan terdakwa Erlina, hakim Mangapul lalu menunda sidang, dan menjadwal sidang berikutnya pada 15 November 2018 dengan agenda mendengarkan jawaban jaksa (replik) atas pembelaan dari penasehat hukum terdakwa. (Ag)