Wednesday, 18 July 2018

Terdakwa Mulyadi si Pembuat Shampo Sabun Berbahan Kimia Akui Kesalahannya


Sidang produk ilegal shampo sabun tampa izin edar di PN Batam, Selasa (17/7).

Dinamika Kepri, Batam - Direktur PT.Bestindo Persada usaha pembuat shampo dan sabun mandi diduga tampa izin, bersama 7 karyawannya disidangkan di Pengadilan Negeri Batam, Selasa (17/7).

Kedelapan terdakwa yang tidak ditahan tersebut diantaranya, Mulyadi (direktur perusahaan PT.Bestindo Persada), Tjhin Nyang (kepala gudang), Ameng (sales), Adil (peracik), Heriyanto (administrasi), Hendra (penjaga gudang) Rahmad dan Rudi Hendrawan (bagian produksi).

Di fakta persidangan, ternyata shampo dan sabun komestik yang diproduksi di gudang Batuampar secara ilegal tampa izin edar itu, dibuat mengunakan zakat kimia.

Parahnya lagi, usaha pembuat kosmetik jenis sabun dan shampo itu diproduksi di dua tempat yakni si Batuampar dan Batam Centre bahkan sudah berlangsung selama 1 tahun.

Kepada hakim terdakwa Mulyadi mengakui jika produk yang dihasilkannya belum memiliki izin edar.

"Produksi kami sudah setahun berjalan dan itu hanya didistribusikan di hotel yang ada di Batam, sedangkan untuk izin edar dari BPOM juga tidak ada," kata Mulyadi.

Lanjut Mulyani, perusahaan PT.Bestindo Perkasa itu kata dia sudah berdiri dari 10 tahun lalu.

Awalnya perusahaannya itu bergerak di bidang distributor produk kosmetik asal Jakarta lalu setelah itu, lalu membuat produksinya sendiri.

"Kami memproduksinya sendiri. Untuk bahan sabun dan shampo itu, bahannya kami beli dari Jakarta dan sebagiannya juga dibeli di apotik yang ada di Batam, lalu diracik di gudang Batuampar," ujar Mulyadi.

Ironisnya, para terdakwa termasuk direktur perusahaan itu, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), hanya dikenai UU kesehatan, bahkan mendapatkan perlakuan istimewa, karena para terdakwa tidak ditahan.

Saksi ahli dari BPOM yang dihadirkan dipersidangan ini juga mengatakan, bahwa
produksi hasil PT.Bestindo Perkasa itu dipastikannya sangat berbahaya untuk digunakan.

“Pastinya produk tersebut tidak memiliki izin edar, dan sangat berbahaya untuk digunakan,” kata saksi ahli kepada hakim.

Usai mendegarkan keterangan saksi dari ahli BPOM, dan pemeriksaan dari ke delapan terdakwa ini, majelis  hakim ketua Chandra, SH lalu mengundur sidang dan akan melanjutkannya minggu depan dengan agenda sidang mendengarkan tuntutan dari JPU, Rosmarlina Sembiring, SH.

Sebelumnya, kedelapan terdakwa ini ditangkap polisi dari Polda Kepri di bulan Januari 2018, saat para terdakwa berada di gudang komplek I Blok B No. 3 A Batam.(Ag)