Tuesday, 11 September 2018

DPRD Batam Minta Walikota Batam Setujui Ranperda PKL


Walikota Batam H.Muhammad Rudi, Wakil Ketua DPRD Batam Zainal Abidin, Iman Sutiawan dan Helmi Helminton saat menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya pada sidang paripurna ke-I DPRD Batam masa sidang I tahun 2018, Senin (10/9).

Dinamika Kepri, Batam - ​Pada sidang paripurna ke-I DPRD Batam masa sidang I tahun 2018, DPRD Batam meminta agar Walikota Batam H. Munhammad Rudi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Batam, Senin (10/9).

Permintaan itu dibacakan oleh Jurado Siburian dalam laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemda Perda) atas Ranperda PKL.

Disebutkan, bahwa secara prinsipnya, Walikota Batam harusnya dapat menerima, menyetujui Ranperda penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, sepanjang itu sesuai dengan hak dan kewenangan Pemerintah Walikota Batam.

Namun sebagaimana dipahami bersama, bahwa di Kota Batam, lahan dan pengalokasianya ialah merupakan hak dan kewenangan BP Batam.

"Ranperda PKL merupakan Ranperda inisiatif DPRD Batam, sebab aktivitas kegiatan PKL di Kota Batam, seperti di atas Row jalan dan Trotoar menyebabkan tidak menyisakan ruang bagi pengguna jalan, sehingga hal itu membuat estetika kota dan ketertiban jalan jadi terganggu dan menjadi perhatian publik, akan tetapi disisi lain, PKL juga solusi karena dapat menyediakan harga yang murah bagi pembeli, dan mereka para PKL juga punya usaha, bisa berjuang bagi kelanjutan hidupnya," Lanjut Jurado membacakan.

Senada dengan Wakil Ketua DPRD Batam Zainal Abidin yang memimpin sidang parpurna, dihadapan Walikota juga menyampaikan hal yang sama, bahwa pemberdayaan PKL perlu dilakukan.

Kata Zainal, sesuai amanah Peraturan Permendagri No. 41 tahun 2012 menjelaskan, bahwa Walikota harus menetapkan Lokasi atau kawasan PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, kesehatan, keamanan, estetika kota, Ekonomi dan sesuai dengan tata ruang wilayah.

Selain itu, Walikota diwajibkan untuk memberikan fasilitas dan pemberdayaan PKL sesuai dengan kemampuan berusaha.

"Sesuai dengan hasil Kajian Bapem Perda DPRD Batam, Walikota Batam terkait Ranperda PKL Batam ini dapat menyetujui, hanya saja terkait penempatan lokasi adalah sepenuhnya kewenangan BP Batam, maka dalam hal ini DPRD Batam meminta Walikota Batam memberikan pernyataan setuju akan Ranperda PKL tersebut secara tertulis yang nantinya akan ditindaklanjuti DPRD Batam kepada BP Batam," kata Zainal Abidin.

"Dalam hal ini, Bapem Perda Kota Batam menyepakati untuk melakukan pengkajian ulang dan mengumpulkan data pendukung lainnya selama 60 hari kedepan, dan hasilnya akan dilaporkan pada rapat paripurna berikutnya untuk dilakukan pengambilan keputusan," tutupnya.(Ag)