Monday, 28 August 2017

Soal lahan di Bakau Serip, JJ Zukriansyah : Biar lebih jelas harus dihearingkan

 
{[["☆","★"]]}

JJ Zukriansyah
Pemilik Pura Jaya Resort, JJ Zukriansyah.
Batam, Dinamika Kepri - Melalui media, pemilik Resort Pura Jaya, JJ Zukriansyah meminta kepada DPRD Kota Batam untuk segera melakukan hearing sebelum lahan laut seluas 24 Hektar yang berlokasi di kawasan Pura Jaya (Bakau Serip) Keluharan Sambau, Nongsa, Batam, direklamasi oleh pengembang kawasan wisata PT. Da Viena Resor, sebab menurutnya ada dugaan kebijakan yang salah saat Pemko Batam melakukan pengalokasian lahan tersebut kepada pengembang yang dimaksud.

"Baiknya dihearingkan dahulu di DPRD sebelum lahan itu dimamfaatkan, karena ini perlu pengkajian yang matang, saya juga menduga ada kesalahan saat Pemko Batam memberikan kebijakannya kepada PT. Da Viena Resor," kata JJ Zukriansyah, Senin (28/8/2017).

Kata JJ Zukriansyah lagi, Pemko Batam tidak menghargai dirinya selaku pemilik lahan disebelah lahan (sepadan=red) itu. Kesannya oknum pejabat Pemko Batam telah seenak hati membuat kebijakannya sendiri tampa memerdulikan hak orang lain.

"Kebijakan apa yang dilakukan oleh oknum Pemko Batam hingga bisa seperti ini, kesanya ini tidak menghargai, dan mengapa surat itu bisa terbit padahal menurut data yang saya ketahui maupun sesuai Notariat, harusnya itu sudah gugur, tetapi kenapa bisa dialokasikan lagi ? Nah ini yang menjadi pertanyaan. Maka itu, ini harus dihearingkan biar jelas semuanya. seperti yang saya katakan sebelumnya, menduga ada kebijakan yang salah disini, bagaimana tidak, mereka juga memberi batas tanah tepat di tanah milik orang lain, nah inikan aneh," kata yang akrab dipanggil Bang JJ itu.

Sesuai data yang diterima oleh media ini, tertera di data bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 yang lalu, Sekretariat Daerah Pemko Batam telah mengeluarkan surat izin prinsip Pemamfaatan Ruang Nomor : 13/IP/ 591.4/XII/2013 untuk penggunaan lahan laut seluas 24 Hektar berlokasi di kawasan Pura Jaya (Bakau Serip) Keluharan Sambau, Nongsa, Batam, kepada PT.Da Viena Resor, ditandatangani oleh Agussahiman yang pada masa itu menjabat sebagai Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Batam dan Walikota saat itu, masih dijabat oleh Ahmad Dahlan.

Sedangkan untuk Peta Izin Prinsip Pemamfaatan Ruangnya ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Dearah Kota Batam, Asrawi.S.Sos.

Isi yang tertera di surat izin prinsip itu, PT.Da Viena Resor diperintahkan untuk segera membenahi kelengkapan segala perizinan yang diperlukan, dan segera melakukan kegiatan (reklamasi pantai=red) serta melaporkan kegiatan kerjanya 1 kali per 3 bulan kepada Walikota Batam maupun kepada Sekda Kota Batam.

Padahal sudah 3 tahun 7 bulan berlalu sejak surat izin prinsip itu dikeluarkan, namun sampai saat ini kegiatan itu tidak terealisasi. Dan sebelum mengakhiri, Bang JJ kembali mengatakan, baiknya dihearingkan.

"Dugaan saya kemungkinan benar, logikanya jika lahan itu tidak bermasalah, mengapa tidak dilakukan, makanya biar lebih jelas menjadi terang benderang, baiknya dihearingkan saja." tandas JJ Zukriansyah.(Ag)