Thursday, 25 October 2018

Selain Salah Ketik, Hakim Mangapul Akui Kelebihan Masa Penahanan Terdakwa Erlina


Suasana sidang terdakwa Erlina di PN Batam.
Dinamika Kepri, Batam - Terkait masa penahanan terdakwa Erlina yang sudah mencapai hingga 91 hari, lebih 1 hari melampaui ketentuan pasal 26 ayat (1) dan (2) KUHAP tentang kewenangan masa penahanan terdakwa dari pengadilan negeri, diakui oleh ketua majelis hakim sidang perkara Erlina, Mangapul Manalu, Rabu (24/10/2018).

Pengakuan itu diungkapkan hakim Mangapul setelah dipertanyakan oleh Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Manuel P Tampubolon di awal persidangan dan melalukan perhitungan kelender dengan hakim Jasael.

Baca juga: Soal Perubahan Register Perkara Terdakwa Erlina dari Pid.B ke Pid.Sus, Waka PN Batam: Saya Belum Baca Berkasnya

Namun, majelis hakim saat itu tak langsung mengakui telah melanggar pasal 26 KUHAP.

Majelis meminta PH terdakwa, agar kesalahan itu dituangkan dalam nota pembelaan.

"Nanti dituangkan saja dalam pledoi. Harusnya dikroscek pada saat itu, kenapa baru sekarang?," kata Mangapul.

Kesannya Mangapul tak mau disalahkan atas kelebihan masa penahanan terdakwa itu.

"Jadi gitu pak, administrasikan Panitera Pengganti (PP) yang buat. Jadi kami tak hitung-hitung lagi. Nanti dituangkan saja dalam pledoi bahwa ada kesalahan mengenai penahanan terdakwa," lanjut Mangapul mengusulkan ke PH terdakwa.

Baca jugaHakim PN Batam Tahan Terdakwa Erlina Hingga 91 Hari, PH: Dari Awal Semua Sudah Salah

Mangapul minta agar soal kelebihan masa penahanan terdakwa itu dituangkan dalam nota pembelaan.

Menjawab itu, PH terdakwa mengatakan tidak ada KUHAP yang mengatur seperti itu.

"Tapi yang mulia, kan tidak ada KUHAP yang mengatur seperti itu. Masalah ini bukan soal akan atau menuangkannya di nota pembelaan, ini soal hak azasi manusianya terdakwa, karena waktu satu detik pun sangat berharga," kata Manuel.

Mendengar ucapan Manuel P Tampubolon seperti itu, hakim Jasael seperti membela Hakim Mangapul mengatakan, bahwa setiap manusia pasti memiliki kesalahan.

"Kita ini manusia pastinya tak luput dari kesalahan. Jangan didebatkan lagi, hakim, jaksa dan penasehat hukum, itu mitra. Kita harus saling mengoreksi," ucap Jasael.

Selain berdebat mengenai masa penahanan yang melampaui aturan KUHAP, PH terdakwa Erlina juga mempertanyakan mengenai perubahan klasifikasi perkara dari PID B menjadi PID Sus dalam surat PN Batam ke Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru.

Baca juga: Soal Kerahasiaan Bank, Mohammad Rizky: Boleh Dibuka Diperadilan, Tapi ada Syaratnya

Jawab Mangapul sama seperti bantahan di media sebelumnya, kalau itu salah ketik.

" Ya, itu salah ketik, karena perkara ini perkara Pid.B," kata Mangapul lagi.

Surat permohonan perpanjangan penahanan terdakwa Erlina dari PN Batam ke PT Pekanbaru, register perkaranya berubah dari Pid.B menjadi Pid. Sus, katanya itu salah ketik.

Begitu juga dengan surat perpanjangan penahanan Erlina dari PT Pekanbaru ke PN Batam, salah jenis kelamin, seharusnya perempuan tapi dibuat laki-laki. Dan parahnya lagi, terdakwa bukan bangsa indonesia tapi dibuat berkembangsaan perempuan.

Soal itu, kata Mangapul lagi itu juga salah ketik. Lantas muncul pertanyaan, mana yang tidak salah ketik?

Terkesan, agar bisa tetap menahan terdakwa Erlina di dalam sel tahanan, PN Batam dan PT Pekanbaru diduga sengaja melakukan salah ketik berjemaah.

Terdakwa Erlina didakwa dalam perkara dugaan dalam penggelaan jabatan di BPR Agra Dhana. Terdakwa sebelumnya dilaporkan ke polisi dengan kerugian BPR bunga uang Rp 4 juta, namun didakwaan berubah menjadi Rp 117 juta.

Sebelumnya, sebelum Erlina dilaporkan ke polisi, oleh pihak BPR Agra Dhana, Erlina dituduh menggunakan uang BPR Agra Dhana Rp 420 juta untuk pribadinya.

Kendati uang itu sudah diganti terdakwa sampai Rp 929 juta hingga lebih sampai Rp 529 juta dari yang dituduhkan, pihak BPR Agra Dhana tetap melaporkannya ke polisi.(Ag)