Friday, 24 November 2017

BP Batam Roadshow Ke DPRD, Lukita : Hubungan Resmi BP dan Pemko Belum Ada


Foto bersama Pimpinan DPRD Kota Batam dan Ketua BP Batam usai melakukan rapat koordinasi.

Batam, Dinamika Kepri - Ketua BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo beserta jajarannya melakukan kunjungan dan silarurahmi dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam. Pertemuan berlangsung di ruang rapat pimpinan, Kamis ( 23/11/2017).

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto,SH,MH memimpin pertemuan  menyampaikan persoalan-persolan yang ada di Kota Batam seluruh regulasi yang terlibat baik BP Batam dan Pemko Batam harus bersinergi dengan baik.

"Harapan kita, BP Batam dan Pemko Batam harus bersinergi dengan baik, dengan kesinergian yang dibangun dapat mencapai tujuan yang sama-sama kita inginkan bahwa Batam terus maju dan berkembang, tidak mengabaikan persoalan-persolan masyarakat di Kota Batam," ujar Nuryanto.

Selain itu, Iman Sutiawan, Wakil Ketua II DPRD Kota Batam juga menyatakan terkait tidik-titik kampung tua yang ada di daerah hinterland.

"Hingga saat ini titik koordinat kampung tua belum juga ditentukan oleh BP Batam bersama dengan Pemko Batam. Selanjutnya, legalitas daerah yang sudah ditetapkan menjadi kampung tua agar segera diterbitkan surat yang menjadi pegangan masyarakat," terang Iman.

Iman juga menambahkan, kata dia, saat ini di depan Pulau Seraya atau Janda Berhias, Kecamatan Belakang Padang ratusan hektar lahan yang sudah ditimbun menjadi persoalan bagi masyarakat setempat.

Iman juga sangat menyayangkan, karena hingga saat ini, masyarakat setempat, khususnya nelayan yang tinggal di wilyah tersebut, belum juga diberikan solusinya oleh BP Batam. Maka dengan adanya pertemuan tersebut,  Iman mengharakan dapat melahirkan solusi yang real masyarakat setempat.

Ditempat yang sama, Bustamin, SE sekretaris Komisi III DPRD Kota Batam juga menyatakan, pemasalahan lahan di Punggur,  Tempat Pembuang Akhir (TPA) sampah saat ini, menjadi persoalan yang sangat krusial. Bustamin mengharap perlu secepatnya dicarikan solusinya.

"Dari data yang diperoleh Komisi III, alokasi lahan buat TPA itu seluas 47 hektar, namun yang ada saat ini hanya 26 hektar saja. Berikutnya, lahan bagi pengepul limbah berbahaya saat ini perlu ditambahkan, mengingat lokasi yang ada saat ini sudah tidak mencukupi dan menampung limbah berbahaya (B3). Kedepanya dengan pertemuan ini diharapkan BP Batam dengan Pemko Batam dapat bersinergi untuk membangun Batam yang lebih baik lagi," terang Bustamin.

Selanjutnya, Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto,SE,MM pada pertemuan tersebut menyampaikan persoalan-persoalan yang masuk ke dewan dari masyarakat terkait lahan, baik sengketa maupun yang lainnya kata dia sebesar 85 persen.

Selain itu, Budi Mardiyanto menyampaikan harapannya bisa kerja sama BP Batam dimana jika diundang ikut  Rapat Dengar Pendapat (RDP),  pihak BP Batam bisa mengutus pejabat yang benar-benar dapat memberikan keputusan.

"Sengketa lahan di Batam sebesar 85 persen. Sedangkan Dewan sendiri  tidak bisa membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang disampaikan masyarakat, karena setiap Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang lakukan, pihak BP Batam kerap mengutus jajaranya yang tidak dapat memberikan keputusan langsung. akibat itu, RDP yang dilakukan kerap tidak berati. Namun dengan adanya pertemuan ini, harapan kita kedepanya, semoga itu tidak terjadi lagi. "Jangan ada dusta diantara kita". tegas Budi Mardiyanto.

Hal senada juga disampikan Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Edward Brando,SH. kata dia, pertemuanyang mereka lakukan saat itu adalah pertemuan yang sangata yang sangat baik.

"Pertemuan antara pimpinan DPRD Kota Batam dengan BP Batam ini menurut saya, adalah merupakan awan yang sangat baik. Dengan adayan hal semacam ini kedepan kita harapkan bisa semakin baik lagi, guna melakukan koordinasi terkait pembangunan di Kota Batam," ucap Edward Brando.

Sementara itu, Djoko Mulyono,SH,MH, Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam menyampaikan bahwa pihaknya saat ini, telah melakukan koordinasi dengan Direktur lahan BP Batam terkait pembangunan BLK oleh Kementerian Tenaga Kerja RI. Kata dia, tahun ini Kota Batam telah mendapat kesempatan untuk mewujudkanya, namun kendala yang dihadapi saat ini terkait alokasi lahan yang belum sesuai dengan perencanaanya.

Selain itu, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam menyampaikan salah satu kendalanya lahan yang diperoleh banyak di daerah jurang yang sangat sulit untuk dijangkau.

"Banyak lahan sulit untuk dijangkau karena jurang. Untuk itu dengan pertemuan ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan BLK yang akan menelan dana sebesar Rp340 miliar oleh Kementian Tenaga Kerja RI nantinya, selanjuynay, industri di wilayah Tanjung Uncang diharapkan dapat bergarah kembali,"pinta Djoko.

Mendengar semua itu, Ketua BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo lalu menjawabnya, secara hukum hubungan BP Batam dengan Pemko Batam belum ada.

"Secara hukum yang resmi hubungan BP Batam dengan Pemko Batam belum ada. Ada yang resmi mengatur tentang kedua lembaga tersebut, namun demikian, kami menyatakan hubungan yang terjalin saat ini karena pemahaman yang sama tentang Batam," kata Lukita.

Lanjut dia mengatakan, pada dasarnya pihaknya sangat bersedia dan terbuka melakukan komunikasi, koordinasi kepada DPRD Kota Batam untuk pembangunan dan kemajuan daerah ini

 "BP Batam bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan, Kementerian Ekonomi, Kementrian Keuangan, Kementrian Perdagangan dan lainya.Pada dasarnya pihaknya sangat bersedia dan terbuka melakukan komunikasi, koordinasi kepada DPRD Kota Batam untuk pembangunan dan kemajuan daerah ini. Hal inilah yang dilakukan BP Batam dengan melakukan roadshow keberbagai stakeholder yang ada di Kota Batam. Sebelumnya pihaknya sudah melakukan koordinasi dan pertemuan dengan Walikota Batam beserta jajaranya. Kedepanya dihapakan komunikasi dan koordinasi ini dapat berlanjut dengan baik,"tegas Lukita.

Selain membahas persoalan pembangunan di Kota Batam, Pimpinan dan Ketua Komisi DPRD Kota Batam juga menyampikan terkait perkembangan investasi, pariwisata, pendidikan, pariwisata dan revisi Perka Nomor : 10  tentang penyelenggaraan administrasi lahan oleh BP Batam. (Ril/Hms)