Monday, 11 September 2017

Selalu di Protes, Kewenangan Tugas BC Tipe B Batam Bak Buah Simalakama

 
{[["☆","★"]]}

Suasana pasar seken di depan pasar swalayan Robinson, Nagoya, Batam.
Batam, Dinamika Kepri - Selalu salah dan dianggap tidak ada benarnya. Tugas dan kewenangan yang dilakukan bagaikan bak buah 'Simalakama'.

Ini salah itu salah, selalu mendapat protes dari masyarakat Batam, kemungkinan demikialah saat ini yang tengah dialami atau dirasakan oleh petugas Bea dan Cukai (BC) Tipe B Batam di saat menjalankan tugas dan kewenangannya.

Bagaimana tidak, tupoksi kerja mereka (BC Batam=red) sebagai pengawasan hilir mudik barang keluar masuk ke Batam ditentang masyarakat baik LSM maupun para pedagang barang bekas di Batam.

Para pedagang barang bekas di Batam menentang hak dan kewenangan lantaran sebelumnya pihak BC Batam telah menahan barang bekas milik pedagang yang dibeli pedagang dari negara jiran Malaysia maupun Singapura.

Ditahan salah, tidak ditahan pun makin salah, bahkan BC Batam sebelumnya juga sempat di demo oleh salah satu LSM di Batam karena mosi tidak percaya. Bahkan pendemo juga menduga maraknya aksi lundup di Batam ada permainan dengan oknum BC didalamnya.

Aneh bin nyata, terkesan serba salah. Semua yang dilakukan oleh petugas BC Batam saat ini selalu dianggap salah oleh masyarakat Batam.

Tadi pagi, puluhan pedagang barang bekas di Batam mendatangi komisi I DPRD Batam. Senin ( 11/9/2017).

Kata para pedagang barang bekas tersebut, kedatangan mereka ke komisi I guna mencarikan solusi berharap agar barang-barang seken milik mereka yang ditahan BC Batam sebelumnya, dapat dikembalikan.

Itu katanya dan mengharap ada solusinya dan respon baik dari BC Batam alasannya agar aktivitas ekonomi mereka sebagai pedagang barang bekas, bisa terus berkelanjutan.

Padahal menurut Undang-undang No.7 Tahun 2014, impor pakaian bekas (Bal Pres) ke Indonesia jelas dilarang keras oleh pemerintah, tetapi para pedagang barang bekas masih saja kerap melakukannya.

Didalam Undang-undang peraturan pemerintah (PP) No.7 Tahun 2014 menyebutkan bahwa impor pakaian bekas ke Indonesia dilarang, karena selain mengandung virus (kuman) yang membahayakan juga dapat menularkan penyakit kepada para pembeli yang menggunakannya.

Disamping itu, impor pakaian bekas juga dapat mematikan industri garment dan tekstil dalam negeri, bahkan sangat berpontensi akan melemahkan ekonomi karena aksi penyuludupan barang bekas ke Batam akan merugikan dan termasuk merugikan negara.

Mengenai Undang-undang No.7 Tahun 2014, Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (Kabid BKLI) KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam, R.Evy Suhartantyo mengatakan peraturan jelas sudah melarang dan Analisisnya juga sudah tepat.

"Analisisnya sudah tepat, pakaian bekas jelas dilarang di import, apalagi untuk dipakai." tegas R.Evy Suhartantyo.(Ag)