Sunday, 3 December 2017

Mendagri : Arahan Presiden, konsolidasi demokrasi harus didukung stabilitas


Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.
Jakarta, Dinamika Kepri -Pemilihan kepala daerah serentak dan pemilu legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden yang juga digelar serentak adalah bagian dari konsolidasi demokrasi.

Konsolidasi demokrasi bisa berjalan dengan baik bila didukung oleh stabilitas yang terjaga dengan baik.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan itu di Jakarta, kemarin, Sabtu (2/12/2017). Menurut Tjahjo, dari kacamata pemerintah, seperti arahan Presiden Jokowi padanya, tolak ukur suksesnya tahapan konsolidasi demokrasi terletak pada  aspek stabilitas nasional. Ini yang harus terjaga dengan baik.

"Saya yakin deteksi dini yang sudah dilaksanakan terpadu oleh BIN oleh kepolisian didukung oleh TNI, kemudian Gakumdu kemarin juga oleh Jaksa Agung dan lembaga-lembaga hukum yang lainnya," kata Tjahjo.

Tjahjo menambahkan, prediksi awal kerawanan sebelum Pilkada 2015 digelar bisa dikataka 99% meleset. Dalam indeks kerawanan yang dipersiapkan oleh lembaga-lembaga yang ada saat itu, ada beberapa daerah yang dikhawatirkan rawan. Ternyata seperti Aceh, pemilihan kepala daerahnya lancar-lancar saja.

"Papua, memang masih menjadi potensi yang harus kita cermati bersama. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan masalah kedaerahan yang harus dicermati. Tapi kalbar kami sepakat karena Kalbar ini sudah muncul konsolidasi daripada satu suku yang ada di Kalbar khususnya termasuk kabupaten yang lain," tutur Tjahjo.

Tjahjo pun kemudian menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Papua kemarin. Kata dia, beberapa hari yang lalu ia sempat berkunjung ke Jayapura, Papua. Lalu setelah itu datang ke Manokwari, Papua Barat. Ia datang kesana untuk hadir dalam pelantikan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP). Situasi masih kondusif. Ia berharap situasi yang kondusif ini bisa terus dijaga.

"Karena ini tahap konsolidasi demokrasi kita ini yang jelas arahnya adalah untuk memperkuat kelembagaan-kelembagaan yang ada, maka yang harus dicermati adalah setiap gelagat dinamika politik sekaligus yang berkaitan dengan kebijakan politik yang berkaitan dengan dampak pembangunan, yang berkaitan dengan masalah konstitusi, ideologi dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada," kata Tjahjo panjang lebar.

(AMI)