Tuesday, 5 September 2017

Terbukti Langgar PP 101 Tahun 2014, Tapi 2 Orang ini Kesannya Masih Ngeyel

 
{[["☆","★"]]}

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam Ir.Dendi Purnomo dan Pihak dari PT.Musim Mas saat menghadiri RDP tentang pembuangan limbah jenis Spent Bleaching Earth di TPA Punggur, di Komisi III DPRD Kota Batam, Senin (4/9/2017).

Batam, Dinamika Kepri – Kendati  aturannya sudah terlampir jelas di Peraturan Pemerintah (PP) 101 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa limbah jenis Spent Bleaching Earth (SBE) adalah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kategori 2 paling berbahaya, namun di saat Hearing dengan komisi III DPRD Kota Batam, pihak dari PT. Musim Mas mengatakan dengan ngototnya alias ngeyel bahwa limbah Spent Bleaching Earth yang mereka buang ke TPA Punggur itu bukan limbah B3.

Bahkan itu dipastikan juga oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam Ir.Dendi Purnomo dimana dalam hearing kepada para anggota komisi III yang hadir saat itu, ia menyatakan limbah jenis Spent Bleaching Earth dari PT.Musim Mas tersebut bukanlah limbah B3 alasannya karena komposisi limbah yang dibuang PT Musi Mas itu masih di bawah ambang batas.

Pada hari Rabu 26 Juli 2017 PT.Musim Mas yang beralamat di kawasan industri Jalan Raya Pelabuhan CPO Kabil - Nongsa, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, siangnya terlihat telah membuang limbah usahannya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telaga Punggur, Batam. Lalu pada Minggu 27 Agustus 2017, lokasi penimbunan Limbah di Police Line oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dibantu DLH Kota Batam.

Lalu atas desakan masyarakat kota Batam, Komisi III lalu menghearingkannya dengan mengundang sebanyak 4 perusahaan yang sama-sama bergerak dibidang pengelohan minyak kelapa sawit di Batam, Senin (4/9/2017) siang.

Namun dalam Hearing ini, kesannya seperti dukung-dukungan alias keroyok-keroyokan antara pihak perusahaan dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam versus Komisi III. Mereka terkesan berusaha keras untuk memastikannya bahwa limbah SBE itu bukan Limbah B3, padahal sudah jelas terlampir di PP 101 Tahun 2014 bahwa limbah SBE jenis Limbah B3, namun masih terkesan berusaha ngeyel.

Mereka ngotot dengan sedemikian rupa memastikan itu bukan limbah B3, ada dugaan kengototan mereka bertujuannya agar komisi III tidak memberikan sanksinya, pasalnya pada pemberitaan sebelumnya, ketua komisi III Nyanyang Haris telah mengatakan tegas jika menemukan kesalahan akan meminta pemerintah kota Batam untuk mencabut izin usahanya.

Dugaan lagi, untuk menyenangkan hati para anggota dewan saat itu, dalam hearing Ir.Dendi Purnomo juga membeberkan nilai Retribusi/Pemasukan (PAD) yang diterima oleh Pemerintah kota Batam setiapnya tahunnya. Kata dia, pertahunnya Pemko Batam telah menerima retribusi Rp 2 miliar dengan akumulasi perhitungan Rp 75 ribu pertonnya.

Sedangkan untuk perhitungan dalam 1 tahun, limbah Spent Bleaching Earth yang dibuang ke TPA Punggur tersebut, kata Dendi kurang lebih bisa mencapai 10 ribu Ton.

Bahkan yang paling mirisnya lagi, dengan cara bergantian antara pihak perusahaaan dan Ir.Dendi Purnomo dalam hearing tersebut, seakan ingin menerapkan hukum yang berlaku Malaysia tentang limbah SBE. Kata mereka di Malaysia, limbah Spent Bleaching Earth itu bukan limbah tapi pupuk untuk kebun kelapa sawit.

