Monday, 14 May 2018

DPRD Usul Tindak Honorer yang tidak Produktif, Walikota Rudi: Siapa Orangnya?

 

Walikota Batam, H.Muhammad Rudi, SE., MM.

Dinamika Kepri, Batam - Usai menghadiri rapat paripurna tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Batam tahun 2017 dari gedung DPRD Kota Batam, kepada media Walikota Batam H.Muhammad Rudi, SE mengatakan, kalau dirinya akan mengikuti semua rekomendasi diusulkan oleh DPRD, namun dengan catatan apa yang direkomendasikan DPRD tersebut, harus sesuai fakta yang ada, salah satunya seperti saran agar melakukan penindakan atau minta penghentian bagi pegawai honorer yang tidak produktif yang ada di lingkungan pemerintah Kota Batam.

" Kalau saya, apa saran DPRD akan kita laksanakan, namun mengenai itu, harus ada data, siapa orangnya. Jadi jangan digantung-gantung seperti itu. Sebutkan namanya langsung, jadikan jelas, jangan mengambang seperti itu, bingung kita jadinya," kata Walikota Rudi sembari tersenyum kepada para awak media, Senin (14/5/2018) sore.

Pada saat rapat paripurna sebelumnya, dibacakan oleh anggota komisi IV Riki Indrakary, bahwa dari 39 rekomendasi yang diusulkan DPRD kepada Walikota Batam saat itu, ada satu poin dengan  meminta agar walikota melakukan penindakan atau melakukan sanksi penghentian bagi pegawai honorer yang tidak produktif.

DPRD menilai bahwa pegawai honorer yang tidak produktif, dianggap telah menjadi beban bagi pemerintah kota Batam.

Tak hanya kepada Walikota Batam, ketika diconfirmasi awak media ini kepada Riki Indrakary mantan Ketua Komisi IV itu, ia mengatakan data-data siapa - siapa saja nama honorer produktif itu, kata dia, ada pada mereka.

"Kenapa kami meminta itu, jelas karena kami telah mengantongi data-data siapa saja nama pegawai honorer yang tidak tidak produktif tersebut. Jika ingin mengetahui data lengkapnya, silahkan dicek di komisi I di sana itu ada semua," jawab Riki Indrakary dari poselnya.

Lanjutnya mengatakan, pegawai honorer yang tidak produktif tersebut terdata dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemko Batam.

" Honorer yang tidak produktif itu kami dapati bukan hanya di satu OPD saja, tapi di terdapat di semua OPD ada," jelas Riki Indrakary mengakhiri.(Ag)



Editor: Agus Budi Tambunan