Thursday, 13 September 2018

Hutan Duriangkang Dibabat akan Dibuat Kavling, Binsar Tambunan: BP Batam tidak Mengetahuinya


Pegawai BP Batam, KLH Provinsi Kepri, LSM Persia dan warga saat survei lokasi pembabatan hutan di DAM Duriangkang, Kamis (13/9).

Dinamika Kepri, Batam - Terkait permasalahan hutan resapan air di Dam Duriangkang Kabil yang kini telah dibabat dan dijadikan Kavling oleh PT. Krea Nusa Jaya. Maka untuk menenangkan suasana protes dari masyarakat, BP Batam akhirnya mengundang Lembaga Swadwa Masyarakat (LSM) Persia, untuk langsung melihat kelapangan meninjau titik lokasi.

Peninjauan ke lokasi juga ikut bersama dengan petugas Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Propinsi Kepri, Kamis (13/9/2018).

Sedangkan taksiran luas hutan yang sudah dibabat oleh PT. Krea Nusa Jaya itu, terlihat sudah mencapai 2 hektar.

Dalam pertemuan itu dilapangan, tim dari BP Batam yang diwakili oleh Bagian Air dan limbah, Binsar Tambunan mengatakan, bahwa pengerjaan kavling yang dilakukan oleh oknum yang membabat hutan lindung tersebut, sama sekali tidak diketahui oleh BP Batam.

"Kita dari Bagian Air dan Limbah BP Batam untuk wilayah Dam Duriangkang, sama sekali tidak mengetahui ada pembabatan hutan di sini. Kita juga tidak tahu PT apa yang mengerjakan lahan kavling ini. Dan untuk titik lahan hutan lindung persisnya dimana, kita juga tidak mengetahuinya," kata Binsar Tambunan.

Berbeda dengan ucapan Budi dari Sub Bagian Lahan KLH Propinsi Kepri, Budi mengatakan, bahwa lahan yang dikerjakan oleh PT Krea Cipta Nusa Jaya, tidak termasuk hutan lindung.

Surat undangan dari BP Batam ke LSM Persia.
"Tidak masuk hutan lindung. Itu titik kordinatnya sudah berubah dan pagar hutan lindung yang lama juga sudah dipindahkan sesuai dengan Permenhut tahun 2018 Nomor 272. Untuk lebih pastinya kita harus membawa alat ukur yang memadai,"ujar Budi.

Menanggapi pernyataan dari pihak BP Batam dan KLH Propinsi Kepri, Ketua LSM Persia Herwin Sahputra mengatakan, kalau ia sangat kecewa dengan pernyataan BP Batam yang tidak mengetahui dimana letak titik hutan lindung resapan air Dam Duriangkang.

"Kalau itu jawabanya, percuma saja kita datang ke lokasi ini. Kita mau datang diundang ingin tahu di mana titik hutan lindung resapan air Dam Duriangkang ini," kata Herwin Sahputra.

Aneh bin ajaib, BP Batam dan KLH Propinsi Kepri itu menagatakan tidak mengetahui apakah itu hutan lindung atau tidak. Menurut Herwin itu tidak masuk akal.

Survei lokasi pembabatan hutan.
"Gimana ceritanya, mereka saja tidak mengetahui di mana titiknya apa lagi masyarakat. Dan itu sangat tidak masuk akal sebab itu adalah bidang kerja mereka. Kata dari KLH sesuai Permenhut, lahan Kavling itu tidak masuk hutan lindung, kalau itu benar, kita mau minta data autentiknya, tapi pas kita minta tadi, dianya malah berkilah," tutup Herwin kesal.

Memang bukan rahasia lagi, untuk di Batam, bisnis kavling memang sangat mengiurkan dan menguntungkan.

Harga satu petak kavling ukuran 6x10 meter bisa dijual Rp 15 juta hingga Rp 20 juta.

Satu hektar lahan biasanya bisa didapatkan 110 hingga 120 petak kavling. Artinya 1 hektar minimal bisa menghasilkan uang Rp 1,5 Miliar.

Padatnya pendatang dan tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Batam, membuat bisnis kavling menjadi idola. Maka tidak heran banyak bisnis kavling terselubung di Kota Batam.

Kendati BP Batam sudah merubah Peraturan Kepala (Perka) No 10 tahun 2017 ke Perka No.27 tahun 2017 tentang penyelenggraan pengalokasian lahan, namun realisasinya tidak sesuai dengan yang terjadi pada realitanya.

Ada dugaan perubahan Perka itu dibuat untuk pembohongan publik.

Katanya dengan adanya Perka itu, tidak ada lagi pengalokasian lahan rumah tapak. Tapi buktinya, bisnis kavling di Batam tetap saja menjamur bak cendawan di musim hujan.

Salah satunya seperti di Tiban Koperasi Sekupang. Akibat pembabatan hutan yang leluasa untuk mencetak kavling, maka setiap musim hujan, warga Tiban Koperasi selalu mengalami kebanjiran.

Maka tidak heran jika ada demo ke BP Batam, masyarakat Batam selalu meminta ke pemerintah pusat agar BP Batam segera dibubarkan, namun sayang sampai saat ini belum juga dibubarkan.(Ag)