Thursday, 3 August 2017

Soal demo tolak taxi online, Inilah hasil kesepakatannya

 
{[["☆","★"]]}

Batam, Dinamika Kepri - Setelah menunggu lama sejak pagi, siangnya kepada para supir taxi resmi Batam, Walikota Batam, H.Muhammad Rudi.SE didampingi Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad bersama Kapolresta Barelang Kombes Pol Hengky membacakan poin-poin dari hasil kesepakatan bersama setelah melalui rapat bersama dengan para perwakilan supir taxi resmi yang dilakukan di kantor Pemko Batam, Rabu (2/8/2017).

"Berdasarkan Peraturan Menteri No 26 Tahun 2017 pasal 22 huruf (j) dan pasal 65 yang mengatakan bahwa kewenangan terkait penyelenggaraan angkutan orang berbasis aplikasi berada dalam kewenangan Gubernur," baca Amsakar menjelaskan poin-poin kesepakatan tersebut.

"Maka itu, dari poin-poin kesepakatan ini mohon kiranya agar Gubernur Kepri dapat segera menyurati Kementerian Perhubungan RI, agar berkoordinasi dengan dengan Kementerian Kominfo untuk menutup aplikasi angkutan online di Kota Batam," tambah Amsakar Achmad.

Setelah mendengar penjelasan itu, perwakilan pengunjuk rasa lalu mengatakan sembari menunggu hasil jawaban dari pusat, katanya pihak mereka akan membentuk Tim pengawasa guna mengawasi dan melarang taxi online beroperasi di Kota Batam, apalagi di sekitaran Pelabuhan Batam Center, Mega Mall, dan Bandara.

"Kami akan membentuk tim yang terdiri dari Forum Taxi Batam, Kepolisian dan Dishub Kota Batam, untuk mengkandangkan taxi online bila masih ketahuan beroperasi. Ya..bila ada yang masih beroperasi apalagi di sekitaran Pelabuhan Batam Center, Mega Mall, dan Bandara, akan dikandangkan," kata perwakilan supir taxi resmi tersebut tegas dihadapan Walikota Batam.

Setelah semua penjelasan disampaikan oleh Wakil Walikota Batam, Kemudian para supir taxi itu pun lalu membubarkan diri.(Ag)

Editor : Agus Budi T