Wednesday, 1 November 2017

Terkait Taxi Online di Batam, Komisi III Janji Akan Panggil Dishub Provinsi Kepri


 Komisi III DPRD Batam melakukan RDP dengan para pengusaha Taxi online di Batam, Rabu (1/11)

Batam, Dinamika Kepri - Mengenai Tindak lanjut keberadaan Taxi online di Batam yang mana pada hari kemarin, Selasa 31 Oktober 2017 telah di demo Taxi Konvensional dengan judul "Tolak taxi online di Batam" ke Walikota Batam,  hari ini, Komisi III DPRD Batam, menindaklanjutinya dengan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP)  menghadirkan para pengusaha Taxi Online di Batam, Rabu (1/11/2017).

Adapun yang hadir pada RDP ini antara lain, PT Sulu, PT Diva dan Koperasi Trans Usaha Bersama untuk membahas tentang belum keluarnya izin usaha Taxi online dari Dinas Perhubungan Propinsi Kepri.

RDP yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Batam Nyanyang Haris Pratamura ini, para pengusaha Taxi online tersebut, mengadukan keluhannya mereka masing-masing.

"Sesuai peraturan  dari kementerian, kami sudah mengajukan izin usaha Taxi online ke Dinas perhubungan Provinsi Kepri, namun itu dia kendalanya,  sampai saat ini belum juga dikeluarkan, akibatnya kami terkendala untuk melakukan usaha kami. Bukan apa-apa, kami juga perlu mencari makan untuk menapkahi keluarga kami," kata Asnawir salah satu pengusaha Taxi online di Batam.

Tak hanya Asnawir, singkatnya yang lain juga menyampaikan hal yang sama.

Setelah mendengar keluhan dari para pengusaha taxi online tersebut, Ketua Komisi III DPRD Batam Nyanyang Haris lalu berjanji pihaknya akan segera melakukan penjadwalan RDP untuk menghadirkan Dinas perhubungan Provinsi Kepri.

"Agar tidak berlarut, secepat kita akan menjadwalkan RDP berikutnya dengan memghadirkan Dinas perhubungan Provinsi Kepri," ucap Nyanyang Haris memastikan.

Pada hari kemarin, Taxi Konvensional Batam melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Walikota Batam tolak Taxi online di Batam.

Dari hasil aksi itu, maka DPRD dan Pemko Batam membuat kesepakatan dengan para pendemo yang sebelumnya saat unjuk rasa, sempat mengganggu suasana jalannya acara prosesi HUT DPRD Batam ke-17. Sedangkan isi kesepakatan yang dikeluarkan saat itu, potensinya juga telah merugikan pihak Taxi online.

Demikian bunyi kesepakatan tersebut dibacakan oleh Dishub Batam, Yusfa Hendri saat itu.
  1. Sepakat untuk menghentikan oprasional angkutan umum berbasis aplikasi teknologi informasi karena belum memiliki izin opresional di Kota Batam, sesuai dengan surat yang dikeluarkan Dishub Kepri No 951:/DLLAJ/613 tentang penghentian angkutan umum online.
  2. Dishub Kepri bersama -sama dengan DPRD dan operator taksi konvensional supaya mensosialisasikan hasil rapat ini.
  3. Meminta kepada pihak kepolisian untuk melaksanakan sesuai dengan tupoksinya dalam hal melakukan penindakan kepada pelanggaran diatas dengan melakukan penilangan serta membuat surat pernyataan tidak melakukan oprasional selanjutnya kendaraan tersebut diamankan Dishub Batam sampai dengan pelimpahan ke Pengadilan Negeri (PN) Batam.
  4. Dan dilakukan koordinasi untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan terhadap upaya menghentikan operasional angkutan yang berbasis online yang tidak memiliki izin antara DPRD Kota Batam bersama dishub Kepri/Batam dan pemangku kepentingan.
Dari empat butir kesepakatan tersebut lanjut Yusfa,  juga ditanda tangani oleh Iman Setiawan selaku Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Nyanyang Haris selaku Ketua Komisi III, Yusfa Hendri, Kadis Perhubungan Kota Batam Yusfa Hendri, Kapolresta Barelang Kombes Pol. Hengki dan Ismail dari Kadishub Provinsi Kepri.(Ril)