Friday, 8 September 2017

LIRA Kepri Minta Gubernur Nurdin Basirun Evaluasi Kinerja Isdianto

 
{[["☆","★"]]}

Gubernur LIRA Kepri, Budi Sudarmawan.
Batam, Dinamika Kepri - Menanggapi terkait adanya polemik dan dilema miris dikalangan masyarakat perihal pengangkatan Plh Kadispenda Kepri Faturrahaman yang sebelumnya telah dilakukan oleh Isdianto yang katanya dilakukan dengan seleranya sediri, kini ditanggapi masyakat Batam dan menduga apa yang telah dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Dearah Provinsi Kepri Isdianto itu, telah mengangkangi hak prioritas dari Nurdin Basirun selaku Gubernur Kepri.

Saat ini SK Pengangkatan Faturraham sebagai Plh Kadispenda yang dikeluarkan Isdianto dengan Nomor 820/111/BP2RD/2017 dengan dasar Udang - undang RI Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembetukan Provinsidan Undang - undang RI Nomor 43, tahun1999, Jo Peraturan Pemerintah No 63, tahun 2009 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dan dinilai sudah mengangkangi kebijakan Gubernur, demikian hal tersebut di sampaikan oleh Gubernur LIRA Kepri, Budi Sudarmawan, Jumat (8/9/2017) sore.

"Pada prinsipnya kami dari Lira Propinsi Kepri, sangat mendesak agra Gubernur Kepri Nurdin Basirun untuk segera mengevaluasi tentang adanya kebijakan yang telah dilakukan oleh Isdianto dengan memberikan SK Plh kepada Faturraham. Seperti kita ketahui bahwa jabatan sebagai Kepala Dinas Pendapatan di Provpinsi Kepri itu adalah jabatan yang setrategis dan juga termasuk jabatan di jantung perekonomian, itu harus diperhatikan oleh Gubernur dan segera lakukan evaluasi," kata Budi

Lanjutnya, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Dearah Provinsi Kepri Isdianto kata Budi, harusnya tidak boleh asal comot dengan mengambil kebijakan inisiatif sendiri dengan memilih pengantinya seenak hati, karena kebijakan yang dilakukanya itu sudah melebihi kebijakan Gubernur dan itu sudah fatal tentunya juga telah melanggar undang-undang yang ada.

Lebih lanjut lagi Budi mengatakan bahwa setiap pengangkatan seorang Pelaksana tugas harian Aparatur Negara Sipil (PNS), kata dia harus melalui Gubernur atau Seketaris Daerah karena semua itu sudah di atur dalam undang -undang.

Selain Gubernur LIRA Kepri Budi Sudarmawan, Ketua LSM Garda Indonesia (GI) Aldi Braga, juga memberikan tanggapannya tentang hal ganjil ini, kata dia hal tersebut tidak bisa dibiarkan.

" Jika demikian yang terjadi, menurut saya itu  telah menyalahi aturan yang ada. Sebab setiap pengangkatan jabatan setingkat kepala dinas ditingkat Provinsi jelas itu hak prioritasnya Gubernur. Ya..kalau memang kejadiannya seperti itu dan juga didiamkan oleh Gubernur, berarti saya harus melanjutkannya kepada Kemendagri." kata Aldi memastikan.(Ag)

Editor : Agus Budi T