Sunday, 8 July 2018

Soal BPR Agra Dhana, Ketua Perbarindo: Jika Dilaporkan Kami akan Mencarikan Solusinya


Ketua Perbarindo Wilayah Kepri, Riswandhi Ismail. 

Dinamika Kepri, Batam - Ketika diminta menanggapi tentang permasalahan yang terjadi di BPR Agra Dhana, Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Wilayah Kepri Riswandhi Ismail mengatakan, tidak akan mencampuri urusan internal setiap BPR.

"Sepanjang itu masih urusan internal perusahaan, Perbarindo tidak punya hak untuk mencampurinya. Biarlah perusahaan itu yang menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sendiri. Tapi kalau pihak BPR itu melaporkannya ke Perbarindo, kami akan membantu mencarikan solusinya," pungkas Riswandhi Ismail usai melakukan acara peluncuran logo BPR baru di Parkiran Kepri Mall, Minggu (8/7) pagi, kepada media ini.

Riswandhi Ismail juga menambahkan, kalau dirinya sampai saat ini belum mendenhar apa permasalahan di BPR tersebut.

"Saya belum dengar permasalahan apa yang terjadi di BPR itu," cetusnya.

Sebelumnya, pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018, Erlina didampingi kuasa hukumnya Manuel P. Tampubolon, sekitar pukul 10:00 Wib, melaporkan  PT. BPR Agra Dhana ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berkantor di Komplek Nagoya City Centre blok E No.12 Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau itu dilaporkan tentang dugaan tindak pidana melanggar pasal 49 ayat (1) huruf A dan B UU RI No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK  Nomor 22/POJK.01/2015 tentang penyidikan tindak pidana di sektor keuangan.

Pelapor Erlina, kepada media ini pernah mengatakan, telah dipaksa oleh jajaran Komisaris beserta Direksi PT BPR Agra Dhana, untuk melakukan pembayaran Rp.929.853.879 ke Rekening PT BPR Agra Dhana. Dan bukan hanya itu, setelah pembayaran itu dilakukan Erlina, pihak Bank kembali lagi meminta sejumlah uang Rp 1,2 Miliar kepadanya.

Merasa tidak terima dan telah berusaha  diperas oleh pihak BPR itu, Erlina akhirnya melaporkannya ke OJK.

Tak hanya itu, ketika Erlina meminta data rincian hasil audit OJK, jajaran komisaris beserta Direksi BPR itu, tidak mampu menunjukannya.(Ag)