Tuesday, 16 October 2018

Makin Mumet, Surat Permohonan Penahanan Terdakwa Erlina Diduga Dimanipulasi


Surat permohonan dan data SIPP PN Batam.
Dinamika Kepri, Batam - Masa penahanan terdakwa Erlina di Rutan Baloi, Batam terhitung sejak kemarin, Senin 15 Oktober 2018 sudah berakhir. Harusnya terdakwa hari ini, Selasa (16/10/2018) sudah bebas demi hukum, karena terdakwa telah menjalani penahanan selama 90 hari, demikian menurut pasal 26 KUHAP tentang masa penahanan dari majelis hakim  pengadilan negeri.

Namun ada dugaan, agar tetap bisa menahan terdakwa Erlina, perpanjangan  permohonan penahanan terdakwa Erlina diduga telah dimanipulasi oleh oknum hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam dengan merubah register perkara dari Pid.B ke Pid.Sus dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan penahanan dari Pengadilan Tinggi Pekan Baru.

Pada lembar surat permohonan penahanan terdakwa Nomor: W4-U8/5017/ HN.01.01/X/2018 yang ditandatangani hakim Mangapul Manalu ke Pengadilan Tinggi (PT) Negeri Pekan Baru, dicantumkan bahwa perihal permohonan perpanjangan penahanan II dicantumkan dengan register perkara No. 612/Pid.Sus/2018/PN.Btm atas nama terdakwa Erlina.

Baca jugaPerkara Erlina Terkesan Makin Aneh, Pengunjung Sidang: Kita tanyakan saja kepada rumput yang bergoyang

Aneh bin ajaib, permohonan penahanan ke PT Pekan Baru, register perkaranya dirubah dengan mencantumkan No. 612/Pid.Sus/2018/PN.Btm, sementara perkara sidang yang dijalani oleh terdakwa Erlina adalah No. 612/Pid.B/2018/PN.Btm.

Mengenai dugaan keanehan itu, Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Manuel P Tampubolon mengatakan, register perkara itu diduga telah dimanipulasi.

Surat permohonan pengajuan penahanan terdakwa Erlina.
"Surat permohonan pengajuan perpanjangan penahanan dari PN Batam ke PT diduga dimanipulasi pada klasifikasi perkara. Yang diregister di PN Batam, pidana biasa, tetapi pada pengajuan permohonan penahan dibuat jadi pidana khusus. Ini namanya pemalsuan surat negara," tegas Manuel, usai menerima surat pengajuan permohonan perpanjangan penahanan terdakwa dari PP PN Batam, kepada media.

Masih kata Manuel, kejanggalan lain yang dia temukan terkait perpanjangan penahanan ini ialah langsung dilakukannya jadwal penahan selama 60 hari sebagaimana yang telah tercantum di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Batam.

Baca jugaMengerikan! Diduga Takut Bersaksi di Sidang, Bambang Herianto Pelapor Erlina Pilih Menghilang

Kata dia, sesuai dengan pasal 29 ayat (4) KUHAP, perpanjangan dapat dilakukan Ketua Pengadilan Tinggi secara bertahap.

"Artinya perpanjangan pertama dari PT selama 30 hari dan kemudian 30 hari. Bukan langsung 60 hari seperti yang diunggah  di SIPP PN Batam," ujarnya.

Mengenai apa upaya hukum yang akan dilakukannya soal dugaan pemalsuan register perkara itu, kata Manuel  menyampaikan, katanya dia dirinya akan menempuh jalur hukum sesuai amanat pasal 29 ayat (7) KUHAP karena di dalam ayat (7) diberikan ruang untuk megajukan keberatan kepada Mahkamah Agung (MA).

"Sesuai amanat pasal 29 ayat (7) KUHAP itu, secepatnya, saya akan kirimkan surat keberatan ke MA," tutupnya.

Pantuan media ini, alur jalannya perkara ini seiring waktu, tampak semakin mumet saja.(Ag)