Sunday, 22 July 2018

Gonjang-ganjing Soal Pemutihan Ruli Blok D Tiban I, Musofa: Haram Bagi Saya Makan Uang Warga


Anggota DPRD Batam, Musofa, SE. 
Dinamika Kepri, Batam - Setelah viral soal "Lulus Bersyarat" pada penerimaan murid baru di SD Nomor 012 Tiban Dermot pada tanggal 10 Juli 2018 yang lalu di media, kini Musofa, SE anggota Komisi I DPRD Kota Batam, kembali diterpa isu tak sedap terkait pemutihan pemukiman rumah liar (Ruli) di Blok D Tiban I Sekupang, Batam, Sabtu (21/7).

Isu tak sedap itu terjadi lantaran adanya sekitar 30 an kepala keluarga (KK) dari warga ruli sebelumnya yang katanya sudah lunas melakukan pembayaran dengan cara mencicil sejak tahun 2016 untuk biaya pemutihan, namun sampai saat ini mereka belum mendapatkan haknya dari Musofa.


Katanya, biaya itu diminta Musofa untuk biaya pemutihan dari mereka mulai Rp 11 juta hingga Rp 12 juta, tergantung kondisi rumah warga sebelumnya.

"Tempat ini sudah kavling. Biaya pemutihannya dari warga. Musofa meminta biaya dari warga dan mengurusnya ke BP Batam. Soal biayanya, bayarnya beda-beda, kalau belum ada listrik, warga membayar Rp 12 juta, kalau sudah ada, itu bayarnya Rp 11 juta. Harga itu termasuk biaya WTO nya," kata warga kepada awak media ini.

Ketika awak media ini mengkonfirmasi hal itu kepada Musofa, ia membenarkannya, kalau dia yang mengurus pemutihan bekas pemukiman Ruli tersebut, dengan mendahului pembayarannya dari uang sendiri.

Baca juga: Soal Calon Murid "Lulus Bersyarat" di SD Negeri 012 Kepsek Bungkam, Ini Jawaban Musofa

"Benar, saya yang urus itu ke Batam BP Batam. Saya yang menjamin biaya untuk WTO nya, termasuk untuk biaya pemasangan air (ATB), pemasangan listrik, biaya ukur, biaya penataan dan pematangan lahan itu. Semua Saya jamin pembiayaannya ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan jaminan sertifikat 5 Ruko saya," jawab pria yang maju mencalegkan diri ke DPRD Provinsi Kepri itu via selularnya.


Kepada awak media ini, Musofa sebelumnya mengatakan bahwa dalam hal itu, Ia hanya sebagai pengurus pemutihannya saja.

Jawab dia, untuk biaya pemutihan lahan ruli depan SD Telkom itu, warga yang membayarnya langsung ke Rekening BP Batam melalui Bank.

Mengenai adanya kwentasi tertera Rp 1,5 juta dari warga dengan penerima nama H.M Musofa, jawabnya itu hanya DP dari yang bersangkutan, agar tempat  tinggal orang tersebut diikutsertakan dalam pemutihan.

Baca jugaSoal Kisruh Pemilihan RT03/RW10 KSB Mentarao, H.M.Musofa, SE : Saya tunggu laporannya

"Itu DP yang bersangkutan supaya ikut diuruskan, selebihnya sisa biayanya akan dipinjamin. Dan itu dimasukan ke Rek BPR Syarikat Mandiri Penuin," jawabnya lagi.

"Jadi itu bukan untuk pribadi saya. Karena sewaktu-waktu uang itu dapat diambil kembali, diperbolehkan diambil sebelum urusan kavling belum dikabulkan oleh Pihak BP Batam," lanjut Dewan dari Partai Hanura itu.

Menurutnya, memakan uang warga itu haram baginya.


"Awal tahun 2018 kemarin yang 30 orang itu sudah saya minta untuk ngambil uangnya saja, jika memang tidak sabar menunggu, tapi mereka tidak mau. Katanya sanggup nunggu, tapi kenapa sekarang koar-koar begitu. Demi Allah, saya tidak makan uang itu. Uang warga itu masih utuh di BPR. Haram bagi saya makan uang warga. Mereka yang mau sendiri diuruskan," balasnya kesal.

"Saya nolong mereka, kok hasilnya jadi fitnah. Besok (Minggu 22 Juli 2018=red), saya mau pangil yang 30 orang itu agar mereka mengambil uangnya dan saya akan batalkan pengurusannya, biarlah Pak Nyat Kadir saja yang mengurusnya," tutupnya.

Tak hanya itu, informasi yang diterima awak media ini, bahwa dalam waktu dekat ini, warga ke 30 orang tersebut katanya akan mendemo Musofa ke kantor DPRD Batam.(Ag)