Friday, 15 September 2017

Di Rakernas REI, Mendagri Minta Swasta Dukung Program Satu Juta Rumah

 
{[["☆","★"]]}

Jakarta Dinamika Kepri - Pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dibutuhkan peran swasta, salah satunya untuk pengembangan properti. Agar itu segera tercapai, pemerintah pun akan memberikan kemudahan bagi swasta untuk bisa melakukan pembangunan tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estate Indonesia (REI) 2017 sekaligus Pameran Indonesia Future City & REI Mega Expo 2017 di ICE BSD, Serpong.

"REI yang saya cermati saat era saya masuk DPR tahun 1985 cukup strategis posisinya. Dari dulu sinergi antara REI dengan BPN itu cukup luar biasa sekali, ini harus difungsikan kembali," kata Tjahjo di ICE BSD, Serpong, Kamis (14/9).

Tjahjo mengatakan Inpres Nomor  3 tanggal 14 April 2016 tentang penyerdehanaan perijinan untuk mempercepat pembangunan perumahan untuk masyarakat semestinya bisa dijadikan sandaran dalam mengatasi persoalan perijinan. Saat ini, menurutnya, masih ada terjadi kebijakan Kepala daerah khususnya soal waktu perijinan yang lama dan biaya yang relatif tinggi dan tidak transparan yang di luar SOP.

“Mau ijin usaha didaerah, ditanya ijin prinsip apa, ijin usaha apa, ijin RT/ RW dan banyak ijin ijin yang ditanya, intinya ruwet sekali. Sampai 5 tahun tidak keluar keluar ijin dan biaya tinggi, padahal perijinan kalau di pusat selesai hanya dalam tiga hari saja.” sebutnya.

Di depan ribuan anggota REI dan kepala daerah, Mendagri juga meminta agar swasta diberikan peran yang lebih dominan dan kepala daerah harus bisa sinergi dengan REI. Menurutnya, dukungan terhadap REI, sudah termaktub dalam edaran Mendagri dan Permendagri dalam wujud PTSP sebagai pelaksana perijinan di daerah.

Dukungan tersebut juga terdapat dalam isi paket kebijakan ekonomi XIII, yang dikeluarkan Presiden Jokowi dalam hal penyelesaian RT/RW. “Saya lihat ada 48 persen daerah yang menjadi penghambat, saya mohon ada konsolidasi, REI tidak akan berjalan kalau tidak ada perbankan, dan tidak ada sinergi dengan pemerintah daerah,” pintanya.

Selanjutnya, Mendagri akan memediasi para perwakilan pengembang bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla guna menyelesaikan persoalan perijinan yang masih menjadi hambatan selama ini.

“Saya yakin kepala daerah juga punya niat yg baik buat REI,  Saya juga akan berkomunikasi dengan kementrian perekonomian dan PUPR dan segera kita semua audiensi dengan Wapres untuk mencari solusi yg baik soal perijinan dan perbankan,” ujarnya.

Diketahui, pameran properti ini rencana akan diadakan selama 14-24 September 2017, di Indonesian Convention and Exibition (ICE) BSD. Pembukaan gelaran ini dihadiri selain oleh Mendagri juga dihadiri Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

(Hms/Otk)