Sunday, 30 September 2018

Hutan Jadi Kavling, Herwin Saputra: Kami sudah surati BP Batam tapi tak ada tanggapan


LSM Persia saat melakukan survei lokasi.
Dinamika Kepri, Batam - Lahan hutan diduga untuk fungsi sebagai resapan air Dam Duriangkang kurang lebih seluas 6 Hektar tepatnya di belakang SMA 21 Kabil, Batam, kini telah digunduli oleh PT Krea Cipta Nusa Jaya diubah fungsi dibuat kavling untuk pemukiman, Minggu (30/9).

Baca jugaBP Batam di Demo, Orator: Woi Keluar Kau Lukita! Kembalikan Kolam Kami, Berhentilah Berbohong ke Publik

Lahan seluas kurang lebih 6 Hektar tersebut kini sudah tampak di petak-petaki (kavling=red) dengan ukuran 6x10 meter.

Mengenai hal itu, Ketua LSM Persia Herwin Sahputra mengatakan dirinya sangat menyayangkannya, sebab kendati pihaknya sudah melaporkan aktifitas PT. Krea Cipta Nusa Jaya itu ke BP Batam, namun tidak ada tindakan sama sekali untuk menghentikannya.

Baca jugaPerka Nomor 27 Tahun 2017 BP Batam Diduga Tidak Singkron dengan Realita

"Sebelumnya kita sudah surati ketua BP Batam, tapi tidak ada responnya. Kuat dugaan ada oknum pejabat BP Batam yang bermain sehingga pihak perusahaan merasa hebat dan leluasa," ujar Herwin Saputra.

"Apakah menunggu ada dulu korban baru BP Batam meresponnya? Jika demikian, itu yang kita sayangkan," lanjutnya.

Dalam hal ini ada dugaan BP Batam bukan tidak meresponya tapi hanya saja mungkin pura-pura tuli, tidak melihat alias tutup mata soal kavling yang dibuat oleh PT. Krea Cipta Nusa Jaya itu.

Baca jugaSanzani Bungkam Soal Ratusan Petak Kavling di Tiban Koperasi

Bukan rahasia lagi memang kalau selama ini banyak oknum pejabat BP Batam yang bermain dengan kavling, sayangnya saja tidak ada tindakan untuk itu, sehingga oknum-oknum nakal itu terus bermain hingga saat ini.

Dan untuk menutupi keboborokannya, oknum pejabat BP Batam selalu membuat pencitraan agar masyarakat pikirnya senang, padahal tidak tahu jika masyarakat semakin mengutukinya sepanjang waktu sembari meteskan air mata dengan berharap kelak suatu saat BP Batam dibubarkan oleh pemerintah RI.(Ril)