Friday, 7 September 2018

Eksepsi Terdakwa Jacobus Silaban Ditolak Hakim, Sidang Lanjut ke Tahap Pembuktian


Suasana sidang terdakwa Jacobus Silaban, SH saat di PN Batam, Kamis (6/9).

Dinamika Kepri, Batam - Eksepsi (pembelaan) terhadap terdakwa Jacobus Silaban, SH yang dilakukan oleh 4 Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Rio Fernando Napitupulu, Hasoloan Siburian, Efendi Ujung dan Thamrim Pasaribu, dalam sidang agenda putusan sela, ditolak majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam, Kamis (6/9) siang.

Dari penolakan eksepsi tersebut, hakim Reni Pitua Ambarita yang membacakan putusan, memerintahkan JPU Arie Prasetyo  jaksa pengganti Samsul Sitinjak, agar sidang terhadap terdakwa Jacobus Silaban dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Setelah usai putusan sela, majelis hakim lalu menunda sidang ke jadwal sidang berikutnya pada hari Kamis 13 September 2018 mendatang dalam agenda sidang pembuktian.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Samsul Sitinjak, SH pada sidang sebelumnya terhadap terdakwa Jacobus Silaban, SH, JPU menjeratnya dengan ancaman pidana pasal 45 ayat (3) undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE) dengan hukuman di bawah 4 tahun kurungan penjara.

Mengenai ditolaknya eksepsi tersebut, ketika awak media ini menanyakan seperti apa tanggapan soal hasil dari putusan sela itu kepada salah satu PH terdakwa, dijawab bahwa hasil putusan sela itu sangat mengecewakan pihaknya.

PH terdakwa, Rio Fernando Napitupulu, SH
"Pastinya kami sangat keberatan dengan hasil putusan tersebut. Dan terhadap terdakwa, kami tidak akan tinggal diam, kami dari Peradi Versi Juniver Girsang, akan tetap selalu mendampinginya di sidang selanjutnya untuk membuktikan fakta yang sebenarnya," ujar Rio Fernando Napitupulu, SH kepada awak media ini.

Ketika ditanya kembali, apakah benar pemilik nomor HP dan pelapor itu orang nomor dua di Polda Kepri, jawab Rio belum tahu pasti.

"Soal itu, kami tidak tahu pasti. Tapi kami sudah melakukan pengecekan nomor ponsel itu ke Telkomsel, dan memang bukan itu nama pemilik nomor ponsel itu. Menurut saya soal siapa pemilik nomor itu, tak perlu dibahas lagi karena eksepsi terdakwa sudah ditolak, baiknya kita lihat saja siapa pemilik nomor itu pada sidang berikutnya," katanya.

"Ini delik aduan, tapi pelapornya tidak ada. Siapa korbannya dan siapa yang dirugikan, kita juga tidak tahu siapa orangnya," lanjutnya.

Ketika ditanya kembali, apakah dengan bergulir kasus ini hingga ke meja hijau merasakan ada indikasi muatan politik di dalamnya, jawab Rio bahwa dugaan itu ada.

"Dugaan itu jelas ada, karena satu hari itu nama terdakwa keluar di daftar Bacaleg, malamnya terdakwa langsung di telepon bahwa berkasnya sudah P21. Ya 7 bulan baru P21," tutupnya.

Ternyata, semua ini terjadi berawal dari grup Whatsapp (WA) FPK. Padahal terdakwa sendiri adalah admin di group tersebut, begitu pengakuan terdakwa kepada awak media ini, usai sidang putusan sela.

Menurut data di SIPP PN Batam, Kejadiannya terjadi pada tanggal 17 Januari 2018 sekitar jam 22.48 WIB. Dimana saat itu di group WA FPK ramai komentar membahas topik soal narkoba. Namun di tengah ramainya komentar pada topik itu, tiba-tiba ada anggota group WA FPK yang keluar. 

Melihat ada yang keluar dari group, terdakwa lalu menuliskan komentar dengan kata-kata “Yang keluar ini nampaknya BD sabu sabu ya” tulisnya disertai dengan dua emotion.

Setelah komentar itu terposting dan menjadi bahan treding topik, Jacobus yang juga seorang Advokad itu, akhirnya dipanggil polisi untuk dimintai keterangan, apa maksud dan tujuan dari komentarnya itu, karena nomor yang keluar pada saat itu adalah merupakan nomor pejabat institusi kepolisian, nomor ponsel milik Wakapolda Kepri, Brigjen Drs. Yan Fitri Halimansyah, MH.

Lalu setelah 7 bulan berlalu sejak itu, pada tanggal 9 Agustus 2018, Berkas Jacobus dinyatakan telah P21 dan siap disidangkan.(Ag)