Thursday, 28 June 2018

Urus Surat Tidak Pernah Dipidana, Bacaleg Batam Sesaki PTSP PN Batam


Situasi Pelayanan PTSP di PN Batam.
Dinamika Kepri, Batam - Sekitar 50 an orang, Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) dari berbagai Partai di Kota Batam hari ini, Rabu (28/6), berbondong-bondong datang menyesaki ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Batam guna mengurus surat pernyataan tidak pernah dipidana, dimana surat itu adalah untuk persyaratan ikut Caleg di Pemilu tahun 2019 mendatang.

"Sampai hari ini, sudah ada 50 an data Bacaleg yang sudah kita terima," kata petugas PTSP PN Batam.

Tak hanya Bacaleg, Para peminat yang ingin mendaftar diri ke Bawaslu Kota Batam, juga ikut menyesaki ruang PTSP PN Batam.

"Bukan hanya Bacaleg saja, mereka yang ingin mendaftarkan diri ke Bawaslu juga ada," katanya lagi.

Sampai berita dimuat ini, terlihat para Bacaleg masih mengantri menunggu namanya dipanggil.

Mengenai kapan berakhirnya masa pengurusan surat tidak pernah dipidana ini, wanita berhijab yang melayani para Bacaleg itu mengatakan, tidak mengetahuinya.

Persyaratan Umum

Persyaratan umum adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) sesuai undang-undang Pemilu Tahun 2017 Pasal 240  sebagai berikut:


  1. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
  2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia.
  5. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
  6. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
  7. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
  8. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
  9. Terdaftar sebagai pemilih.
  10. Bersedia bekerja penuh waktu.
  11. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
  12. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  13. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
  14. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
  15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

(Ag)