Monday, 4 June 2018

Aldi Braga Sebut Pemerintahan Provinsi Kepri Telah Berubah Jadi Perusahaan Keluarga, Benarkah?


Ketua LSM Garda Indonesia, Aldi Braga.

Dinamika Kepri, Batam - Menanggapi hasil pelantikan 158 pejabat di lingkungan provinsi Kepri dengan dugaan sarat nepotisme yang dilakukan wakil gubernur Kepri, Isdianto dan sempat viral di media pemberitaan dan media sosial, Ketua LSM Garda Indonesia (GI) Aldi Braga mengatakan hasil pelantikan tersebut harus dibatalkan demi tegaknya penerapan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia.

Aldi Braga meminta agar para 158 pejabat eselon III dan IV provinsi Kepri yang sudah dilantik Wagub Kepri pada tanggal 31 Mei 2018 lalu dapat itu dapat dibatalkan karena pelantikan tersebut dilakukan dengan cara mendadak tampa melakukan seleksi terlebih dahulu dan tidak transfaransi.

"Pelantikan itu tidak sah dan harus dibatalkan karena dilakukan tampa melakukan seleksi dan tidak transfaransi. Jika demikian, Itu sarat nepotisme, ada apa? Menurut saya hasil pelantikan itu melanggar UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Mana bisa seperti itu!. Melantikan orang-orang terdekat keluarga dan kroni, rumusnya dari mana, emang pemerintahan provinsi Kepri itu perusahaan keluarga, kan tidak? Nah,  Jika hasil pelantikan itu tidak dibatalkan, benarlah sudah bahwa apa yang saya pikirkan kalau pemerintahan provinsi Kepri saat ini telah berubah menjadi perusahaan keluarga," kata Aldi disela waktunya saat di Batam Center, Senin (4/6/2018)sore.

Menurutnya lagi, pelantikan yang dilakukan oleh Isdianto tersebut pastinya telah menyakiti para pejabat senior yang tidak mendapatkan posisi jabatan, kata dia itu merusak sistem pemerintahan.

" Harusnya dilakukan dengan cara profesional. Dilakukan seleksi dengan cara terbuka dan tranfaransi. Mohon dihargai pejabat-pejabat yang senior. Jangan karena orang dekat, lalu mengabaikan pejabat yang sudah lama berbakti. Melantik pejabat yang belum pada masa dan jabatannya, itu sama saja merusak sistem yang ada. Ibarat pangkat kopral diangkat jadi jenderal, jelas itu akan menimbulkan permasalahan baru bagi struktur kepegawaian," ujarnya.

"Hasil pelantikan harus dibatalkan. Lakukan seleksi sesuai UU No 5 tahun 2014 tentang ASN," lanjutnya lagi.

Sebelum mengakhiri, Aldi berharap agar  kedepannya praktek nepotisme di Kepri tidak terjadi lagi. Reformasi Birokrasi harus efektif efisien dan bersih, agar orang-orang yang seharusnya layak mendapatkan jabatan sesuai golongannya (pangkat=red) tidak tersakiti.(Ag)