Saturday, 26 August 2017

Mendagri minta kepolisian tegas usut tuntas kelompok Saracen

 
{[["☆","★"]]}

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.
Jakarta, Dinamika Kepri - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta kepolisian bersikap tegas dalam mengusut tuntas kelompok Saracen, media yang menebar konten dan isu hoax. Begitu juga pihak-pihak terkait yang diduga terlibat dalam pemesanan berita-berita tersebut.

Tjahjo mengatakan, pemerintah dan seluruh partai politik (parpol) sepakat mendorong kepolisian mengusut siapa aktor-aktor dibalik kelompok Saracen. Termasuk siapa saja yang memesan konten berita berbau SARA, ujaran kebencian dan fitnah lewat industri media tersebut.

"Saya kira, apapun kita harus mengapresiasi kepolisian dan saya kira seluruh parpol dan pemerintah mendorong untuk mengusut tuntas apa di belakang kelompok ini, apakah hanya bisnis semata," kata Tjahjo di sela-sela Workshop Nasional Kongres Kesatuan Perempuan Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (26/8).

Terungkapnya kelompok penyebar berita bohong, menurut Tjahjo menjadi momentum pengawas pemilu mengantisipasi beredarnya ujaran kebencian dan fitnah dari kalangan peserta pemilu atau simpatisannya pada saat pemilihan kepala daerah 2018 atau pemilihan umum 2019.

"Pasangan calon yang mengumbar kebencian dan ftnah harus ditindak tegas. Kampanye harus berlangsung fair, adu program, adu konsep, adu visi misi bagaimana menggalang masyarakat, meyakinkan masyarakat untuk mempercepat proses pemerataan pembangunan," ujar Tjahjo.

Tjahjo juga menilai perlunya aturan pemberian sanksi kepada pasangan calon yang terbukti melakukan kampanye dengan menyebar berita bohong atau hoaks. Misal, lewat Peraturan KPU atau Bawaslu dan tentunya dibahas bersama dengan Komisi II DPR RI.

"Pokoknya kalau ada tim sukses paslon dalam kampanye pilkada atau pilpres yang yang menyebar berita (bohong), pada intinya saya kira harus didiskualifikasi kalau tidak akan merusak mekanisme demokrasi kita," tambah dia.

Kesuksesan sebuah hajatan besar demokrasi ini, kata Tjahjo terletak pada tingkat partisipasi publik dalam pemilihan, tidak ada politik uang dan terakhir adalah tidak ada kampanye menyesatkan yang berbau fitnah dan ujaran kebencian. Semua parpol tentu memiliki komitmen yang sama terkait hal ini.

Source : Puspen Kemendagri