Wednesday, 24 October 2018

Soal Kerahasiaan Bank, Mohammad Rizky: Boleh Dibuka Diperadilan, Tapi ada Syaratnya


Mohammad Risky.
Dinamika Kepri, Batam - Sidang lanjutan terhadap terdakwa Erlina perkara dugaan penggelapan dalam jabatan kerugian bunga uang Rp 4 juta di BPR Agra Dhana, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Rabu (24/10/2018) siang.

Pada sidang agenda mendengarkan keterangan ahli ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Samsul Sitinjak dan Rosmarlina Sembiring menghadirkan ahli pidana penggelapan dalam jabatan, Mohammad Rizky S.com dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Propinsi Kepri.

Dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ahli, Mohammad Rizky dimuat sebagai ahli pidana penggelapan dalam jabatan, namun saat memberikan keterangannya dipersidangan, ia malah jadi ahli pidana perbankan.

Sementara perkara yang sedang disidangkan ini adalah perkara dugaan penggelapan dalam jabatan.

Parahnya lagi, ketika Penasehat Hukum (PH) Terdakwa, Manuel P Tampubolon mencecar pertanyaan soal tindak pidana perbankan, ahli malah gugup saat hendak menjawabnya.

Melihat ahli gugup dan bingung saat hendak menjawab pertanyaan dari PH terdakwa, hakim Mangapul Manalu yang memimpin sidang lalu mengigatkan ahli agar menjawab yang sepengetahuannya saja.

"Kalau ahli tahu, ya dijawab, kalau tidak tahu, jawab tidak tahu. Jangan dipaksakan menjawab kalau tidak tahu," himbau hakim Mangapul Manalu ke ahli.

Mengenai tentang kerahasiaan Bank, saksi menyatakan, untuk kepentingan peradilan bisa membuka kerahasian   Bank di depan umum.

"Bisa dibuka, namun harus ada syaratnya," jawab Mohammad Rizky.

Penasaran dengan jawaban ahli sebut harus ada syaratnya, PH terdakwa tanya kembali apa itu syaratnya.

"Okey, jawab ahli tadi boleh dibuka di depan umum, namun harus ada syaratnya, apa itu syaratnya, apakah harus ada izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia (BI) sesuai pasal 42 nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan?," tanya PH terdakwa ke ahli.

" Ya, harus ada izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia," jawab ahli singkat.

Mendengar keterangan ahli yang menyatakan harus ada izin tertulis dari pimpinan BI untuk membuka kerahasiaan  Bank di depan umum, JPU tampak  tertunduk, karena selama ini di persidangan, jurnal transaksi harian seluruh nasabah BPR Agra Dhana yang tidak ada hubungan dengan perkara ini dibentangkan dipersidangan.

Selain itu, tampa izin dari BI, rekening tabungan milik terdakwa yang ada di Bank Panin juga dibeberkan di depan dipersidangan.

Ketika PH terdakwa menanyakan apakah penahanan Erlina tampa adanya barang bukti dapat dibenarkan, ahli tidak mampu menjawabnya.

Kata PH, barang bukti audit keuangan sesuai dakwaan jaksa, audit internal, audit keuangan kantor akuntan publik/OJK, traching-traching bentuk matriks dan izin tertulis dari pimpinan BI tidak ada, namun terdakwa dijebloskan ke sel tahanan.

"Semua barang bukti itu tidak ada, apakah penahanan terdakwa dapat dibenarkan?," tanya PH ke ahli.

Pertanyaan itu kembali diulang PH terdakwa, namun lagi-lagi ahli tidak bisa menjawabnya.

Setelah usai mendengarkan keterangan ahli, hakim Mangapul Manalu lalu menjadwalkan sidang ke pekan depan dengan agenda pemeriksaan terdakwa.

Sebelum mengetuk palu dan mengetahui perkara terdakwa Erlina selama ini yang disidangkannya adalah perkara penggelapan dalam jabatan, hakim Mangapul Manalu mengatakan, sidang perkara perbankan itu dilakukan, karena ada di dalam dakwaan JPU.

"Ini bukan maunya kami, sidang perbankan ini dilakukan karena ada di dalam dakwaan. Jadi biar terbuka, jangan seolah-olah majelis hakim yang disalahkan," tutup Mangapul Manalu sembari mengetuk palu menutup sidang. (Ag)