Tuesday, 12 December 2017

Gonjang Ganjing Hasil Pemilihan Wagub Kepri, FPK Siap Hadirkan Fakar Hukum Tata Negara

 
{[["☆","★"]]}

Pengurus DPP Presidium FPK Batam.

Batam, Dinamika Kepri - Gonjing ganjing terpilihnya Wakil Gubernur Kepri Isdianto dengan cara aklamasi oleh ulah DPRD Kepri, membuat Ormas, LSM, OKP, Aktifis Anti Korupsi Kepri dan Lintas Profesi masyarakat di Batam akhirnya sepakat membuat satu wadah dengan nama Presidium Forum Penyelamat Konstitusi (FPK).

Wadah ini sengaja dibuat bertujuan sebagai wadah untuk pemersatu masyarakat Batam untuk menolak Wagub Kepri terpilih Isdianto. Selaku ketua Presidium DPP FPK, Aldi Braga dengan tegas membenarkannya.

"Benar, kami dari Presidium FPK Batam dengan tegas menolak Wagub Kepri terpilih pilihan DPRD Kepri. Alasannya kuat, kami menolaknya karena proses pemilihannya dilakukan tidak sesuai aturan yang berlaku dengan mengaminkan calon tunggal, itu tidak sah, pemilihan harus diulang," kata Aldi kepada media ini, Senin, (11/12/2017) sore.

Lanjut dia, sesuai aturan yang berlaku di indonesia, pemilihan Wagub harus memiliki calon dua kandidat barulah sah untuk dilakukan.

"Ada apa dengan oknum DPRD Kepri? Sesuai aturan jelas harus ada dua calon barulah sah dilakukan. Namun ini mengapa DPRD Kepri mengaminkan satu calon? Apakah mereka pura-pura tidak mengerti aturan atau memang tidak mengerti sama sekali? Nah ini yang menjadi pertanyaan kita semua, ada apa? Sangat miris sekali, mereka sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, seharusnya mewakili aspirasi rakyat, tapi ini kesannya malah terbalik dengan menyakiti hati rakyat. Kami dari presidium FPK sendiri sangat menyayangkan atas kejadian ini," kata Aldi Braga.

Aldi juga mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan siapa saja yang terpilih menjadi Wagub Kepri, asalkan proses pemilihannya dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

"Maaf, dalam hal ini kami tidak melihat siapa itu sosok yang terpilih. Silakan, semua warga negara punya hak yang sama untuk itu, asalkan prosesnya dilakukan dengan cara yang benar, tidak mencederai konstitusi yang ada. Ikuti aturan mainnya," kata dia lagi.

Di tempat yang sama, Devisi Hukum Presidium FPK, Jacobus Silaban, SH juga menyampaikan demikian, kata dia proses pemilihan yang dilakukan oleh DPRD Kepri dengan calon tunggal, telah menyalahi aturan konstitusi.

"Menurut sebagaimana yang diatur didalam pasal 176 UU No.10 tahun 2016 tentang perubahan UU No.1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, maka dari sisi hukumnya, pemilihan Wagub Kepri itu jelas salah, melanggar konstitusi. Itulah dasar kami untuk menolaknya," ujar Jacobus Silaban.

Lanjut Jacobus, upaya yang mereka lakukan terkait hal ini, ternyata bukan hanya sekedar penolakan saja. Sebagai langkah seriusnya, Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, ternyata telah mereka surati juga.

"Dalam hal ini, kami juga telah menyurati Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Harapan kita cuma satu, laporan kita segera direspon tujuannya agar pemilihan Wagub Kepri sebelumnya dibatalkan dan melakukan pemilihan kembali sesuai aturan yang di maksud, dan bila memang diperlukan, kami juga siap mengundang fakar tata negara untuk membahas ini," kata Jacobus.

Sebelumnya pada tangal 7 Desember 2017 yang lalu, Isdianto telah terpilih menjadi Wagub Kepri dengan cara aklamasi tampa tandingan "Seng ada lawan".

Namun tidak semulus apa yang dibayangkan, hasil pemilihan Wagub ini pun berakhir menjadi gunjingan di seluruh lapisan masyarakat Kepri, khususnya di kota Batam.

Kini nama Isdianto menjadi buah bibir dan viral, baik itu di pemberitaan media maupun di media sosial.

Tidak hanya itu, popularitas para oknum DPRD Kepri yang meloloskan mantan Kadispenda Kepri tersebut, gaungnya juga ikut meroket hingga menembus awan sampai ke tingkat langit ke tujuh.

Mereka populer. Mulai dari kalangan masyarakat awam nyimak hingga masyarakat kalangan intlek, pengamat politik, penggali kubur, pemungut sampah, penyedot tinja sampai ke pengemis di pasar pagi, setiap saat membicarakannya tak kenal waktu baik siang dan malam.

Yang pasti, masyarakat membicarakannya bukan karena oknum DPRD Kepri yang dimaksud bekerja dengan baik, melainkan karena telah memberikan contoh buruk bagi generasi bangsa ini dengan melanggar konstitusi negara, seperti apa yang telah disampaikan oleh Devisi Hukum Presidium FPK, Jacobus Silaban, SH.(Ag)