Tuesday, 24 October 2017

Sumarsono : Potensi permasalahan dalam Pilkada, Harus sejak dini dicermati


Direktur Jenderal Otonom Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono pukul gong. (istimewa)
Jakarta, Dinamika Kepri - Semua kepala daerah dan juga penyelenggara pemilihan yang akan menggelar Pilkada serentak di 2018, diingatkan tentang potensi konflik yang mungkin terjadi. Pemetaan dan deteksi dini mesti diintensifkan.

Direktur Jenderal Otonom Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono, mengatakan itu dalam rapat persiapan Pilkada serentak 2018 di Jakarta, Senin (23/10). Menurut Sumarsono, potensi permasalahan dalam Pilkada, harus sejak dini dicermati. Dipetakan. Sehingga pada hari pemungutan nanti, tak jadi gejolak. "Saya mengajak bapak ibu melihat potensi permasalahan dalam Pilkada serentak 2018, " kata dia.

Masalah yang mungkin muncul, kata dia, terkait dengan perekaman data kependudukan oleh Dukcapil masing-masing. Termasuk di dalamnya pembaruan data penduduk. Menurutnya, ini memerlukan dukungan dari seluruh pihak. Terutama kepala daerah.

"Kedua, soal NPHD dengan Bawaslu terdapat beberapa permasalahan di antaranya, sebagian besar Panwas di kabupaten dann kota masih dalam proses pembentukan, karena lembaganya bersifat adhoc," ujarnya.

Terkait ini, kata Sumarsono,  pemerintah telah menerbitkan surat yang ditujukan kepada Pemda. Jika  Panwas kabupaten atau kota belum terbentuk, maka pembahasan NPHD Panwas tersebut dapat dilakuakn oleh Bawaslu provinsi masing-masing. " Ini shortcut untuk lebih mempercepat," katanya.

Permasalahan ketiga, lanjut Sumarsono, terkait dengan Pilkada di Papua. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian,  diantaranya luas wilayah, pengamanan, tantangan kondisi geogratfis, tingginya aktivitas distribusi logistik dan cakupan wilayah kerja penyelenggara Pilkada di sana. Permasalahan lainnya, adanya pengaturan khusus di Papua yang merupakan daerah khusus yang bersifat asimetris.

"Misalnya, seperti  pemberlakuan sistem noken. Keempat, rujukan indeks kerawanan Pilkada menjadi salah satu parameter dalam mewaspadai daerah yang rawan gangguan, kelompok separatis dan rawan konflik," tutur Sumarsono.

Selain itu, Sumarsono juga mengingatkan tentang area resiko. Ada beberapa resiko yang perlu diantisipasi. Pertama resiko umum, seperti faktor gangguan alam di 2018. Misalnya cuaca buruk, gunung meletus, gempa bumi, banjir dan lain-lain. Sedangkan faktor keamanan yang harus diwaspadai  adalah terorisme, separatisme, radikalisme, unjuk rasa dan konflik komunal.

"Faktor politik hukum, misalnya DPT yang belum selesai. Putusan MK terkait cuti kampanye petahana. Faktor lainnya yang masuk resiko umum adalah distribusi, logistik terhambat, rendahnya partisipasi, netralitas penyelenggara, kemungkinan adanya intervensi asing yang merugikan kepentingan Indonesia," Sumarsono menguraikan.

Hal lain  yang harus dicermati kata dia, terkait dengan resiko yang potensi muncul dalam setiap tahapan. Pertama saat  pendaftaran. Ini terkait konflik kepengurusan partai atau menyangkut distribusi logistik Pilkada. Keterlambatan logistik suara tiba di TPS juga harus jadi perhatian. Juga kemungkinan adanya upaya pencurian atau sabotase dari logistik pemilihan.

"Selanjutnya pada tahap kampanye yaitu terkait protes parpol kepada KPUD, kemungknian terjadinya bentrok atau kerusuhan massa. Peruskan pembakaran alat peraga," kata dia.

Di masa tenang juga kata Sumarsono, ada beberapa  resiko yang mesti dicermati. Misalnya terkait dengan money politik dan kampanye hitam. Atau  yerjadinya sabotase, ancaman penculikan, boikot Pilkada dan kampanye golput.  Saat pemungutan suara, resiko  yang harus diantisipasi adalah money politic. Proses  pemungutan yang diikuti dengan keributan atau kerusuhan di TPS.  Ancaman terorisme, sabotase, pengrusakan dan pembakaran.

"Di tahap penghitungan dan rekap,  protes dan kerusuhan, manipulasi dan penggelembungan hasil, mengulur-ulur waktu penghitungan suara," katanya. Apa yang dipaparkannya, kata Sumarsono, memang belum terjadi. Tapi itu, perlu diantisipasi. "Ini perhitungan resiko" ujarnya.

Juga dalam tahapan penetapan pemenang, hal yang harus diantisipasi adalah kemungkinan munculnya  protes atau unjuk rasa yang kemudian di ikuti perusakan, bentrokan massa, ancaman sabotase dan  pemblokiran jalan.

"Semua itu mudah-mudahan  tidak terjadi. Mudah-mudahan bisa aman, nyaman dan damai. Namun tidak ada salahnya, kita dari segi pengamanan mengantispasinya," ujarnya.


Source : Puspen Kemendagri