Monday, 2 April 2018

KNCI Tolak Aturan Menkominfo Registrasi 1 NIK 3 Simcard

 
{[["☆","★"]]}

KNCI Kepri berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Batam, Senin (2/4/2018).

Dinamika Kepri, Batam - Ratusan orang dari para Outlet penjual simcard ponsel tradisional di Batam yang tergabung di Kesatuan Niaga Celular Indonesia (KNCI) Kepri, hari ini melakukan unjuk rasa di DPRD Batam, Senin (2/4/2018) pagi untuk menolak aturan Menkominfo 1NIK 3 simcard.

Para pendemo, selain membawa spanduk penolakan aturan Menkominfo, juga membawa keranda.

Dalam press rilis yang dibagikan pengunjuk rasa, Ketua Umum KNCI Qutni Tysari menyampaikan, outlet atau yang dikenal dengan istilah konter pulsa tersebar di seluruh wilayah Indonesia, merupakan UMKM kreasi anak bangsa yang telah menjadi ”front office?"

Sejak awal dalam memajukan pasar seluler serta melakukan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan telekomunikasi seluler beserta perangkatnya.

Kartu perdana merupakan komoditas seluler yang memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi outlet;

KNCI mendukung registrasi kartu perdana sesuai identitas (NIK dan No KK) yang valid, bahkan pada awal 2016, KNCI yang mengusulkan kepada BRTI agar dilakukan sinkronisasi data registrasi dengan database kependudukan.

Aturan pembatasan registrasi 1 NIK 3 kartu perdana, mengakibatkan, kerugian langsung bagi outlet saat ini. Bila terdapat 10 outlet di setiap area kelurahan dan desa se-indonesia yang berjumlah sebanyak 83.000 desa/kelurahan.

Maka itu, berarti ada sekitar 800.000 outlet se-lndonesia. Kita asumsikan saja angka terendah yaitu, sebanyak 500.000 outlet.

Bila masing masing outlet dirata ratakan memiliki stok kartu perdana minimal 25pc saja, maka jumlah stok kartu perdana milik seluruh outlet, yaitu sebanyak 12,5 juta kartu perdana.

Nilai harga rata rata kartu perdana sekarang (kartu perdana data internet) adalah Rp 35.000 (angka rata -rata terendah).

Maka total nilai seluruh stok kartu perdana milik outlet adalah senilai Rp 437.500.000.000 atau hampir setengah trilyun rupiah!

Angka ini pasti bisa lebih besar dua kali lipat, mengingat perhitungan yang kami buat mengambil asumsi angka terendah.

Berikutnya, karena pendapatan outlet lebih signifikan dari kartu perdana, dengan pembatasan, maka dipastikan dalam beberapa bulan ke-depan, outlet akan tutup dan tergusur dari pasar seluler Indonesia.

Ini berarti, sekitar 5 juta jiwa masyarakat yang selama ini bergantung pada usaha outlet seluler, akan menganggur dan kehilangan sumber penghidupannya.

Masyarakat akan meinbeli pulsa internet dengan harg‘a yang jauh lebih mahal dari harga sekarang.

Masyarakat di wilayah pedesaan dan pedalaman akan kehilangan akses terdekat untuk belanja pulsa karena outlet sudah tidak ada, dan terpaksa harus pergi ke kabupaten/kota yang terdapat jaringan gerai operator atau modern channel, yang berarti biaya mendapatkan layanan telekomunikasi akan semakin mahal.

Pasar seluler tentunya akan dikuasai total oleh segelintir pemodal besar dalam jaringan modern channel.

Ada 3 tuntutan yang diajukan oleh para pengunjuk rasa kepada Menkominfo maupun pemerintah pusat di antaranya:

Hapuskan Aturan Pembatasan 1 NiK 3 simcard.

Pemerintah harus berani menjaminan keamanan data masyarakat.

Menkominfo harus bertanggungjawab karena telah ”membohongi” outlet melalui keputusan Dirjen PPI yang disampaikan secara terbuka dihadapan seluruh stakeholder telekomunikasi seluler pada 07 November 2017.

Memohon kepada Presiden RI Bapak lr. Joko Widodo, untuk turut serta menyelesaikan dan memenuhi permintaan KNCI.(Ril)