Tuesday, 4 September 2018

Hakim Tolak Permohonan Praperadilan Dorkas Lominori


Sidang putusan permohonan praperadilan Dorkas Lominori, di PN Batam, Selasa (4/9/2018).

Dinamika Kepri, Batam -  Sidang Praperadilan (Prapid) tentang sah tidaknya penahanan dan penangkapan Dorkas Lominori oleh unit III Polresta Barelang pada tanggal 9 Agustus 2018 lalu, ditolak hakim.

Demikian putusan itu dibacakan oleh hakim tunggal Renni Pitua Ambarita, SH di Pengadilan Negeri  (PN) Batam, Selasa (4/9) pagi.

Dengan ditolaknya permohonan itu, hakim memerintahkan pihak polisi agar terus melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka Dorkas Lominori.

Baca juga: Kombes Pol Toto Wibowo: Penjemputan Saudari Dorkas telah Sesuai SOP

Usai sidang, Kabidkum Kombes Pol Toto Wibowo kepada media mengatakan bahwa mulai dari penjemputan Dorkas Lominori hingga melakukan penetapan jadi tersangka yang dilakukan oleh unit III Polresta Barelang, telah sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP).

"Hakim telah menolak permohonan praperadilan tersebut, artinya apa yang dilakukan unit III terhadap saudari Dorkas dari mulai penjemputan hingga menjadikannya tersangka, telah sesuai SOP," kata Kombes Pol Toto Wibowo.

Selain itu, Penasehat Hukum (PH) Dorkas Lominori, DR. Zevrijin Boy Kanu usai sidang kepada media mengatakan, pihak akan tetap melakukan upaya melakukan pembelaan terhadap kleinnya.

"Kita akan tetap melakukan upaya. Nanti pembuktiannya akan dibuktikan di pokok materinya," ujar DR. Zevrijin Boy Kanu.

Baca juga: Diduga Menipu Uang Ratusan Juta, Dorkas Lami Nori Bacaleg Batam dari Partai Gerindra Masuk Bui

Sebelumnya pada tanggal 9 Agustus 2018 yang lalu, Dorkas Lomi Nori  ditangkap polisi dari Unit III Polresta Barelang di pertokoan Central Sukajadi, Batam Center.

Penangkapan Dorkas Lami Nori dilakukan polisi berdasarkan laporan Nomor TBL/121/XI/2014/SPKT-Kepri.

Penangkapan itu terkait dugaan penipuan dan penggelapan sejumlah ratusan juta rupiah yang dilakukan oleh tersangka Dorkas terhadap korban Dr.Hartono terkait lahan 1000 Meter dan Row jalan 70 Meter.

Dengan ditolaknya permohonan pemohon ini, maka selaku termohon pada sidang Prapid ini dimenangkan oleh Pemerintah RI Cq Polri Cq Polresta Barelang.

Tak hanya itu, dengan ditolaknya permohonan praperadilan Dorkas Lominori ini, maka dengan automatis termohon terbebas dari tuntutan ganti rugi oleh pemohon sebelumnya yang meminta ganti rugi sebesar Rp 1 miliar kepada termohon.

Tak hanya kepada termohon, PH Dorkas Lominori sebelumnya seperti dibacakan hakim, juga meminta agar media-media yang pernah memberitakannya terkait hal ini, dapat membersihkan atau memulihkan nama kleinnya di pemberitaan. Namun permintaan itu gugur setelah hakim menolak praperadilannya.(Ag)