Tuesday, 6 February 2018

Ingin Meningkatkan PAD, DPRD Kabupaten Boyolali Kunker ke Batam


Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, M.Yunus Muda saat memimpin pertemuan kunjugan kerja DPRD Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, di ruang peretmuan Serbaguna DPRD Batam, Selasa (6/2/2018).

Batam, Dinamika Kepri - Setelah usai melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dari Pulau Bintan, rombongan dari tiga komisi anggota DPRD Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, kembali melanjutkan Kunkernya ke DPRD Kota Batam, Selasa (6/2/2018) sore.

Kedatangan rombongan ini diterima oleh 4 anggota DPRD Kota Batam oleh M.Yunus Muda dari komisi III, Yudi Kurnain dari komisi I, Sugito dan Rohaizat dari komisi III, di ruang pertemuan serbaguna. 

Pada pertemuan ini, ketua komisi IV Kabupaten Boyolali, Agung Supriadi, S.Pd mengatakan tujuan Kunker mereka ke DPRD Batam ingin mengetahui cara kebijakan Pemerintah kota Batam dalam meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD).

"Tujuan kedatangan kami ini yaitu untuk mengetahui bagaimana caranya Pemko Batam dalam melakukan peningkatan PAD, selain itu ingin mengetahui cara penanganan mengenai pegawai honorer serta bagaimana cara pengembangan di sektor pariwisata di kota Batam, karena kami ingin menerapkannya di Boyolali," kata Agung Supriadi.

Mengenai cara peningkatan PAD, anggota komisi I DPRD Batam Yudi Kurnain menjawab, tidak ada yang beda, sama seperti daerah lainnya.

"Kalau caranya sama seperti daerah lainnya, bedanya di Batam mensin cetak uangnya ada dua yakni BP Batam dan Pemko Batam. Untuk PAD Batam sumbernya lebih banyak masuk dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB), Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Galangan Kapal, Hotel, Restourant dan pajak dari Tenaga Kerja Asing (IMTA)," terang Yudi.

Mengenai bagaimana cara tata kelola pegawai honorer di kota Batam, M.Yunus yang memimpin pertemuan lalu mempersilakan pihak Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Batam untuk menjawabnya.

" Cara tata kelola pegawai honorer kontrak, kami menggunakan pengupahan dengan sistem bervariasi sesuai tingkat pendidikannya masing-masing, yang tamatan SMA diupah Rp 2,5 juta, D3 Rp 2,7 Juta dan untuk yang tamatan S1 diupah Rp 2,9 Juta perbulan." kata Ratna dari pihak BKD Pemko Batam menjelaskan.

Lanjut Ratna merincikan, jumlah honorer kontrak yang diperkejakan Pemko Batam saat ini yaitu berjumlah 5156 orang. Para honorer tersebut ditempatkan di 44 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Batam. Sedangkan untuk cara pengupahannya, mereka diupah oleh masing-masing OPD yang memperkerjakannya. Dari jumlah honorer yang diperkerjakan tersebut lebih dominannya ada di 2 bidang yaitu sebagai guru pengajar dengan jumlah 2063 orang dan untuk kesehatan sebanyak 727 orang.

Mengenai bagaimana cara pemerintah kota Batam mengembangkan sektor pariwisatanya, Yudi Kurnain kembali menjawab, kata dia tidak ada yang berbeda, karena dari sejak dulu sampai saat ini tetap sama, hanya saja sudah banyak pengusaha di Batam yang sadar untuk membayat pajak, selain itu, pembayaran pajak Hotel Restourant juga sudah dilakukan melalui online.

Mendengar jawaban yang sudah diutarakan, Ketua komisi IV DPRD Kabupaten Boyolali, Agung Supriadi lalu mengatakan terima kasihnya, karena sudah berkenan menerima kunjungan mereka, dan akan mencoba menerapkan cara Pemko Batam tersebut di daerahnya.

Sebelum mengakhiri pertemuan, kepada para anggota DPRD Kabupaten Boyolali tersebut, Muhammad Yunus muda juga mempromosikan fasilitas pariwisata yang ada di Batam.

"Setelah ini, anda tidak perlulah pergi ke Singapura karena yang ada di Singapura, semuanya juga ada di Batam. Karaokenya juga bagus. Kalau mau massage juga boleh, di Nagoya banyak, lihat saja yang ada gambar telapak tangannya, itulah dia," tutup Yunus dengan senyum, dan mengakhiri pertemuan tersebut dengan melakukan foto bersama.(Ag)