Monday, 23 July 2018

Soal Hutang Sekwan DPRD Batam Rp 739 Juta di Tahun 2017, Taufik: Kami Sudah Memfasilitasinya


Kantor DPRD Kota Batam.

Dinamika Kepri, Batam - Mengenai adannya hutang Sekretariat DPRD Kota Batam sebesar Rp 739,3 juta kepada beberapa travel di Batam pada tahun 2016 yang seharusnya dibayarkan pada tahun 2017,  Kabag humas DPRD Kota Batam, Taufik mengatakan, sudah memfasilitasinya dengan beberapa para pejabat di Kota Batam.

"Soal itu, kita sudah memfalisitasinya kepada para pejabat yang mengetahuinya, tujuan bagaimana yakni supaya ada solusinya, dan sudah ada beberapa kali pertemuan, karena tak mungkin hutang itu dimasukan keanggaran selanjutnya. Hutang itu adalah temuan BPK. Sedangkan pihak ke tiga yang itu maksudnya adalah pihak Travel," ujar Taufik, Senin (23/7).

Seperti disampaikan oleh Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad pada Rapat Paripurna agenda Tanggapan dan jawaban Walikota Batam terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2017  pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 yang lalu, telah memerintahkan Sekretaris DPRD Kota Batam untuk membayarnya.

Taufik juga mengatakan, ia tidak mengetahui persis soal itu, karena pada waktu itu (2016=red), ia belum menjabat sebagai Kabag humas.

"Kejadian itu terjadi di tahun 2016 sebelum saya menjabat Kabag humas dan Sekwannya juga belum bapak Asril," kata dia saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Sebelum mengakhiri ia juga menambahkan, soal hutang itu pihaknya akan terus berupaya memfasilitasinya dengan para pejabat, agar segera dicarikan solusinya, bagaimana supaya hutang kepada pihak ke tiga itu bisa secepatnya dibayarkan.

Ada dugaan di masa kepemimpinan Marzuki sebagai Sekwan DPRD Batam dahulu, para stafnya yang ada di bagian keuangan, diduga bermain anggaran melalui pembelian tiket perjalanan Kunker para anggota Dewan saat keluar daerah. (Ag)