Tuesday, 3 October 2017

Djasarmen Purba : Perka BP Batam Nomor 10, Tidak Pro Dunia Investasi


Djasarmen Purba,SH.
Batam, Dinamika Kepri - Menanggapi adanya Perka BP Batam No.10/2017, Djasarmen Purba,SH anggota DPD asal Provinsi Kepri angkat bicara. Ia mengatakan bahwa Perka Nomor 10 tersebut, dianggapnya sangat tidak bijaksana dan berpontesi dapat menghambat dunia investasi di kota Batam.

"Itu tidak bijaksana. Persoalan Perka BP Batam No.10/2017 isinya jelas sangat tidak mendukung kelangsungan investasi di Batam kedepannya," terang Djasarmen Purba.SH, Selasa (3/10/2017).

Ia juga mengaku Perka itu telah menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat karena selama ini ia juga telah menerima banyak keluhan dari berbagai kalangan masyarakat dan para Pengusaha yang ada di Batam.

Kata dia lagi, dalam Perka itu ada 2 point yang berisi bunyi sangat aneh dan janggal dalam dunia usaha, yang pertama yaitu Pasal 20 menyebutkan bagi investor yang akan menanam modalnya harus memberi jaminan 10% dari total investasi kepada BP Batam, kedua Bagi masyarakat yang mengajukan kredit pada Bank yang tanahnya dijadikan agunan harus minta persetujuan dari BP Batam.

Kata dia, apapun pertimbangan dari 2 point tersebut, tidak bisa dikategorikan masuk dalam proses percepatan investasi sebagaimana yang diminta oleh Presiden dalam Perpres No.19 tahun 2017. Bahkan Perka tersebut juga semakin memperpanjang birokrasi dan akan menambah biaya tinggi. Padahal investasi itu memerlukan biaya murah, ramah, cepat dan tepat.

Lanjutnya, pejabat BP Batam yang sekarang disebutnya hanya mau amannya sendiri tanpa memperhitungkan situasi kondisi ekonomi dewasa ini. Padahal di negara lain seperti Vietnam, Malaysia, Thailand dan negara Asean lainnya, investor diberi kemudahan. Seharusnya BP Batam bisa menunjukkan daya tarik yang saling menguntungkan antara BP Batam dengan kalangan pengusaha atau investor.

"Bukan begini caranya jika BP Batam mau menjerat mafia yang berkedok sebagai Pengusaha, itu sama saja ingin merugikan semua pihak," ucapnya.

Menurut analisanya lagi, kata dia BP Batam telah menunjukan kesemena-menaannya, membuat aturan sampai semua lapisan masyarakat mengeluh dan membuat investasi di Batam mandeg.

Kata dia mengakhiri,  pihaknya akan selalu berupaya untuk menyampaikannya hal ini kepada Presiden, agar Perka itu dapat segera dicabut. Selain itu, HPL u/BP Batam, baiknya hanya diberikan untuk Bandara, Pelabuhan dan Industri saja. Dan untuk wilayah Peruntukan Umum, baiknya diberlakukan sama dengan wilayah lain di Indonesia, tanpa adanya HPL dan UWTO.(Ril)