Tuesday, 31 October 2017

Empat Orang Pengguna APBN Senilai Rp 100 Miliar TA 2015 Ditangkap


Batam, Dinamika Kepri - Polda Kepri kembali menggelar Konferensi Pers tentang Tindak Pidana Korupsi pada pengadaan barang program integrasi sistem Akademik dan Administrasi antara Umrah dengan PT. Jovan Karya Perkasa yang menggunakan APBN Tahun anggaran 2015, Selasa (31/10/2017) siang.

Kegiatan Konferensi Pers ini yang dilaksanakan di ruang Rupatama Polda Kepri ini dipimpin langsung oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Drs. Sam Budigusdian, MH didampingi Dirreskrimsus Polda Kepri dan Kabid Humas Polda Kepri serta memperlihatkan 4 orang tersangkanya kepada media.

Para tersangka yang dipakaikan Sebo ini ialah HS Pejab Pebuat Komitmen, HG Direktur PT. Jovan Karya Perasa, U Z R A Direktur Utama PT. BMKU dan Y Selaku Direktur PT. Baya Indonesia, PT. Daham Indo Perkasa, Pemilik PT. Inca Trifia Indonesia.

Kronologi kejadian sebelum penangkapan para tersangka ini, diurut Kapolda, pada Tahun Anggaran 2015 Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) melaksanakan 3 paket pekerjaan pengadaan barang yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2015 dengan Dipa sejumlah Rp. 100 Miliar dengan rincian untuk pekerjaan pengadaan barang program Integrasi Sistem Akademik Dan Administrasi Tahun Anggaran 2015 Antara Universitas Maritim Raja Ali Haji Dengan PT. Jovan Karya Perkasa, Dipa Sebesar Rp. 30 Miliar.

Pekerjaan pengadaan barang sarana dan prasarana untuk Studi Kemaritiman Tahun Anggaran 2015 Antara Universitas Maritim Raja Ali Haji Dengan PT. Kiera Inti Energi, Dipa Sebesar Rp.40 Miliar.

Pekerjaan pengadaan barang sarana dan prasarana untuk Studi Alternatif Pada Daerah Kepulauan Tahun Anggaran 2015 Antara Universitas Maritim Raja Ali Haji Dengan PT.Azka Indo Teknik, Dipa Sebesar Rp 30 Miliar.

Sedangkan penyidikan yang dilakukan saat ini, tambah Kapolda, masih terkait pekerjaan Pengadaan Barang Program Integrasi Sistem Akademik Dan Administrasi Dengan Kronologisnya.

Lanjut Kapolda, Pada tanggal 31 Agustus 2015 lalu, surat perjanjian ditandatangani untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang Program Integrasi Sistem Akademik Dan Administrasi antara H S selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan HG selaku Direktur PT. Jovan Karya Perkasa dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp. 29.187.250.000 dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 hari, dan berakhir pada tanggal 28 Desember 2015.

Selain itu, paket pekerjaan pengadaan barang program integrasi sistem akademik dan administrasi mulai dari perencaan pelaksanaan sampai dengan pembayaran bertentangan dengan Perpres no. 54 tahun 2010 dan perubahannya tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sedangkan peran dari masing-masing tersangka ini, pada tahap perencanaan H S selaku ppk menyuruh pihak PT BMKU untuk membuat proposal, spesifikasi barang dan rincian anggaran biaya, harga perkiraan sendiri (HPS).

PT. BMKU bersama dengan PT. Baya Indonesia, PT. Daham Indo Perkasa Dan PT. Inca Trifia Indonesia selaku Distributor (Perusahaan pendukung=red) menyusun spesifikasi barang yang sudah mengarah kepada merek tertentu dan harga yang sudah di mark up).

PT. BMKU meminjam dua perusahaan yaitu PT. Jovan Karya Perkasa sebagai pemenang pertama dan PT. Alfath Karya Nusantara sebagai pemenang cadangan untuk dipergunakan mengikuti lelang pengadaan barang tersebut.

PT. BMKU menggunakan PT. Jovan Karya Perkasa menjadi perusahaan penyedia barang, dan untuk itu PT. Jovan Karya Perkasa mendapat fee sebesar Rp. 300 juta.

Sedangkan barang bukti yang diamankan yakni sebanyak 18 surat perintah penyitaan yang disita.

Selain itu, sebanyak 61 saksi dengan pengelompokan antara lain dari  pihak Umrah 9 orang,  Kemenristek Dikti 3 orang, Dirjen Kemendikbud 3 orang, Unnes 4 orang, PT. Baya, PT. Daham, PT. Inca sebanyak 6 orang, PT. BMKU 14 orang, Pokja 5 orang, Peserta lelang 4 orang, Asuransi 3 orang, Bank Jatim 1 orang, PPHP 4 orang dan pihak perusahaan lainnya 5 orang.

Akibat dari perbuatannya, para tersangka ini, perekonomian negara telah dirugikan sebesar Rp 12.398.344.306, sebagaimana dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara BPKP nomor : Sr-3378/Pw28/5/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dan  dikenakan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Uuri No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 Miliar.(Ril)