Kesannya aneh bin nyata memang, kejadiannya di Indonesia, bahkan sedang berada di Indonesia dan juga berkewarganegaraan Indonesia, namun ingin menerapkan aturan hukum Malaysia di Indonesia. Katanya Spent Bleaching Earth bukan limbah di Malaysia.

Ada kemungkinan mereka lupa atau mungkin tidak tahu bahwa hukum di Malaysia itu sangat kejam dibandingkan hukum yang berlaku di indonesia. Hukum di Malaysia sangat kejam contohnya bagi pelaku koruptor. Di negara itu biasanya korutor akan dihukum mati ditiang gantungan, sedangkan di Indonesia tidak.

Mendengar di Malaysia limbah SBE bukan kategori limbah B3, ditambah lagi rintihan hati para pihak perusahaan yang mengatakan betapa sulitnya persaingan saat ini sebab untung yang didapat sangat sedikit, dan itu juga dibenarkan oleh Dendi, maka terlihat semua anggota komisi III yang hadir saat itu, tampak hatinya klepek-klepek seakan nurut saja dengan apa yang dikatakan oleh mereka para pihak perusahaan.

Sebab bagaimanapun komisi III juga tidak mau ke-4 perusahaan itu tutup karena dampaknya akan menambah tingkat penggangguran di kota Batam.

Kecuali Nono Hadi Siswanto (Cak Nono) dari anggota komisi III yang hadir saat itu, Ia memang juga terus ngotot meminta agar setiap perusahaan tersebut dapat mematuhi aturan sesuai yang berlaku di PP 101 tahun 2014 maupun sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bahkan saat Cak Nono dalam hearing sempat meminta izin KLH yang dikantongi oleh PT. Musim Mas, namun Pihak PT.Musim Mas tidak memberikannya. melihat itu ada dugaan  izin KLH PT. Musim Mas yang sebelumnya disebut sebut ada, telah Kadaluwarsa, hingga membuatnya tidak bernani menunjukkan kepada Nono Hadi Siswanto.

Dalam Hearing ini juga, ke-4 perusahaan yang hadir tersebut saling mempertahankan pendapat dan jawaban kebenarannya masing-masing. Bahkan yang paling parahnya lagi, pihak PT. Musim Mas malah menyalahkan Pemerintah Republik Indonesia karena telah mengeluarkan PP 101 Tahun 2014 dengan memasukan  limbah jenis Spent Bleaching Earth sebagai limbah jenis Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Sebelum Hearing ditutup, Terkait lokasi pembuangan limbah PT. Musim Mas di TPA Punggur yang saat ini telah di Police Line oleh KLH, Komisi III DPRD Kota Batam Nyanyang Haris. SE  meminta kepada ke-4 perusahaan tersebut sementara ini agar tidak melakukan aktivitas buang limbah ke TPA Punggur, sebelum Police Line di buka dan hasil uji Lap Limbah PT. Musim Mas dikeluarkan oleh KLH.

Selain itu, terkait PP 101 tahun 2014, Ketua Komisi III DPRD Kota Batam Nyanyang Haris Pratamura.SE berjanji akan meneruskannya kepada KLH di Jakarta, agar ada solusinya untuk Batam.

"Kalau begitu, kita (Komisi III=red) akan meneruskan permasalahan ini ke KLH, kita juga mau tahu tentang bagaimana sebenarnya penanganan jenis limbah B3 jenis Spent Bleaching Earth (SBE) yang layak sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 101 Tahun 2014. Kita akan mencarikan solusinya tujuannya agar tidak menganggu keberlangsungan dunia usaha dalam bidang pengolahan minyak kelapa sawit di Batam," kata Nyanyang Haris.

Sebagai bukti keseriusan komisi III untuk meneruskan kasus ini ke KLH, usai hearing dilakukan, komisi III juga mengundang Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, Ir.Dendi Purnomo untuk melakukan pertemuan secara Internal guna membahas kelajutannya.(Ag)