Monday, 16 July 2018

Mengkonfrontir Keterangan Kontroversi, Hakim Kembali Hadirkan Saksi

 

Agenda konfrontir sidang terdakwa Tjipta Fudjiarta, di PN Batam, Senin (16/7).

Dinamika Kepri, Batam - Atas permintaan majelis hakim, 8 orang saksi, Conti Candra (pelapor=red), Hasan, Wie Meng, Andreas, Sutriswi,  Notaris Saifuddin, Notaris Angly Cenggana dan Elinda Siburian staf Notaris Angly Cenggana di sidang terdakwa Tjipta Fudjiarta perkara kasus dugaan penipuan, penggelapan dan pemalsuan surat-surat akta otentik Hotel BCC, kembali dihadirkan di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Senin (16/7).

Ke-8 saksi ini dipanggil diduga karena majelis tak percaya atas keterangan terdakwa Tjipta Fudjiarta, Notaris Angly Cenggana SH, Notaris Saifuddin dan Elinda Siburian.

Para saksi yang sebelumya sudah memberikan kesaksiannya itu, dipanggil lantaran kesaksian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bertolakan (kontroversi).

Pada sidang agenda konfrontir ini, kepada majelis diketuai oleh Hakim Tumpal Sagala, SH didampingi hakim anggota Taufik dan Yona Lamerosa Ketaren ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Samsul Sitinjak, para saksi mengatakan, tetap pada kesaksian sebelumnya.

Agenda sidang konfrontir ini dilakukan Hakim karena pada sidang sebelumnya tanggal 25 Juni 2018 lalu, keterangan saksi Saifuddin dan Angly Cenggana selaku pembuat akta, tidak sesuai dengan keterangan saksi lainnya.

Begitu juga dengan keterangan saksi Elinda Siburian staf Notaris dari Angly Cenggana, di mana sidang pada tanggal 9 Juli 2018 menjawab tentang soal munculnya akta 3, 4 dan 5, tidak singkron dengan keterangan dari saksi notaris sebelumnya.

Konfrontir yang dilakukan terhadap saksi fakta 5 orang pemilik saham, 2 Notaris dan 1 orang staf notaris ini, diduga ada konspirasi, pasalnya setiap ditanyakan hakim kapan terjadinya perubahan akta RUPS antara pemegang saham dilakukan, Notaris Angly Cenggana, selalu menjawab lupa.

Dalam perkara ini, oleh JPU, terdakwa Tjipta Fudjiarta dijerat dengan pasal berlapis diantaranya pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan pasal 266 tentang pemalsuan surat-surat akta otentik dengan ancaman pidana maksimal kurungan 7 tahun penjara.(Ag)