Monday, 15 January 2018

Ditanya Soal Taxi Online, Walikota Rudi : Itu bukan kewenangan saya


Walikota Batam, H.Muhammad Rudi, SE, MM saat diwawancara awak media usai menghadiri Paripurna dari DPRD Kota Batam, Senin (15/1/2018).

Batam, Dinamika Kepri -  Polemik antara Taxi online dengan Taxi Konvensional di Batam, disinggung saat paripurna di DPRD kota Batam, Senin, (15/1/2018) siang.

Srorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yudi Kurnain mengatakan persoalan Taxi online dengan Taxi kovensional di Batam tidak bisa dibiarkan terus berlarut, harus cepat diselesaikan,  dicarikan solusinya.

 "Jangan dibiarkan berlarut, baiknya harus cepat diselesaikan, segera dicarikan solusinya karena sebelumnya sudah ada wisatawan asing yang menjadi korban," kata Yudi dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses Fraksi PAN di ruang paripurna DPRD Batam.

Menurut Yudi, untuk menangani persoalan tersebut diperlukan solusi kongkrit.

"Jadi jangan dianggap remeh agar tidak ada degradasi," ujarnya.

Yudi menyebutkan, kata dia sejauh pantauannya, hampir setiap hari di bandara, terminal, ataupun Mall, selalu terjadi pengintipan terhadap sopir taksi online yang ujung-ujungnya, wisatawan menjadi korban.

Yudi juga berharap Pemko maupun DPRD Batam, ikut terlibat bersama mencarikan solusinya.

"Kita dialogkan, kumpulkan mereka (supir taxi=red). Jadi tidak seperti tarik tambang, tarik sana-tarik sini, seperti main adu kekuatan," katanya.

Menanggapi polemik Taxi tersebut, usai paripurna digelar, ketika diminta tanggapannya oleh media, Walikota Batam H, Muhammad Rudi, SE mengatakan itu bukanlah kewenangannya.

"Itu bukan kewenangan saya, izin taksi online di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kepri. Dalam hal ini Gubernurnya Nurdin Basirun. Tanyalah sana sama Nurdin Basirun, jangan tanya saya lagi,"kata Walikota Rudi.(Ril)