Tuesday, 7 August 2018

Rekomendasi Kepala Lapas yang Mewajibkan Pembesuk Bawa Surat Izin dari Penahan Ditanggapi Tegas Ketua PN Batam


Hakim Redite Ika, Hakim Syahlan dan Hakim Taufik Nenggolan saat sidang pledoi terdakwa Cai Fung, Selasa (7/8).

Dinamika Kepri, Batam - Menanggapi beredarnya surat pengumuman Kementerian Hukum dan Ham Asasi Manusia Kantor Wilayah Kepulauan Riau Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam tentang pembesuk tahanan wajib membawa surat izin besuk dari penahan, ditentang keras oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Batam, Dr, Syahlan, SH.,MH.

"Dari mana pula ada ide seperti itu, buat nambah kerjaan saja! Tahanan begitu banyak, tak mungkin kerja kami cuma menandatangani surat izin besuk saja, lagian membesuk tahanan itu hak semua orang. Kenapa harus dibatas-batasin. Kalau ada pembesuk, kan cukup minta data identasnya (KTP), lalu tanya apa keperluannya. Bukan malah dipersulit seperti itu. Kalau tak mampu bekerja, nyerah saja, lempar handuk putih karena masih banyak orang yang mau pekerjaan itu," kata Hakim Syahlan, saat memimpin sidang terdakwa Cai Fung, Selasa (7/8).

Kemarin pada tanggal 6 Agustus 2018, Kepala Lapas Perempuan Kelas II B Batam, Mulani, SH mengeluarkan surat Pengumuman Nomor.W32.PAS.II.UM.01.01-809.

Surat pengumuman itu merekomendasikan agar setiap pembesuk ke Lapas Perempuan Kelas II B wajib membawa surat dari pihak penahan, baik dari Kejaksaan maupun dari Pengadilan.

" Lapas itu milik negara bukan milik lembaga. Tidak ada dasarnya membuat seperti itu," kata Syahlan di sidang ketika kebijakan kepala Lapas itu dipertanyakan oleh penasehat hukum terdakwa Cai Fung.

"Itu tidak perlu, karena tahanan masih di bawah titipan hakim. Tidak perlu mendapat izin dari instansi manapun karena sampai saat ini, pengadilan Negeri Batam juga belum mendapat tembusan, dan masih berpegang kepada KUHP," tegas Syahlan usai sidang kepada awak media.(Ag)