Friday, 24 November 2017

Kecewa Kepada Walikota Batam, Harmidi Keluar Dari Paripurna


Wakil ketua komisi I DPRD Batam, Harmidi Umar Husen,SH

Batam, Dinamika Kepri - Tidak terima dan diduga merasa telah diremehkan oleh pemerintah kota Batam, Ketua Fraksi Partai Gerindra yang juga sebagai wakil ketua komisi I DPRD Batam, Harmidi Umar Husen, SH mendadak keluar dari rapat paripurna sebelum Walikota Batam, H.M Rudi, SE.MM menandatangani hasil Kesepakatan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2018, Jumat (24/11/2017) sore.

Awalnya rapat paripurna berjalan dengan baik, saat itu, laporan dari badan anggaran Ranperda APBD tahun anggaran 2018 dibacakan oleh wakil ketua DPRD Zainal Abidin, SE.MM. Namun setelah usai dibaca, Harmidi lalu pamit keluar setelah ketua DPRD Batam Nuryanto, meminta persetujuan dari 38 anggota dewan yang hadir saat itu. Kendati Fraksi lainnya semua setuju, Fraksi Gerindra menolaknya.

"Maaf Pimpinan, kami dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tidak setuju, kami menolaknya. Maaf pimpinan, saya pamit keluar,"kata Harmidi.   

Ditempat terpisah, diruangan Fraksi Gerindra di DPRD Batam, Kepada media Harmidi mengatakan, bahwa keluarnya ia dari ruang rapat tersebut adalah sebagai bentuk rasa kekecewaan kepada pemerintah kota Batam.

"Saya keluar dari rapat karena menolaknya. Itu bentuk kekecewaan kami dari Fraksi Gerindra kepada Pemko Batam. Mengapa? karena sudah banyak usulan masyarakat Hiterland yang kami terima dan telah sampikan pemerintah kota Batam, namun sampai saat ini, tidak direspon oleh Walikota Batam. Jika tidak ditanggapi,  lantas bagaimana kami harus menyetujuinya, sementara masyarakat masih menunggu-nunggu?. Kami juga tidak mau, reses kami lakukan disebut masyarakat hanya pepesan kosong, kami tidak mau itu,"kata Harmidi. 

Selain itu, Harmidi juga mengatakan bahwa Walikota Batam, tidak mengakomodir pokok-pokok Pikiran (Pokir) dewan.

"Kami juga sangat kecewa karena walikota Batam tidak mengakomodir Pokir dewan. Padahal Pokir tersebut adalah usulan dari masyarakat, itu sudah dibahas dengan dinas terkait, dan ada di Musrembang," kata harmidi lagi.

Lanjut Harmidi menuturkan, kata dia, saat reses ke Daerah Pemilihan (Dapil) dewan dari Fraksi Gerindra juga telah mendapatkan usulan dari masyarakat, dicatat, dan dimasukan ke dalam Pokir, namun setelah dicek, banyak yang tidak diakomodir oleh Pemko Batam. Padahal, apa yang diusulkan masyarakat tersebut, sudah berkali kali ditanyakan ke Gerindra.

"Sekali lagi saya tegaskan, dari pada kami selalu cerita dan dianggap hanya pepesan kosong oleh masyarakat, dan tidak ada realisasinya, maka itu lebih baik kami menyatakan tidak setuju atas Ranperda APBD 2018 tersebut,"ujarnya.

Menanggapi Fraksi yang lain telah menyetujui Ranperda APBD 2018 itu, dan palu telah di ketuk oleh ketua pimpinan rapat sebagai tanda telah disetujui, ia mengatakan, itu hak mereka untuk menyetujuinya.

"Yang setuju biarlah setuju karena itu hak setiap Fraksi. tapi kami tidak dan menolaknya. Sedangkan untuk sebagai tindak lanjutnya, kami dari Fraksi Gerindra DPRD Batam, secepatnya akan segera membahasnya." kata Harmidi mengakhiri.

Telusur punya telusur, ternyata bukan hanya Fraksi Gerindra DPRD Batam yang tidak setuju dengan  Ranperda APBD 2018 itu.  Fraksi Partai Demokrat DPRD Batam juga demikian, walau tidak setuju namun tidak terdengar didalam rapat.

" Kami juga menolaknya dengan tidak menandatangani daftar hadir," ucap M.Yunus. (Ag)