Tuesday, 7 November 2017

Humas PT. Alfinky : Yang terima dilayani, Yang tidak, Maaf.. itu diluar tanggung jawab kami


Humas PT. Alfinky Multi Berkat, Jamaluddi Sagala.

Batam, Dinamika Kepri - Seusainya mengikuti Rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi I DPRD Batam dalam membahas langkah upaya penertiban pemukiman Rumah Liar (Ruli) di Baloi Kolam, Humas PT. Alfinky Multi Berkat, Jamal Sagala dengan tegas mengatakan, pihaknya akan senantiasa mengikuti sesuai aturan yang berlaku.

"Kita akan tetap mengikuti sesuai aturan yang berlaku, namun yang perlu diketahui bahwa didalam bulan Desember 2017 nanti, penertiban itu harus sudah dilakukan," ujar  Jamaluddi Sagala kepada media, Senin (6/11/2017) sore.

Sebelumnya rapat cari solusi penertiban tersebut digelar diruang rapat komisi I DPRD Batam dan di mulai 14:30 Wib , tetapi pada rapat itu tidak satupun dihadiri perwakilan warga Baloi Kolam.

Pada rapat itu tampak dihadiri oleh Waka Polresta Barelang, bright PLN Batam, Kasat-Pol PP, BP Batam, Camat Batam Kota dan Lurah yang membawahi wilayah RT03 dan RT10/RW16 Baloi Kolam.

Tetapi ada miris sebab Lurah yang hadir saat itu terkena semprot dari Harmidi Umar Husen, lantaran si Lurah menjawab "Tidak tahu'' pada rapat  mengenai apa yang terjadi di Baloi Kolam.

Walau tidak dihadiri warga Baloi Kolam, namun dua anggota dewan dari Komisi I DPRD Batam, Harmidi Umar Husen dan Tumbur Sihaloho saat itu tampak sebagai yang mewakili warga Baloi Kolam.

Pada rapat terbuka itu, kepada pihak PT.Alfinky mereka meminta agar perusahaan kiranya memberikan solusi terbaik seperti memberikan sagu hati dan relokasi lahan Kavling.

Baca juga : Ketua Komisi I Minta Perusahaan Tidak Serahkan Penertiban Baloi Kolam ke Tim Terpadu

Demikian harapan kedua dewan itu, namun sampai rapat selesai dilakukan, harapan dari keduanya tidak dijawab oleh pihak perusahaan lantaran ketua pimpian rapat Budi Mardianto selaku ketua komisi I, tidak lagi memberikan kesempatan kepada pihak perusahaan untuk menjawabnya, dan menutup pertemuan.

Namun sebelum rapat ditutup, kepada pihak perusahaan, Budi Mardianto meminta agar sementara ini langkah penertiban itu dapat dipending, pintanya lagi agar pihak perusahaan tidak terburu untuk menyerahkan permasalahan itu kepada Tim terpadu, karena pihaknya dari komisi I selanjutnya masih akan melakukan pertemuan rapat untuk membahas apa dan bagaimana solusi kepada warga maupun apa solusi dari pihak perusahaan.  

Menanggapi tentang adanya permintaan yang dilontarkan oleh Harmidi Umar Husen dan Tumbur Sihaloho pada saat rapat tidak sempat dijawabnya, kepada awak media, Jamaludin mengatakan bahwa itu adalah pemintaan yang tidak bisa respon.

"Kalau kami diminta untuk menyanggupi dua permintaan memberikan sagu hati dan menyediakan lahan relokasi pemindahaan (Kavling=red), jelas itu bukan pilihan, baiknya dipilih antara satu, sagu hati atau kavling, kalau menyanggupi keduanya, jelas kamipun tidak akan meresponnya," kata Jamaluddin.

Mengenai besaran sagu hati yang sebelumnya ditawarkan oleh pihak perusahaan kepada warga dan sebagian warga kata dia sudah merima, yakni bervairiasi dari mulai Rp 7 juta sampai dengan Rp 10 juta.

"Kalau sagu hatinya itu bervariasi, ada yang Rp 7 juta bahkan ada yang sampai Rp 10 juta, itu tergantung kondisi fisik bangunannya. Ya..sebagian sudah ada yang menerimanya ada sekitar 40 an KK (Kepala keluarga), sedangkan yang belum menerima ada sekitar 600 KK," terang Jamaluddin.

Mengenai batasan waktu untuk langkah penertiban yang disebut pada rapat akan di mulai bulan Desember 2017 mendatang,  lanjut Jamaluddin menyampaikan, itu memang harus selesai dipertengahan bulan dilakukan sesuai dengan tertib administrasinya. Namun walaupun nantinya itu dilakukan, bukan bararti harus merobohkan bangunan sebab sementara hanya masih melakukan pemagaran.

Baca juga : Kisruh Ruli Baloi Kolam di Rapatkan, Namun Sayang Warga Tidak Hadir

Sebelum mengakhiri Jamal juga menyampaikan, katanya berpesan, bagi warga yang menyetujui tawaran mereka akan dilayani dan bagi tidak menerima, tegas dia, itu sudah diluar daripada tanggungjawab mereka.

"Itulah sebenarnya tujuan kami melakukan RDP ini, kami membuka diri dengan kepada masyarakat dengan cara melakukan persuasif, dengan tujuan bagaimana supaya ada solusinya. Tapi ini tidak, sudah dua kali pertemuan, tidak ada warga yang hadir. Makanya kamipun bingung, apa sebenarnya maunya warga. dan perlu kami sampaikan, bagi warga yang menyetujui tawaran kami, pasti akan kami layani, dan jika tidak dengan berusaha melakukan perlawanan, mohon maaf itu sudah diluar tanggungjawab kami," tutup Jamaluddin.